TRIBUNDEPOK-Sebagian buruh ogah ikut aksi May Day seremonial yang diselenggarakan di Monas, Gambir, Jakarta Pusat pada 1 Mei 2026 mendatang bersama pemerintah.
Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh misalnya lebih memilih menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat di hari buruh Jumat (1/5/2026).
Alasan buruh tidak ikut dalam acara seremonial May Day di Monas adalah karena sudah satu tahun pemerintah berjanji kepada buruh namun belum ada satupun janji yang terealiasasi hingga saat ini.
Padahal diketahui Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 yang akan digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada 1 Mei 2026.
Kepastian tersebut disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea setelah bertemu dengan Prabowo di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Sementara itu Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menjelaskan alasannya menolak ikut May Day di Monas yang kemungkinan dihadiri Presiden RI.
Alasannya kata Said Iqbal, tahun lalu mereka sudah mengikuti acara seremonial May Day tersebut.
Namun hingga kini belum ada satu pun tuntutan buruh yang dipenuhi oleh pemerintahan Prabowo Subianto.
Meski memilih menggelar unjuk rasa di DPR RI, Said menegaskan bahwa aksi tersebut akan berlangsung secara tertib, damai, konstitusional, anti-kekerasan, dan tidak anarkis.
Aksi ini akan melibatkan ratusan ribu buruh anggota KSPI dan simpatisan Partai Buruh yang turun secara serentak di seluruh Indonesia.
Aksi May Day pada 1 Mei 2026 akan berlangsung di 38 provinsi dan lebih dari 350 kabupaten/kota.
Untuk wilayah Jakarta, aksi akan dilakukan di dua titik utama, yaitu di depan gedung DPR RI pada pukul 10.00–12.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan long march menuju Istora Senayan.
Di Istora Senayan, akan digelar May Day Fiesta sekaligus deklarasi organisasi kemasyarakatan buruh bernama Garda Buruh Nasional, sebuah gerakan yang diinisiasi KSPI untuk memperjuangkan aspirasi buruh secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto serta mengawal program-program kerakyatan pemerintah.
Said Iqbal menegaskan bahwa aksi KSPI berbeda dengan peringatan May Day yang digelar di Monas oleh sejumlah serikat buruh lainnya.
“Aksi KSPI dilakukan di DPR RI, bukan di Monas. Kami tidak bergabung dengan peringatan di Monas karena itu sifatnya seremonial, sementara kami melakukan aksi,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan sejumlah pertimbangan strategis.
Salah satunya adalah karena tuntutan buruh yang disuarakan pada May Day 2025 hingga kini belum dipenuhi oleh pemerintah dan DPR.
Menurut Said Iqbal, tidak tepat jika buruh kembali merayakan May Day secara seremonial bersama pemerintah, sementara janji-janji sebelumnya belum direalisasikan.
“Kalau tahun lalu janji belum dipenuhi, lalu tahun ini mengulang janji yang sama di panggung yang sama, di mana letak kemuliaan Presiden?” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa isu utama buruh saat ini adalah pengesahan RUU Ketenagakerjaan, sehingga lokasi yang paling tepat untuk menyuarakan tuntutan tersebut adalah DPR RI, bukan ruang seremonial.
Said Iqbal mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah memerintahkan pembentukan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dalam waktu maksimal dua tahun. Namun, menurutnya, hingga saat ini DPR dan pemerintah belum menunjukkan progres yang jelas.
“Ini sudah satu setengah tahun berjalan. Tinggal enam bulan lagi. Bahkan draft-nya pun belum jelas. Ini berpotensi melanggar konstitusi,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang baru, bukan revisi atau tambal sulam dari aturan yang sudah ada.
KSPI memperkirakan jumlah peserta aksi di depan DPR RI mencapai 30.000 hingga 50.000 buruh. Jumlah ini telah disesuaikan berdasarkan pertimbangan keamanan dan kapasitas lokasi.
Baca juga: Prabowo Subianto Dikawal 6 Pesawat Tempur Saat Hendak ke Sleman, Ada Apa?
Said Iqbal menjelaskan bahwa sebelumnya sempat direncanakan aksi dengan massa lebih besar di kawasan GBK, namun akhirnya diputuskan untuk menyesuaikan jumlah peserta agar tetap terkendali.
“Kami ingin aksi ini tetap tertib dan terorganisir. Karena itu jumlah massa disesuaikan dengan kapasitas lokasi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa aksi ini telah mendapatkan pengamanan resmi dari aparat kepolisian, termasuk Mabes Polri dan Polda di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Said Iqbal mengungkapkan bahwa isu yang diangkat dalam May Day 2026 berkembang menjadi delapan tuntutan utama.
Pertama, mendesak pengesahan RUU Ketenagakerjaan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi.
Kedua, menolak outsourcing dan upah murah (HOSTUM), yang dinilai merugikan buruh dan menghilangkan kepastian kerja.
Ketiga, reformasi pajak dengan menaikkan PTKP menjadi Rp7,5 juta serta menghapus pajak untuk THR, pesangon, JHT, dan pensiun.
Keempat, menghentikan ancaman PHK akibat dampak perang global dan kebijakan impor. Said Iqbal mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada sekitar 10 perusahaan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur yang mulai membahas efisiensi tenaga kerja. “Ini bukan isu, ini sudah terjadi. Sudah ada pembicaraan efisiensi. Artinya potensi PHK nyata,” katanya.
Kelima, mendesak pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Keenam, mendukung pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi.
Ketujuh, menetapkan potongan tarif ojek online maksimal 10 persen, bukan 20 % .
Kedelapan, mendesak ratifikasi Konvensi ILO No. 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, khususnya terhadap perempuan.
Menurut Said Iqbal, belum diratifikasinya konvensi tersebut menjadi salah satu penyebab masih maraknya kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja.
Said Iqbal juga menyoroti ancaman PHK akibat kenaikan biaya produksi, terutama dari sektor energi. Ia menjelaskan bahwa BBM industri yang tidak disubsidi telah mengalami kenaikan, sehingga berdampak langsung pada biaya produksi perusahaan.
“Kalau biaya produksi naik, perusahaan pasti melakukan efisiensi. Dan yang paling mudah ditekan adalah biaya buruh,” ujarnya.
Selain itu, kebijakan impor juga dinilai memperburuk situasi karena mengurangi peluang penyerapan tenaga kerja dalam negeri.
Menutup konferensi pers, Said Iqbal kembali menegaskan bahwa aksi May Day 2026 adalah aksi damai dengan pesan yang tegas kepada pemerintah dan DPR.
“Kami datang dengan damai, tapi tuntutan kami serius. Ini soal masa depan buruh Indonesia,” tegasnya.
KSPI memastikan bahwa seluruh peserta aksi akan menjaga ketertiban dan menjadikan May Day sebagai momentum perjuangan yang bermartabat.
Aksi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa suara buruh tidak bisa diabaikan, dan keadilan sosial harus diwujudkan melalui kebijakan nyata, bukan sekadar janji.
