TRIBUN-TIMUR.COM, MAROS - Polemik di Pesantren Darul Istiqamah, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, belum juga mereda.

Pemerintah daerah kini mulai mengambil langkah konkret untuk meredam konflik yang terus berlarut.

Bupati Maros, Chaidir Syam menyebut, pihaknya telah mengumpulkan sejumlah instansi terkait untuk membahas persoalan tersebut, menyusul situasi yang dinilai mulai berdampak ke masyarakat.

Sejumlah pihak dilibatkan mulai dari unsur Forkopimda, Kementerian Agama, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga Pengadilan Agama.

Rapat koordinasi itu berlangsung di Aula Mapolres Maros, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Senin (6/4/2026).

Namun dalam pertemuan ini, pihak-pihak yang bertikai belum dihadirkan.

Pemerintah baru menyepakati langkah internal sebagai respons awal terhadap konflik yang terjadi.

“Pihak yang bersengketa belum kita hadirkan. Ini masih langkah awal kita untuk menyusun proses penyelesaian,” ujarnya.

Dari hasil pertemuan, disepakati pembentukan tim mediasi yang akan mempertemukan langsung pihak-pihak yang berselisih.

“Tim ini nantinya akan mengundang semua pihak untuk kita dengarkan langsung persoalan utamanya. Kita harap ada jalan keluar,” katanya saat ditemui usai pertemuan tersebut.

Ia menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum bisa menyimpulkan akar masalah secara pasti.

Ia menilai informasi yang beredar masih bersifat sepihak.

Namun, konflik diduga berkaitan dengan ketidaksepahaman internal, termasuk soal pengelolaan pesantren.

“Kalau titik masalahnya, ini yang mau kita dalami. Karena yang kita terima baru informasi dari satu sisi saja,” katanya.

Mantan Ketua DPRD Maros itu juga mengingatkan agar pihak-pihak yang terlibat tidak mengambil langkah yang justru memperkeruh situasi.

Menurutnya, jika ada tindakan yang merugikan pihak lain, maka konsekuensi hukum bisa saja terjadi.

“Kita minta semua menahan diri dulu. Jangan sampai ada tindakan yang berdampak ke masyarakat,” tegasnya.

Isu lain yang ikut mencuat adalah soal status jalan di kawasan pesantren yang disebut-sebut telah dicor menggunakan anggaran pemerintah.

Chaidir mengakui, hal itu masih dalam penelusuran dan membutuhkan data yang valid.

“Secara awal itu memang jalan pesantren, tapi pernah ada perbaikan dari pemerintah. Jadi kita perlu cek data riilnya,” jelasnya.

Ia juga belum memastikan apakah jalan tersebut sudah dihibahkan atau belum, karena masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan pihak terkait.

“Belum bisa dipastikan, karena kita masih akan diskusikan berdasarkan data yang ada,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Maros, Muh Gemilang Pagessa mengatakan pihaknya sudah lebih dulu memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Namun, situasi kembali memanas karena muncul persoalan baru di lapangan.

“RDP sudah dilakukan dan semua pihak sudah didengar. Tapi ternyata masih ada dinamika lain yang muncul,” ujarnya.

Terkait kritik warga soal belum adanya peninjauan lapangan, Gemilang menegaskan DPRD tidak tinggal diam.

Menurutnya, langkah lanjutan masih menunggu koordinasi dengan pihak eksekutif dan aparat keamanan.

“Kami tetap akan turun, tapi harus terkoordinasi dulu. Ini bukan berhenti, hanya belum sampai ke tahap teknis,” titipnya.(*)