TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang puncak Kongres Nasional ke-VI, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) menggelar Forum Konsolidasi Nasional Perempuan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (9/4/2026). 

Melalui forum ini, KPI hendak mempertegas posisi perempuan bukan lagi sebagai objek marginal, melainkan aktor kunci dalam mendorong perubahan sistemik di tengah krisis sosial, politik, dan ekologi yang makin rumit.

Baca juga: Perempuan Nikah Siri dengan Perempuan di Malang, Korban Sebut Pelaku Berjanji Operasi Kelamin

Sekretaris Jenderal KPI, Mike Verawati, menegaskan bahwa konsolidasi ini adalah langkah awal menuju perubahan yang lebih substansial. 

"Perempuan tidak lagi berada pada posisi marginal, melainkan sebagai aktor penting dalam mendorong perubahan sosial," katanya.

Baca juga: Beda Keterangan Pak RT dan Pacar Korban terkait Kasus Tewasnya Perempuan & Bayi di Kamar Kos

Konsolidasi ini juga menyoroti masih kuatnya tembok ketidakadilan struktural yang menghimpit perempuan Indonesia.

Ketidakadilan struktural yang masih terpampang nyata, mulai dari kesenjangan upah, terbatasnya akses terhadap sumber daya dan permodalan, serta keterwakilan politik yang masih rendah.

KPI memaparkan data memprihatinkan terkait keterwakilan perempuan di kancah politik. Meski kuota 30 persen terus didorong, kenyataannya keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024-2029 baru menyentuh angka 22 persen, sementara di tingkat DPRD Provinsi lebih rendah, yakni 16 persen.

Tak hanya di ranah politik, ancaman terhadap demokrasi dan ruang sipil juga menjadi sorotan. 

KPI menuntut demokrasi yang berperspektif feminis untuk melawan praktik otoritarianisme dan pembungkaman suara perempuan, terutama di ruang digital.

"Hari ini kita memulai konsolidasi sebagai bagian dari mandat organisasi untuk memperkuat arah gerakan ke depan. Ada lima isu utama yang akan dibahas, mulai dari demokrasi, perlindungan perempuan, hingga isu lingkungan dan perubahan iklim," katanya.

Adapun sejumlah poin rekomendasi utama yang dihasilkan diantaranya:  

Pertama, Keadilan Ekonomi dan Kedaulatan Perempuan. Mendesak optimalisasi Dana Desa dan penguatan koperasi sebagai instrumen perlindungan ekonomi bagi perempuan sebagai kelompok yang paling terdampak.

Baca juga: Nasib Apes Intan: Suaminya Ternyata Perempuan, Diajak Pergi ke Kamboja

Kedua, Pembangunan Berkeadilan dan Berbasis Komunitas. Menuntut model pembangunan infrastruktur dan proyek energi yang adil, dengan memastikan kepemilikan langsung komunitas lokal untuk mencegah pemiskinan akibat relokasi.

Ketiga, Penghapusan Patriarki. Mendorong perubahan pola pikir patriarkal yang masih membatasi otonomi perempuan dalam keluarga maupun ruang publik.

Keempat, Kebijakan Berbasis Riset. Menegaskan pentingnya kebijakan publik yang didasarkan pada data dan pengalaman nyata perempuan di lapangan.

Lima, Penguatan Gerakan Politik. Menjadikan gerakan perempuan sebagai ruang aman serta kekuatan kolaboratif lintas sektor untuk merespons krisis demokrasi dan  ketimpangan global.

Enam, Kepemimpinan Nasional. Mendorong perempuan untuk memimpin arah kebijakan nasional guna memastikan konstitusi melindungi prinsip kesetaraan dan keberagaman.

Satu isu yang menjadi perhatian khusus dalam kongres kali ini adalah keadilan ekologis. KPI menilai bahwa selama ini kebijakan transisi energi seringkali abai terhadap perspektif gender, padahal perempuan pedesaan dan pesisir adalah kelompok yang paling terdampak krisis iklim.

Mereka mendesak pemerintah untuk menghentikan praktik pembangunan yang merampas ruang hidup dan memperparah ketimpangan ekologis.