TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Kasus campak di Indonesia mengalami lonjakan pada awal 2026. Peningkatan ini juga terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah, bahkan beberapa kabupaten telah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).

Namun, kondisi berbeda terjadi di Kabupaten Wonosobo. Dinas Kesehatan setempat memastikan bahwa hingga saat ini di wilayahnya belum masuk kategori KLB campak.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Wonosobo, Heriyono kepada tribunjateng.com, Senin (6/4/2026).

Baca juga: Pembangunan Sekolah Rakyat Wonosobo Terus Dikebut, Tahun Ini Target Terima 300 Siswa Baru

Baca juga: Festival Mudik Wonosobo 2026 Picu Lonjakan Kunjungan Wisata, Perputaran Ekonomi Capai Rp 4,2 Miliar 

“Kasus campak kalau untuk kriteria KLB belum, belum terjadi KLB di Wonosobo," ungkapnya.

Lebih lanjut disampaikannya, berdasarkan data lima tahun terakhir, jumlah kasus campak di Wonosobo cenderung fluktuatif namun tidak menunjukkan lonjakan signifikan.

Pada 2022, tercatat 142 suspek campak, dengan 9 kasus positif dari 123 sampel yang diperiksa di laboratorium.

Kemudian pada 2023, jumlah suspek meningkat menjadi 234 kasus, dengan 37 kasus terkonfirmasi positif dari 213 sampel.

Memasuki 2024, jumlah suspek menurun menjadi 226 kasus, dengan 16 kasus positif dari 225 sampel.

Pada 2025, terdapat 272 suspek, dengan 18 kasus positif dari 269 sampel yang diperiksa.

Sementara pada 2026 hingga akhir Maret, tercatat 120 suspek dengan 5 kasus positif dari 119 sampel.

Heriyono menilai, tren tersebut relatif stabil bahkan cenderung menurun.

“Ya menurun, tapi ini yang 2026 kan baru 3 bulan,” lanjutnya.

Ia memperkirakan jumlah kasus hingga akhir tahun tidak akan jauh berbeda dari tahun sebelumnya.

Meski sejumlah daerah mengalami lonjakan tajam, kondisi di Wonosobo dinilai masih terkendali.

Menurut Heriyono, salah satu faktor yang memengaruhi kondisi ini adalah capaian imunisasi, terutama pada anak usia sekolah.

Dinkes mencatat cakupan imunisasi campak pada bayi di Wonosobo baru mencapai sekitar 85 persen. Artinya, masih ada sekitar 15 persen bayi yang belum mendapatkan imunisasi.

Sebaliknya, imunisasi pada anak sekolah menunjukkan capaian tinggi, yakni lebih dari 98 persen.

Imunisasi campak sendiri diberikan secara bertahap, yakni saat bayi usia 9 bulan, 18 bulan, dan saat anak duduk di kelas 1 SD atau sekitar usia 7 tahun.

Namun, masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama penolakan dari orang tua.

Beberapa alasan yang kerap muncul antara lain kekhawatiran anak menjadi rewel, demam setelah imunisasi, hingga faktor keyakinan.

“Masih ada beberapa masyarakat yang menolak anaknya di imunisasi,” sebutnya.

Meski demikian, Dinkes tidak melakukan pemaksaan, melainkan pendekatan edukatif melalui tenaga kesehatan hingga perangkat desa.

Heriyono menjelaskan, campak disebabkan oleh virus yang menyerang anak dengan daya tahan tubuh rendah.

Penularannya terjadi melalui droplet atau percikan dari penderita.

Gejala umum yang muncul antara lain demam serta bercak merah pada tubuh.

Kelompok paling rentan terhadap campak adalah anak usia balita, meskipun orang dewasa juga bisa terinfeksi.

Secara umum, campak termasuk penyakit yang dapat sembuh sendiri. Namun, risiko terbesar justru berasal dari komplikasi penyakit lain yang menyertai.

“Yang membahayakan itu jika ada penyakit penyerta," ungkapnya.

Untuk mencegah penyebaran, Dinkes menekankan pentingnya imunisasi, pemberian ASI eksklusif, serta penerapan pola hidup bersih dan sehat.

Layanan penanganan campak dapat diakses melalui puskesmas. Jika diperlukan, pasien akan dirujuk ke rumah sakit.

Dengan kondisi saat ini, Dinkes Wonosobo tetap mengimbau masyarakat untuk tidak lengah dan memastikan anak mendapatkan imunisasi sesuai jadwal. (ima)