PROHABA.CO,BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2026 di Gedung DPRA, Senin (6/4/2026). 

Agenda rapat meliputi penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun Anggaran 2025 serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ.

Dalam penyampaiannya, Mualem menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas Pemerintah Aceh atas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan selama tahun anggaran 2025.

Dokumen tersebut juga menjadi bahan evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif guna meningkatkan kualitas pembangunan ke depan.

Ia menyebut, capaian pembangunan Aceh sepanjang 2025 merupakan hasil kerja kolektif berbagai pihak, mulai dari DPR Aceh, Forkopimda, hingga partisipasi aktif masyarakat. 

Menurutnya, pembangunan daerah merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan sinergi dan pengawasan bersama.

Dari sisi keuangan, realisasi pendapatan daerah tercatat lebih dari Rp10,69 triliun atau sekitar 100,07 persen dari target. 

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai lebih dari Rp10,61 triliun atau sekitar 95,07 persen.

Pada indikator makro, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh meningkat dari 75,36 pada 2024 menjadi 76,23 pada 2025. 

Persentase penduduk miskin juga menurun dari 14,23 persen menjadi 12,23 persen, meskipun berpotensi kembali meningkat akibat dampak bencana.

Tingkat pengangguran terbuka turut mengalami penurunan dari 5,75 persen menjadi 5,64 persen.

Selain itu, berbagai program strategis terus dijalankan, seperti pembangunan rumah layak huni, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, pemberian beasiswa kepada puluhan ribu siswa, serta pembiayaan jaminan kesehatan bagi lebih dari 1,7 juta masyarakat Aceh.

Di sektor ekonomi, Pemerintah Aceh mencatat realisasi investasi lebih dari Rp9 triliun serta peningkatan aktivitas ekspor yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Mualem menegaskan, seluruh program pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan pelayanan publik, pemberdayaan, serta peningkatan daya saing daerah secara berkelanjutan.

“Seluruh program dan kegiatan telah diselaraskan dengan kapasitas fiskal daerah serta prinsip pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh,” ujarnya.

Ia juga mendorong seluruh pihak, khususnya DPR Aceh, untuk terus memperkuat sinergi melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas demi mewujudkan Aceh yang lebih maju, Islami, dan berkelanjutan. (*)