TRIBUN-TIMUR.COM- Bone hari jadi yang ke-696 pada hari ini, Senin (6/4/2026).
Perhitungan hari jadi berawal dari 1330 M (Manurungnge ri Matajang) dan diperkuat dengan pelantikan Raja ke-16 pada 6 April 1696.
Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyatakan, tekadnya mewujudkan Bone Mandiri, Berkeadilan, dan Berkelanjutan.
Hal itu dia sampaikan dalam Andi Asman Sulaiman, dalam puncak acara di halaman Rumah Jabatan Bupati Bone, Senin (6/4/2026).
Mandiri adalah salah satu tekadnya.
Keuangan Bone saat ini masih tergantung dalam dana perimbangan dan dana transfer pusat ke daerah.
Berdasarkan APBD 2025 lalu, postur anggaran Bone mencapai Rp2,5 triliun.
Sebesar Rp2,2 triliun berasal dari pusat.
Baca juga: Tak Kunjung Dapat Bantuan, Warga Sibulue Bone Gotong Royong Bangun Jembatan Bambu Demi Angkut Gabah
Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) Bone mencapai Rp321 miliar dan pendapatan lainnya Rp44 miliar lebih.
Biaya operasional dari pemerintah bone adalah pegawai yang mencapai Rp1,8 triliun lebih.
Kabupaten Bone menjadi salah satu pilar Sulawesi Selatan.
Penduduk Kabupaten masuk tiga besar bersama Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.
Kabupaten Bone adalah salah satu kabupaten di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak 174 km dari Kota Makassar.
Kabupaten Bone menempati sekitar 9,78 persen atau terluas ketiga dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dan terbagi menjadi 27 kecamatan dan 372 desa dan kelurahan.
Ekonomi Bone ditopang Sektor pertanian (padi, jagung), perdagangan dan jasa, dan Infrastruktur konektivitas (jalur Bone–Makassar).
Pada tahun 2025 lalu, berdasarkan data BPS Kabupaten menempati peringkat ketiga pertumbuhan di Sulawesi Selatan, 6,15 persen.
Bone di bawah Kabupaten Sidrap dan Gowa.
Pertumbuhan tergolong stabil, namun masih moderat dibanding daerah industri. Ketergantungan pada sektor primer membuat ekonomi rentan terhadap cuaca dan harga komoditas.
Pendapatan per Kapita untuk penduduk sebanyak 836.715 rata-rata 64,23 juta per tahun
Kemudian, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 1,78 persen.
Persentase penduduk miskin pada tahun 2025 sebesar 9,13.
Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan) sebesar
PDRB sebesar Rp54,21 triliun pada tahun 2025.
Total APBD Bone tercatat mencapai sekitar Rp2,58 triliun.
Namun, dari jumlah tersebut, kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri masih tergolong terbatas.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berada di kisaran Rp321,6 miliar.
Sementara itu, porsi terbesar justru berasal dari dana perimbangan yang mencapai lebih dari Rp2,07 triliun, ditambah transfer daerah sekitar Rp138,8 miliar dan pendapatan lain sebesar Rp44,8 miliar.
Komposisi ini menegaskan bahwa ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi.
Dengan kata lain, ruang kemandirian keuangan daerah belum sepenuhnya terbentuk.
Di sisi belanja, arah penggunaan anggaran juga menunjukkan tantangan tersendiri.
Belanja operasi mendominasi dengan nilai mencapai Rp1,83 triliun.
Dari jumlah tersebut, belanja pegawai menjadi komponen terbesar, yakni sekitar Rp1,07 triliun.
Selain itu, belanja barang dan jasa juga cukup signifikan, mencapai Rp390 miliar.
Sementara itu, belanja yang bersifat produktif seperti belanja modal, mencakup pembangunan infrastruktur, pengadaan peralatan, hingga pembangunan gedung, hanya berada di kisaran Rp179,8 miliar.
Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan belanja rutin, sehingga menimbulkan keterbatasan dalam mendorong akselerasi pembangunan jangka panjang.
Di sisi lain, belanja transfer tercatat sebesar Rp404,2 miliar, yang menunjukkan adanya distribusi anggaran ke tingkat pemerintahan di bawahnya.
Namun, tetap saja, struktur belanja secara keseluruhan masih didominasi oleh kebutuhan administratif dibandingkan investasi pembangunan.
Kondisi ini menggambarkan dilema klasik daerah: di satu sisi harus memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan, tetapi di sisi lain dituntut untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Jika tidak ada pergeseran kebijakan, maka kemampuan Kabupaten Bone untuk keluar dari ketergantungan fiskal akan berjalan lambat.
Peningkatan PAD, efisiensi belanja pegawai, serta penguatan belanja produktif menjadi kunci agar APBD tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen transformasi ekonomi daerah.
Dengan struktur seperti ini, tantangan menuju kemandirian fiskal bukan hanya soal menambah pendapatan, tetapi juga tentang bagaimana mengelola anggaran secara lebih strategis dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Bupati Asman menyoroti kerja nyata di lapangan. Pemerintah kabupaten komitmen serius untuk meningkatkan infrastruktur.
Buktinya, perbaikan jalan rusak jadi prioritas yang terus dikejar.
"Perbaikan jalan ini menjadi bagian dari upaya mendorong konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan mobilitas masyarakat di berbagai kecamatan
Dari total panjang jalan sekitar 981 kilometer, kabarnya sudah 328 kilometer yang berhasil dituntaskan pengerjaannya.(*)
