TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Pemerintah Kota Makassar mulai mengkalkulasi kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). 

Anggaran pengadaan atau Pembebasan lahan tersebut akan melekat di Dinas Lingkungan Hidup (DLH). 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar M Dakhlan menyampaikan, saat ini pihaknya belum menerima permintaan anggaran secara formal terkait pembebasan lahan tersebut.

“Belum ada permintaannya ke kami. Ini masih sementara disusun, proses perencanaannya. Apa saja yang dibutuhkan masih dihitung. Nanti setelah itu, Kadis Lingkungan Hidup akan menyurat untuk memohon,” ujarnya Dakhlan ditemui di TPA Tamangapa, Manggala, Selasa (7/4/2026). 

Penganggaran akan dilakukan setelah seluruh kebutuhan teknis dan administratif dari proyek tersebut dirampungkan oleh OPD terkait. 

Hal ini penting agar alokasi anggaran bisa tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan.

Terkait skema pembiayaan, BPKAD menyebut kemungkinan besar anggaran pembebasan lahan akan dilakukan secara parsial.

Di sisi lain, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmennya agar proyek PSEL segera berjalan.

Baca juga: Sampah Lorong Dikelola RT, Sampah Usaha Ditata Camat Ujung Pandang

Ia menyebut, pemerintah kota siap melakukan penyesuaian anggaran melalui mekanisme efisiensi.

Menurutnya, sejumlah pos anggaran yang dinilai tidak prioritas, seperti belanja perjalanan dinas, berpotensi dialihkan untuk mendukung pembebasan lahan proyek strategis tersebut.

“Banyak anggaran bisa digeser. Ada efisiensi, termasuk biaya perjalanan yang besar-besar itu, kemungkinan sebagian dipindah ke sini,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah mengeluarkan surat edaran yang mendorong efisiensi belanja daerah. 

Hal ini menjadi dasar bagi Pemkot Makassar untuk melakukan realokasi anggaran demi mempercepat proyek prioritas.

“Sudah ada surat edaran dari Menteri. Makanya sekarang kita lagi menghitung, berapa besar yang bisa langsung digeser dan dari pos mana saja,” jelasnya.

Kata Munafri, proyek PSEL merupakan program strategis yang tidak bisa ditunda.

 Ia meminta seluruh jajaran terkait segera merampungkan perhitungan kebutuhan anggaran secara detail.

Diketahui, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin turun langsung ke TPA untuk memastikan kesiapan lahan pembangunan. 

Munafri didampingi sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Mulai dari Asisten II Pemkot Makassar Zainal Ibrahim, Asisten III Firman Hamid Pagarea, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Helmy Budiman.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Dakhlan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muhammad Roem, hingga Camat Manggala Ahmad. 

Munafri melihat langsung kondisi TPA, ia juga memetakan wilayah yang akan dijadikan lokasi pembangunan PSEL. 

Adapun nilai investasi PSEL mencapai Rp3 triliun. 

PSEL akan menghasilkan energi listrik sekitar 20 hingga 25 mega Watt (MW). 

Dalam proses produksinya, teknologi ini membutuhkan 1000 ton sampah sebagai bahan baku produksi setiap hari. 

Hanya saja, kapasitas sampah di Kota Makassar tak mampu mencukupi bahan baku tersebut. 

Produksi sampah harian di Makassar sisa 800 ton per hari.

Karenanya, butuh tambahan dari daerah tetangga, Kabupaten Maros dan Gowa untuk mencukupi kebutuhan tersebut.

Gowa akan memasok sampah sekira 150 ton per hari, sementara Maros 50 ton. (*)