SRIPOKU.COM - Iran mewajibkan kapal-kapal yang berlayar di Selat Hormuz membayar.
Keputusan negara yang tengah bersekutu dengan Amerika Serikat dan Israel itu dikecam sejumlah pimpinan negara.
Inggris salah satunya, disampaikan melalui Menteri Luar Negeri mereka bernama Yves Cooper.
Mengutip BBC edisi 9 April 2026, wanita 57 tahun ini mengatakan seharusnya tidak ada pungutan.
Karena kapal-kapal menghadapi ketidakpastian mengenai kemungkinan pembayaran kepada Iran untuk mengamankan jalur pelayaran yang aman.
Baca juga: Langgar Kesepakatan, Israel Serang Lebanon Usai AS-Iran Gencatan Sejata, Selat Hormuz Ditutup Lagi
Dia mengatakan kepada BBC Breakfast:
"Itulah mengapa sangat penting bagi kita untuk memiliki kerja sama internasional ini untuk terus memberikan tekanan agar Selat sepenuhnya dibuka - bukan untuk memberlakukan tol, bukan untuk memberlakukan pembatasan, tetapi untuk membukanya kembali sepenuhnya."
Cooper mengatakan bahwa ia "sangat prihatin tentang peningkatan serangan Israel" pada hari Rabu.
"Kami ingin melihat Lebanon segera dimasukkan sebagai bagian dari gencatan senjata, berdasarkan gencatan senjata yang telah diumumkan, kami ingin melihat berakhirnya permusuhan di Lebanon," katanya.
Selain Inggris, Yunani juga memperlihatkan sikap yang sama.
"Saya rasa komunitas internasional tidak akan siap menerima Iran mendirikan pos tol untuk setiap kapal yang melintasi selat," kata Mitsotakis kepada CNN .
"Menurut saya itu sama sekali tidak dapat diterima."
Pemimpin konservatif itu menambahkan bahwa perjanjian internasional terpisah mengenai selat tersebut mungkin diperlukan.
"Namun, perjanjian ini tidak dapat, saya ulangi, tidak dapat mencakup semacam biaya yang harus dibayar kapal setiap kali mereka melintasi selat. Hal ini tidak terjadi sebelum perang dimulai dan tidak dapat terjadi setelah perang berakhir," katanya.
"Kita akan menciptakan preseden yang sangat, sangat berbahaya jika hal itu terjadi, bagi kebebasan navigasi."
Persatuan Bangsa-bangsa sudah berupaya untuk ikut andil bikin keputusan agar Selat Hormuz kembali dibuka untuk pelayaran komersil.
Memang, 11 suara mendukung. Namun, PBB belum bisa bikin keputusan karena dua negara besar menentang resolusi itu.
Rusia dan China dikabarkan memberikan suara untuk menentang resolusi tersebut.
Dua negara raksasa yang mengirim simpati atas sikap Amerika Serikat dan Israel kepada Iran tersebut merasa resolusi PBB soal Selat Hormuz masih sangat bias untuk Iran.
Utusan Cina untuk PBB, Fu Cong, mengatakan bahwa mengadopsi rancangan tersebut ketika AS mengancam kelangsungan hidup suatu peradaban akan mengirimkan pesan yang salah.
Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, mengatakan Rusia dan Cina mengusulkan resolusi alternatif tentang situasi di Timur Tengah, termasuk keamanan maritim.
