TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemkot Bandung langsung bergerak melakukan antisipasi usai muncul dugaan pembobolan data kependudukan warga yang berpotensi disalahgunakan oleh kelompok peretas atau hacker.

Informasi tersebut viral di sosial media X alias Twitter setelah ditulis akun X bernama VECERT Analyzer pada 26 Maret 2026 pukul 19.42.

Akun itu mengumumkan bahwa ada jutaan data kependudukan warga Kota Bandung yang diduga dibobol oleh hacker petrusnism.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, hal yang dikhawatirkan terkait adanya dugaan kebocoran data kependudukan warga tersebut terjadi di tingkat pusat karena terjadi juga di beberapa kota yang lain.

"Antisipasi yang kita lakukan adalah memastikan, bersama pemerintah kota lain dan pusat data nasional, agar tidak terjadi penyalahgunaan," ujarnya saat ditemui di Pendopo Kota Bandung, Rabu (8/4/2026).

Kemudian pihaknya juga akan segera berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk melakukan penindakan terhadap pelaku yang diduga melakukan pembobolan data kependudukan warga Kota Bandung tersebut.

Baca juga: Pakar ITB Ungkap Penyebab Dugaan Pembobolan Data Warga Bandung, Sarankan Sejumlah Langkah

"Selain itu, kita juga bekerja sama dengan kepolisian untuk memastikan siapa pun yang membocorkan data segera ditindak," kata Farhan.

Di sisi lain, pihaknya juga memastikan akan segera memperkuat pengamanan data kependudukan warga Kota Bandung yang telah dikumpulkan untuk diserahkan ke pemerintah pusat.

"Penguatan yang dilakukan adalah memastikan bahwa kita tidak menyimpan data. Kita hanya mengumpulkan, lalu menyerahkannya ke pusat data nasional," ucapnya.

Sebagai pengumpul, kata Farhan, pihaknya memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa saat pengumpulan data tersebut, masyarakat yang menyerahkan data dalam kondisi sadar dan bersedia.

Sebelumnya, Ketua Tim Pengolahan dan Penyajian Data, Disdukcapil Kota Bandung, Yuanda Gustazi mengatakan, terkait informasi dugaan pembobolan data di X tersebut senada dengan surat yang ditunjukkan kepada tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"CSIRT itu kan kalau di Kota Bandung tuh Diskominfo. Nah itu di setiap Diskominfo ada computer security incident response team, di setiap kabupaten kota ada dan itu biasanya diampu oleh Diskominfo," ujarnya.

Surat tersebut, kata dia, tidak ditunjukkan ke pihak Disdukcapil Kota Bandung tetapi ke tim CSIRT, kemudian tim CSIRT mengkonfirmasi ke Disdukcapil Kota Bandung bahwa kebocorannya bukan dari Disdukcapil.

"Intinya itu ditujukannya ke CSIRT Kota Bandung dari BSSN awalnya. Yang yang tersebar di X pun sebetulnya sudah dicakup di dalam surat yang dilayangkan oleh BSSN ke CSIRT," kata Yuanda.(*)