TRIBUNSORONG.COM, TEMINABUAN - Masyarakat Distrik Metemani dan Distrik Kais menyampaikan sejumlah keluhan terkait operasional perusahaan sawit PT Permata Putera Mandiri (PPM) kepada Bupati Petronela Krenak saat kunjungan, Rabu (8/4/2026).
Aduan tersebut meliputi pengelolaan kebun plasma, program Corporate Social Responsibility (CSR), hingga rekrutmen tenaga kerja.
Baca juga: Kota Sorong dan Sorong Selatan Hujan, Cek Prakiraan Cuaca Papua Barat Daya Jumat 10 April 2026
Di Kampung Persiapan Habayo, Distrik Kais, tokoh masyarakat Herman Sowe mengkritik program CSR yang dinilai belum menyentuh kampung terdampak.
Ia mengkhawatirkan adanya ketidaksesuaian antara laporan perusahaan dengan realita di lapangan.
Selain CSR, Herman menyoroti skema kredit plasma yang dianggap sangat membebani pemilik hak ulayat.
Baca juga: Puluhan Ekskavator Masuk Tanpa Izin, Bupati Sorong Selatan Sidak Distrik Metemani
Menurutnya, pola kredit sepihak tersebut membuat masyarakat terjerat utang dalam jumlah fantastis.
"Saya sendiri tercatat memiliki utang hampir sepuluh triliun rupiah. Sampai kapan saya bisa melunasinya?" kata Herman.
Baca juga: Muara Metemani Sorong Selatan Sempat Hujan, Cek Prakiraan Cuaca Papua Barat Daya Rabu 8 April 2026
Demi menutupi beban utang tersebut, Herman terpaksa mengambil alih perawatan kebun agar segera berproduksi.
"Hutan kami sudah habis, harapan satu-satunya hanya ada pada kebun plasma," tambahnya.
Sementara itu, di Distrik Metemani, warga mengaku belum mengetahui lokasi pasti kebun plasma yang dijanjikan.
Sekretaris Kampung Puragi menyatakan bahwa tujuh marga (Keret) hingga kini belum mendapat kejelasan titik koordinat lahan mereka.
Aspirasi serupa datang dari sub-suku Baomadak yang mempertanyakan legalitas pembongkaran wilayah adat.
Perwakilan warga, Yairus, menuntut ganti rugi atas kerusakan sumber daya alam seperti kayu, rotan, dan sagu.
Baca juga: Muara Metemani Sorong Selatan Sempat Hujan, Cek Prakiraan Cuaca Papua Barat Daya Rabu 8 April 2026
Ia menegaskan masyarakat tidak pernah mengetahui adanya izin pembongkaran di wilayah tersebut.
Tak hanya soal lahan, para orang tua di kedua distrik tersebut juga menagih janji perusahaan terkait prioritas rekrutmen tenaga kerja lokal yang hingga kini dinilai belum terealisasi dengan baik. (tribunsorong.com/astri)
