BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN-  Pemerintah melalui Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) rencananya akan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) satu kali dalam seminggu.

Mengenai hal ini Moh Yamin, pemerhati Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) mengungkapkan  memahami kebijakan pemerintah untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ), meski hanya satu hari dalam sepekan bagi mahasiswa.

Terutama jika dikaitkan dengan upaya efisiensi, termasuk pengurangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di tengah dinamika global.

Namun, kita tidak sedang berbicara soal sektor biasa. Kita berbicara tentang pendidikan, sebuah medium sentral dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam kondisi ideal, pembelajaran tatap muka tetap menjadi pilihan terbaik. Di ruang kelas, terjadi interaksi nyata antara dosen dan mahasiswa.

Ketika dosen menyampaikan materi, mahasiswa tidak hanya mendengar, tetapi juga menyimak secara langsung, menangkap ekspresi, bahasa tubuh, hingga energi yang disampaikan. Di sanalah terjadi dialektika yang konstruktif dan dinamis.

Baca juga: Poliban Segera Terapkan Kuliah Daring, UIN Antasari Rapatkan Edaran Mendiktisaintek 

Baca juga: Tangis Tunangan Pecatan Polisi Pecah di Sidang Pembunuhan Mahasiswi ULM, Ungkap Soal Rencana Menikah

Hal ini sangat berbeda dengan pembelajaran daring. Dalam PJJ, interaksi seringkali terbatas pada layar, sekadar wajah yang muncul tanpa kedalaman komunikasi.

Pengalaman ini bukan hal baru. Kita sudah melewatinya pada masa pandemi Covid-19 dan hasilnya cukup jelas, banyak mahasiswa kehilangan momentum belajar atau mengalami learning loss.

Pertanyaannya, apakah karena krisis energi global yang berdampak pada pasokan minyak dalam negeri, lalu pendidikan harus kembali dikorbankan? Menurut saya, ini adalah pilihan pahit.

Di satu sisi, kita ingin mencetak generasi unggul dengan kualitas pendidikan terbaik. Namun di sisi lain, kebijakan yang diambil justru berpotensi mengurangi kualitas proses belajar itu sendiri.

Saya berpandangan, seharusnya pembelajaran tatap muka tetap menjadi prioritas utama. PJJ, meskipun hanya satu hari dalam seminggu, tetap membawa risiko penurunan kualitas pembelajaran, meskipun mungkin tidak sebesar saat pandemi.

Selain itu, ada aspek lain yang kerap luput dari perhatian, beban ekonomi mahasiswa. PJJ berarti tambahan biaya kuota internet. Bagi sebagian mahasiswa, terutama yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas atau penerima beasiswa, ini bukan hal sepele.

Mereka menerima bantuan pendidikan justru untuk meringankan beban orangtua. Namun dengan adanya PJJ, muncul pengeluaran tambahan yang tidak kecil.

Lalu kita kembali pada pertanyaan mendasar, apakah kebijakan ini benar-benar menjadi pilihan terbaik? Membangun generasi unggul memang tidak pernah murah. Dibutuhkan anggaran besar dan komitmen politik yang kuat. Pendidikan seharusnya tidak ditempatkan sebagai sektor yang dikompromikan,