TRIBUNBATAM.id - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku kecolongan terkait pengadaan 21.800 unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya saat ditemui di Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).

Ia mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan baru mengetahui adanya transaksi besar tersebut setelah proses berjalan.

Sebagai langkah pengamanan anggaran, Purbaya langsung memotong alokasi pengadaan motor listrik tersebut untuk tahun berjalan.

“Kita baru tahu belakangan, sudah dipotong anggarannya. Saya harus tanya Dirjen Anggaran lagi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, anggaran yang digunakan berasal dari alokasi tahun sebelumnya yang sudah terlanjur dibayarkan. Namun, ia memastikan tidak akan ada tambahan anggaran untuk pengadaan serupa di sisa tahun anggaran 2025.

Baca juga: BGN RI Datangi Batam, Dorong Koperasi, BUMDes dan UMKM Dukung Program MBG

“Saya tidak tahu persetujuan awalnya. Ketika tahu, saya potong anggarannya. Yang jelas tahun ini tidak ada lagi,” tegasnya.

Purbaya juga menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak mengetahui pengadaan tersebut.

Fokus pemerintah saat ini adalah menghentikan kelanjutan program guna menjaga stabilitas anggaran negara.

Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, membenarkan adanya pengadaan 21.800 unit motor listrik tersebut.

Baca juga: Korwil SPPG Karimun Ungkap Penyebab MBG Lambat Terdistribusikan, Anas: Miskomunikasi Aja

Ia menegaskan kendaraan itu sangat penting untuk menunjang operasional SPPG, terutama di wilayah dengan akses sulit.

Menurut Dadan, pengadaan tersebut telah masuk dalam rencana anggaran 2025, dengan target awal 24.400 unit, namun realisasi hanya mencapai sekitar 21.800 unit.

Ia juga membantah kabar harga motor listrik mencapai Rp58 juta per unit. Pemerintah, kata dia, memperoleh harga khusus sebesar Rp42 juta per unit, lebih rendah dari harga pasar.(*)

Sumber: Tribunnews.com