TRIBUNKALTIM.CO - Militer Amerika Serikat menghentikan serangan terhadap Iran setelah Presiden Donald Trump mengumumkan persetujuan gencatan senjata selama dua minggu.
Gencatan senjata adalah kesepakatan penghentian sementara aktivitas militer untuk memberi ruang bagi diplomasi dan perundingan damai.
Trump menyebut proposal gencatan senjata yang diajukan Pakistan mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur laut strategis yang dilalui sekitar seperlima pasokan energi dunia.
Baca juga: Israel Langsung Langgar Kesepakatan Gencatan Senjata, Iran Siap Ambil Tindakan Serius
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan bahwa jika AS dan Israel menghentikan serangan, Iran juga akan menangguhkan operasi pertahanan selama periode tersebut.
Araghchi, yang dikenal sebagai veteran negosiasi nuklir, menegaskan militer Iran akan tetap mengendalikan jalur Selat Hormuz meski lalu lintas kapal dikordinasikan selama gencatan senjata.
Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt memuji gencatan senjata tersebut dan menyebutnya sebagai kemenangan bagi Amerika Serikat.
"Keberhasilan militer kita menciptakan pengaruh maksimal, memungkinkan Presiden Trump dan timnya terlibat dalam negosiasi sulit yang kini membuka peluang bagi solusi diplomatik dan perdamaian jangka panjang," katanya.
Iran pun mengklaim kemenangan dalam perang yang dimulai sejak serangan AS-Israel pada 28 Februari, dan menyatakan telah berhasil memaksa Amerika Serikat menerima rencana 10 poinnya, termasuk pencabutan sanksi dan penerimaan program pengayaan nuklirnya.
Dalam sebuah pernyataan, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran mengatakan rencana gencatan senjata mensyaratkan kendali Iran yang berkelanjutan atas Selat Hormuz, penerimaan pengayaan nuklir, dan pencabutan semua sanksi primer maupun sekunder.
Tuntutan utama lainnya dalam rencana tersebut, yang ditawarkan melalui mediator di Pakistan, meliputi penarikan militer AS dari Timur Tengah, penghentian serangan terhadap Iran dan sekutunya, pembebasan aset Iran yang dibekukan, serta resolusi Dewan Keamanan PBB yang menjadikan kesepakatan apa pun bersifat mengikat.
Baca juga: Iran Berlakukan Tarif Selat Hormuz, Tanker yang Lewat Bayar Pakai Bitcoin, 800 Kapal Masih Tertahan
"Pengesahan resolusi tersebut akan menjadikan semua perjanjian ini mengikat di bawah hukum internasional dan akan menjadi kemenangan diplomatik yang signifikan bagi bangsa Iran," kata Dewan Keamanan Nasional Tertinggi dalam pernyataannya.
Rencana tersebut juga menyerukan perluasan kendali Iran atas Selat Hormuz, jalur bagi sekitar seperlima minyak dunia yang secara efektif telah terblokir untuk lalu lintas maritim sejak dimulainya konflik lima minggu lalu.
"Tuntutan yang Dapat Dilaksanakan"
Dalam sebuah unggahan di Truth Social, Trump mengatakan bahwa ia telah menerima proposal gencatan senjata 10 poin dari Iran.
"Berdasarkan percakapan dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Marsekal Lapangan Asim Munir dari Pakistan — yang meminta saya untuk menahan kekuatan destruktif yang dikirim malam ini ke Iran — dan dengan syarat Republik Islam Iran menyetujui PEMBUKAAN LENGKAP, SEGERA, dan AMAN Selat Hormuz, saya setuju untuk menangguhkan pemboman dan serangan terhadap Iran selama dua minggu. Ini akan menjadi gencatan senjata dua arah!" kata Trump, Rabu (8/4/2026) pukul 05.32 WIB.
"Alasan kami melakukan hal ini adalah karena kami telah memenuhi dan melampaui semua tujuan militer, serta telah mencapai kesepakatan definitif mengenai perdamaian jangka panjang dengan Iran dan perdamaian di Timur Tengah. Kami menerima proposal 10 poin dari Iran dan percaya bahwa itu adalah dasar yang dapat diterapkan untuk bernegosiasi," tambahnya.
Baca juga: AS-Iran Sepakati Gencatan Senjata 2 Minggu, Peran Kunci Mojtaba Khamenei Terungkap
Trump mengatakan bahwa Iran telah menyetujui hampir semua poin yang sebelumnya menjadi bahan perselisihan, dan periode dua minggu ini akan memberikan waktu untuk menyelesaikan kesepakatan permanen.
"Hampir semua poin perselisihan sebelumnya telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran, tetapi periode dua minggu ini akan memungkinkan kesepakatan tersebut untuk diselesaikan dan diwujudkan. Atas nama Amerika Serikat, sebagai Presiden, dan juga mewakili negara-negara Timur Tengah, merupakan suatu kehormatan menyaksikan masalah jangka panjang ini hampir terselesaikan," katanya.
Meskipun rencana 10 poin lengkapnya belum dipublikasikan, Editor Diplomatik Al Jazeera, James Bays, melaporkan bahwa rencana tersebut mencakup hal-hal berikut:
Namun Trump bersikeras bahwa persediaan nuklir Iran akan diurus dalam kesepakatan damai apa pun.
"Itu akan diurus sepenuhnya, atau saya tidak akan menyetujuinya," kata Trump kepada AFP.
Iran bersikeras bahwa mereka tidak berupaya membangun senjata nuklir, tetapi menyatakan bersedia menegosiasikan batasan aktivitas nuklirnya sebagai imbalan atas pencabutan sanksi.
Dalam sebuah wawancara dengan Sky News, Trump kemudian mengisyaratkan bahwa rencana 10 poin yang secara resmi dibocorkan oleh pejabat Iran berbeda dari yang sebenarnya sedang dinegosiasikan.
"Itu poin-poin yang sangat bagus, dan sebagian besar telah dinegosiasikan sepenuhnya," katanya kepada Sky News.
"Itu bukan tuntutan maksimalis yang diklaim Iran."
"Jika negosiasi mulai sekarang tidak berjalan baik, kita akan langsung kembali berperang dengan sangat mudah," tambah presiden AS itu.
Baca juga: Gencatan Senjata Amerika-Iran Picu Harga Minyak Anjlok, Emas Justru Menguat
Sejak pengumuman gencatan senjata, baik Trump maupun pemerintahannya belum menyebutkan poin-poin penting yang tercantum dalam rencana 10 poin tersebut, termasuk pencabutan sanksi AS, pelepasan aset Iran yang dibekukan, kendali berkelanjutan atas Selat Hormuz, maupun penarikan pasukan militer AS dari kawasan tersebut.
AS juga tidak menyinggung kemampuan rudal balistik Iran, yang menjadi instrumen utama pembalasan Iran terhadap pasukan AS dan Israel.
Padahal sebelumnya, AS menuntut agar Iran membatasi atau membongkar secara drastis program rudal balistiknya. Iran sendiri telah menegaskan bahwa program rudalnya tidak dapat didiskusikan.
Dilansir Al Jazeera, langkah selanjutnya adalah dimulainya negosiasi di Islamabad, di mana para pejabat AS dan Iran diharapkan bertemu di bawah mediasi Pakistan.
"Saya menyambut hangat isyarat bijaksana ini dan menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pimpinan kedua negara, serta mengundang delegasi mereka ke Islamabad pada Jumat, 10 April 2026, untuk bernegosiasi lebih lanjut guna mencapai kesepakatan konklusif yang menyelesaikan semua perselisihan," kata PM Pakistan Sharif.
Pakar Iran, Trita Parsi, mengatakan bahwa pembicaraan di Islamabad bisa saja gagal, namun situasinya telah berubah.
"Kegagalan Trump dalam menggunakan kekuatan militer telah mengurangi kredibilitas ancaman militer Amerika, dan memperkenalkan dinamika baru dalam diplomasi AS-Iran," katanya.
"Washington masih bisa mengancam. Tetapi setelah perang yang gagal, ancaman seperti itu terdengar hampa."
"Amerika Serikat tidak lagi berada dalam posisi untuk mendikte persyaratan; setiap kesepakatan harus didasarkan pada kompromi yang tulus." (*)
