TRIBUNPALU.COM – Gencatan senjata AS-Iran makin tak pasti, Gedung Putih sebut Trump "buang ke tempat sampah" 10 poin perdamaian Iran.
Perang AS-Iran sempat terhenti dan kedua pihak menahan diri dalam gencatan senjata selama 2 minggu
Namun hal itu tampaknya tidak bertahan lama.
Pada hari ini, Kamis (9/4/2026) waktu Indonesia, baik Amerika Serikat dan Iran saling klaim kemenangan dan memberikan versi yang sangat berbeda tentang poin yang disepakati dalam gencata senjata.
Misalnya, Iran dan Pakistan, yang menjadi penengah gencatan senjata di menit-menit terakhir sama-sama menegaskan bahwa gencatan senjata tersebut mencakup perdamaian di Lebanon.
Namun kenyataannya pasukan Israel malah melancarkan serangan terhadap lebih dari 100 target di Lebanon sehingga menewaskan sedikitnya 254 orang dan melukai ribuan lainnya.
Amerika Serikat juga membantah bahwa Lebanon pernah dimasukkan dalam kesepakatan tersebut.
Garda Revolusi Iran (IRGC) sebagaimana dikutip dari Press TV akan memberikan "tanggapan yang akan disesali" jika serangan terhadap Lebanon tidak segera dihentikan.
Terdapat pula laporan yang saling bertentangan mengenai status Selat Hormuz yang sangat penting.
AS menyatakan selat tersebut terbuka dengan adanya peningkatan lalu lintas dan menyatakan bahwa Donald Trump mengharapkan selat tersebut tetap terbuka "tanpa batasan".
Sementara Iran mengatakan rute tersebut "tetap tertutup" dan memperingatkan bahwa kapal-kapal yang melewati jalur air tersebut tanpa izin akan "ditargetkan dan dihancurkan".
Iran dilaporkan menghentikan lalu lintas pengiriman di selat tersebut sebagai pembalasan atas serangan berkelanjutan Israel – yang diduga menargetkan Hizbullah – di Lebanon.
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengatakan bahwa tiga klausul kunci dari gencatan senjata yang baru beberapa jam disepakati telah "dilanggar secara terang-terangan dan jelas" termasuk gencatan senjata di Lebanon.
Ia mengatakan juga telah terjadi pelanggaran wilayah udara Iran dan penolakan hak Iran untuk melakukan pengayaan nuklir.
"Ketidakpercayaan historis yang mendalam yang kita miliki terhadap Amerika Serikat berasal dari pelanggaran berulang-ulang terhadap semua bentuk komitmen – sebuah pola yang sayangnya telah terulang sekali lagi," katanya pada X.
Senada dengan itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan AS harus memilih antara melanjutkan perang melalui Israel atau gencatan senjata.
Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt menepis anggapan Donald Trump bekerja berdasarkan rencana 10 poin rekomendasi yang diajukan Iran dan membantah bahwa Lebanon pernah dimasukkan dalam kesepakatan gencatan senjata.
Dia mengatakan rencana 10 poin yang dipresentasikan di depan umum oleh Iran "benar-benar dibuang ke tempat sampah oleh Presiden Trump".
Meskipun Trump mengatakan di Truth Social bahwa AS menerima proposal 10 poin dari Iran yang diyakini sebagai "dasar yang dapat diterapkan untuk bernegosiasi".
Leavitt mengklaim bahwa Iran sebenarnya mengajukan "rencana yang lebih masuk akal dan sepenuhnya berbeda serta lebih ringkas kepada presiden".
"Gagasan bahwa Presiden Trump akan pernah menerima daftar keinginan Iran sama sekali tidak masuk akal," katanya.
10 poin rekomendasi 'perdamaian' yang diajukan Iran:
Netanyahu mengatakan dalam pernyataan yang disiarkan televisi bahwa Israel "tetap siaga".
"Kami siap untuk kembali berperang kapan pun diperlukan".
Dia juga berjanji untuk mengeluarkan material nuklir Iran dari negara itu, baik dengan memenangkan perang atau mencapai kesepakatan.
Dan dia menepis rumor politik bahwa Israel telah "terkejut pada saat-saat terakhir" oleh gencatan senjata tersebut, menegaskan bahwa gencatan senjata itu mulai berlaku "dengan koordinasi penuh dengan Israel".
Di tengah berbagai versi kesepakatan yang saling bertentangan ini, Vance akan memimpin delegasi AS untuk perundingan perdamaian dengan Ira ndi Islamabad pada hari Sabtu.
Ia akan didampingi oleh utusan khusus Trump, Steve Witkoff, dan menantunya, Jared Kushner.
Iran kembali tutup Selat Hormuz
Iran kembali menutup Selat Hormuz hanya beberapa jam setelah sempat dibuka terbatas, Kamis (9/4/2026)
Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali meningkat setelah Iran memperingatkan bahwa perjanjian gencatan senjata dengan Amerika berada dalam kondisi rapuh.
Peringatan ini disampaikan oleh pejabat kantor kepresidenan Iran Abbas Mousavi.
Mousavi menegaskan bahwa salah satu syarat utama dalam perjanjian tersebut adalah penghentian serangan terhadap Lebanon.
Ia menyebut Iran sejak awal telah menekankan bahwa sekutu-sekutunya, termasuk Lebanon dan Yaman, harus menjadi bagian dari perlindungan dalam kesepakatan tersebut.
“Iran telah jelas menegaskan bahwa Lebanon, Yaman, dan teman-teman kami harus dimasukkan dalam perjanjian gencatan senjata,” ujarnya, mengutip Al Mayadeen, Kamis (9/4/2026).
Baca juga: Analisis Dina Sulaeman Terbukti, Sebut Gertakan Trump Bom Iran Cuma Gertakan, Ini Sosoknya
Namun, dengan masih berlangsungnya serangan Israel ke Lebanon, Mousavi menilai bahwa stabilitas perjanjian kini berada dalam ancaman serius.
Ia bahkan menyebut gencatan senjata sebagai rapuh dan berpotensi runtuh sewaktu-waktu.
Lebih jauh, Iran memperingatkan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika pelanggaran terus terjadi.
Mousavi menegaskan bahwa Teheran tengah mengkaji langkah respons terhadap situasi tersebut.
“Iran akan menanggapi pelanggaran gencatan senjata dengan pelanggaran gencatan senjata,” tegasnya.
Ia juga menuduh bahwa Israel secara konsisten berupaya melemahkan setiap peluang menuju perdamaian.
Menurutnya, sejak awal konflik, Iran telah menyatakan bahwa agresi diprakarsai oleh Israel dan Amerika Serikat, namun keduanya tidak akan menjadi pihak yang mengakhirinya.
Dalam konteks lebih luas, Mousavi juga mengungkapkan bahwa Iran telah memperingatkan negara-negara tetangga terkait penggunaan pangkalan militer (AS) di wilayah mereka untuk melancarkan serangan terhadap Iran.
Meski demikian, Iran tetap membuka peluang kerja sama regional.
Mousavi menyatakan bahwa Teheran siap membangun struktur keamanan bersama dengan negara-negara tetangga, serta mengklaim sebagai mitra yang dapat diandalkan.
Ia juga menyinggung bahwa AS mengalami kerugian besar dalam serangan di Isfahan, yang kemudian mendorong Washington untuk menempuh jalur mediasi melalui Türkiye dan Pakistan guna mencapai gencatan senjata.
Di akhir pernyataannya, Mousavi menyerukan agar kepemimpinan AS, termasuk Donald Trump, mengambil langkah tegas untuk menghentikan pelanggaran oleh Israel jika ingin menjaga keberlangsungan perjanjian.
Langkah tersebut langsung mengguncang jalur distribusi energi global memicu kekhawatiran akan lonjakan harga minyak dan ketidakstabilan ekonomi global, mengingat Selat Hormuz merupakan salah satu rute paling vital bagi pengiriman minyak dunia.
Adapun keputusan Iran menutup kembali jalur pelayaran minyak di Selat Hormuz disebut tidak terlepas dari meningkatnya eskalasi konflik di Lebanon, khususnya setelah serangan militer Israel yang menimbulkan korban besar di wilayah tersebut.
Serangan Israel yang menyasar wilayah sipil dan kawasan komersial di Beirut, termasuk area yang menjadi basis Hezbollah, dilaporkan menewaskan ratusan orang.
Data yang dikutip dari NBC International menyebutkan sedikitnya 182 korban jiwa dalam satu hari, sementara sejumlah laporan internasional lainnya memperkirakan angka tersebut bisa mencapai lebih dari 250 orang, dengan lebih dari 1.000 lainnya mengalami luka-luka.
Peristiwa ini disebut sebagai salah satu hari paling mematikan sejak konflik kembali memanas di kawasan tersebut.
Pemerintah Israel di bawah Benjamin Netanyahu menyatakan operasi militer tersebut merupakan langkah untuk menekan ancaman Hizbullah yang dinilai membahayakan keamanan nasional Israel.
Namun, Iran memiliki pandangan berbeda. Teheran menilai serangan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kesepakatan gencatan senjata yang sebelumnya telah disepakati bersama Amerika Serikat.
Iran juga menegaskan Lebanon merupakan bagian dari satu front konflik yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika regional.
Oleh karena itu, serangan Israel yang terus berlanjut dinilai sebagai bentuk pengingkaran terhadap komitmen damai yang telah disepakati bersama.
Lebih lanjut Iran juga menyoroti adanya laporan mengenai aktivitas drone asing yang masih memasuki wilayah udara Iran setelah gencatan senjata diumumkan.
Ia menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap klausul yang melarang segala bentuk agresi militer.
Iran menuding Amerika Serikat dan Israel masih menolak hak Teheran untuk melakukan pengayaan uranium, yang merupakan bagian penting dari proposal damai tersebut. Isu ini kembali menjadi titik krusial yang memperkeruh hubungan kedua pihak.
Alasan ini yang mendorong Iran untuk memperketat kontrol Selat Hormuz sebagai bentuk protes terhadap tindakan Israel, langkah ini juga dinilai sebagai sinyal keras kepada Amerika Serikat agar menegakkan komitmen dalam menjaga kesepakatan damai.
Sebelumnya, Iran sempat membuka jalur pelayaran di Selat Hormuz selama dua minggu sebagai bagian dari kesepakatan awal dengan Amerika Serikat.
Kebijakan tersebut diumumkan setelah Presiden AS, Donald Trump, menyetujui proposal 10 poin yang diajukan Iran sebagai dasar negosiasi damai pada Selasa (7/4/2026)
Namun, pembukaan jalur tersebut tidak dilakukan secara bebas. Iran tetap menerapkan pengawasan ketat terhadap setiap kapal yang melintas.
Otoritas setempat menetapkan biaya transit sekitar 2 juta dolar AS atau setara Rp 34 miliar per kapal sebagai bagian dari kebijakan kontrol jalur strategis tersebut.
Iran juga memberlakukan sistem verifikasi menyeluruh terhadap identitas kapal dan muatan yang dibawa.
Proses ini dilakukan melalui koordinasi langsung dengan aparat militer Iran, yang memiliki kendali penuh atas keamanan di kawasan tersebut.
Tidak hanya itu, Iran juga menerapkan mekanisme penyaringan atau “vetting”, di mana hanya kapal-kapal tertentu yang memenuhi kriteria yang diizinkan melintas melalui koridor aman. Sistem ini menandai perubahan signifikan dari jalur pelayaran bebas menjadi jalur yang dikontrol secara selektif.
Langkah tersebut menunjukkan Iran tidak hanya memanfaatkan Selat Hormuz sebagai jalur strategis militer, tetapi juga sebagai instrumen politik dalam proses negosiasi.
Lebih lanjut kebijakan ini juga memiliki dimensi ekonomi, di mana pendapatan dari biaya transit disebut akan digunakan untuk mendukung rekonstruksi pasca konflik.
Para pengamat menilai bahwa kebijakan ini mencerminkan strategi Iran dalam menjaga posisi tawarnya di tengah ketidakpastian gencatan senjata. Dengan mengendalikan salah satu jalur energi terpenting dunia, Iran memiliki leverage yang signifikan dalam dinamika geopolitik kawasan.
(Tribunnews.com)
