Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik
TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo terus berupaya memperkuat digitalisasi transaksi keuangan melalui implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Setelah meraih predikat terbaik III wilayah Jawa-Bali pada 2025, tahun ini Pemkab Sidoarjo berencana menerapkan teknologi QRIS Tap untuk mempermudah transaksi non-tunai di berbagai sektor publik.
Penerapan teknologi ini disosialisasikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Pendopo Delta Wibawa, Senin (6/4/2026).
Melalui QRIS Tap, masyarakat tidak perlu lagi memindai kode batang (barcode). Pembayaran cukup dilakukan dengan menempelkan ponsel pada mesin pembaca contactless, sehingga proses transaksi menjadi lebih cepat dan praktis.
Baca juga: Mengenal Tari Banjar Kemuning, Tarian Khas Sidoarjo yang Gambarkan Ketegaran Istri Nelayan
Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan bahwa digitalisasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan instrumen mutlak untuk menjaga akuntabilitas keuangan daerah.
"Digitalisasi menjadi instrumen untuk menekan kebocoran anggaran, menjamin transparansi, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terukur," ujar Subandi saat membuka forum tersebut.
Berdasarkan data TP2DD, realisasi ETPD Kabupaten Sidoarjo pada semester kedua tahun 2025 mencapai 99,5 persen. Angka ini merupakan yang tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, inovasi pembayaran retribusi non-tunai milik Pemkab Sidoarjo juga dinobatkan sebagai Program Unggulan Terbaik ke-3 di tingkat nasional oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Subandi mendorong agar implementasi transaksi digital ini segera diperluas ke sektor-sektor krusial, mulai dari perdagangan hingga kesehatan. Ia menaruh perhatian khusus pada retribusi pasar yang selama ini dinilai belum optimal.
"Retribusi pasar saat ini masih kecil. Saya minta ETPD segera diimplementasikan di pasar-pasar. Siapkan aplikasi yang memudahkan masyarakat, bahkan bagi yang belum fasih teknologi, agar tetap bisa melakukan pembayaran non-tunai dengan mudah," lanjutnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo sekaligus Ketua Harian TP2DD, Fenny Apridawati, menambahkan bahwa penguatan infrastruktur digital ini berdampak positif pada indeks pembangunan lainnya. Ia mencatat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sidoarjo kini mencapai 83,35, tertinggi untuk kategori kabupaten di Jawa Timur.
Baca juga: Ramalan Cuaca Jatim Senin 6 April 2026, Suhu Sidoarjo Surabaya Terpanas, BMKG Imbau Pakai Sunscreen
"Sistem non-tunai ini terbukti linier dengan kemajuan pembangunan lainnya. Saat ini, penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Sidoarjo juga tercatat sebagai yang tertinggi di Jawa Timur dan peringkat keempat secara nasional," kata Fenny.
Guna mendukung percepatan ini, Pemkab Sidoarjo bekerja sama dengan berbagai infrastruktur perbankan dan otoritas moneter, termasuk melibatkan narasumber dari Kemenko Perekonomian serta Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur dalam proses evaluasi dan persiapan Championship TP2DD 2026.
Fenny berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mengadopsi QRIS Tap dalam skema pemungutan PAD maupun belanja daerah demi mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih matang dan terintegrasi
