TRIBUNSTYLE.COM - Sosok Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, kembali berada di bawah radar publik. Belum usai perbincangan hangat mengenai pengadaan mobil dinas operasional, kini sorotan tajam beralih ke kediaman resminya. Proyek renovasi Rumah Dinas Gubernur Kaltim dikabarkan menelan biaya fantastis, yakni mencapai Rp 25 miliar.
Angka yang cukup mencolok ini seketika memicu gelombang kritik. Pasalnya, penganggaran tersebut muncul di tengah semangat efisiensi yang sedang digalakkan pemerintah. Namun, Rudy Mas'ud memiliki penjelasan tersendiri di balik nilai proyek yang menghebohkan tersebut.
Rudy menegaskan bahwa dana puluhan miliar itu tidak habis hanya untuk memoles satu bangunan saja. Menurutnya, ada miskonsepsi yang perlu diluruskan mengenai cakupan proyek tersebut. Anggaran itu merupakan alokasi untuk satu kompleks area dinas yang mencakup rumah jabatan wakil gubernur hingga fasilitas publik pemerintah.
“Jadi intinya kalau Rp 25 miliar itu tidak hanya untuk rumah gubernur saja, tapi juga wakil gubernur dan pendopo-pendopo yang ada di situ karena ada guest house-nya,” ujar Rudy saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Rudy juga menekankan bahwa dirinya tidak terlibat langsung dalam ketok palu anggaran melalui APBD Kaltim. Ia menyebutkan bahwa seluruh proses teknis penganggaran adalah wewenang penuh dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Baca juga: Rekam Jejak Istri Gubernur Kaltim Sarifah Suraidah, Outfit Mewah Disorot Buntut Polemik Mobil Dinas
Alasan utama di balik renovasi besar-besaran ini, menurut Rudy, adalah kondisi fasilitas yang sudah sangat tidak memadai. Ia membeberkan bahwa banyak perlengkapan dasar di dalam rumah dinas yang sudah rusak, bahkan hilang, sehingga mengganggu fungsi operasional kediaman tersebut.
"Mulai banyak sekali yang tidak ada ya, mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahi, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisi-televisinya, sofa-sofanya sudah tidak layak," ungkapnya.
Baca juga: Sindiran Pedas Widi Mulia Soal Gubernur Kaltim Minta Mobil Dinas Rp 8,5 M, Siap Lawan Ketidakadilan
Meski alasan teknis telah dibeberkan, angka Rp 25 miliar tetap menjadi perbincangan jika dikonversi ke kebutuhan sosial lainnya. Sebagai gambaran nyata, biaya renovasi kompleks rumah dinas ini setara dengan pembangunan 137 unit rumah subsidi di Kalimantan Timur.
Jika merujuk pada ketetapan harga maksimal rumah subsidi di Kalimantan tahun 2024 yang dipatok sebesar Rp 182 juta per unit, perbandingannya terasa sangat kontras. Dengan dana tersebut, masyarakat seharusnya bisa mendapatkan hunian dengan luas bangunan hingga 36 meter persegi.
Kini, publik tinggal menunggu bagaimana realisasi proyek ini berjalan. Apakah fasilitas yang ciamik tersebut nantinya sebanding dengan peningkatan pelayanan bagi masyarakat Kaltim, atau justru tetap menjadi noktah dalam catatan efisiensi anggaran daerah?
(TribunStyle.com/Kompas.com)
