TRIBUNPADANG.COM, SOLOK SELATAN-Pemerintah Kabupaten Solok Selatan terus berupaya memperkuat sinergi dengan dunia usaha guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu fokus utama yang kini tengah diseriusi adalah optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP) bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, khususnya sektor kelapa sawit.
Bupati Solok Selatan, Khairunas, menegaskan pentingnya keseimbangan antara kewajiban perusahaan dalam membayar pajak dengan kenyamanan mereka dalam berinvestasi.Hal tersebut disampaikan Khairunas saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Pajak Air Permukaan di Balairung Hotel, Jakarta, Jumat (10/04/2026).
Baca juga: Baca Pesan WA Ku, Wasiat Pilu Mahasiswa PNP di Buku Sampul Pink Sebelum Tewas di Kos
Kegiatan sosialisasi ini tidak hanya dihadiri oleh jajaran Pemkab Solok Selatan, tetapi juga dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi.
Kehadiran Gubernur Mahyeldi bersama unsur Forkopimda dan pimpinan perusahaan kelapa sawit se-Sumatera Barat menunjukkan betapa pentingnya isu pajak ini bagi pembangunan daerah.
Khairunas menilai, pertemuan di Jakarta ini menjadi momentum krusial untuk menyamakan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha.
"Kehadiran kami di sini adalah bentuk komitmen untuk memperkuat sinergi. Kita ingin dunia usaha dan pemerintah jalan beriringan," ujar Khairunas.
Dalam keterangannya, Khairunas memandang bahwa pajak air permukaan bukan sekadar beban administratif bagi perusahaan. Lebih dari itu, ia menyebut pajak tersebut merupakan kontribusi nyata dari dunia usaha terhadap pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Pihaknya menyadari bahwa sektor perkebunan sawit di Solok Selatan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemanfaatan sumber daya air.
Oleh karena itu, kepatuhan perusahaan dalam menyetorkan kewajibannya menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan daerah.
Meskipun mendorong peningkatan PAD, Khairunas memastikan bahwa proses pemungutan pajak akan dilakukan secara transparan dan adil.
Ia tidak ingin kebijakan pajak yang diterapkan justru mencekik para pelaku usaha dan merusak iklim investasi yang sudah terjaga dengan baik.
“Yang terpenting adalah keseimbangan. Di mana kewajiban (pajak) berjalan, namun di sisi lain dunia usaha juga tetap bisa tumbuh dan berkembang,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berjanji akan terus memberikan kemudahan bagi investor selama mereka mengikuti regulasi yang berlaku.
Baca juga: Polisi Gerebek Pesta Sabu di Dharmasraya, Lima Orang Ditangkap
Senada dengan Bupati Khairunas, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, juga memberikan seruan tegas kepada seluruh pimpinan perusahaan kelapa sawit.
Mahyeldi menekankan bahwa sektor kelapa sawit memiliki peran strategis dalam penggunaan sumber daya air di Sumatera Barat.
"Sektor sawit sangat dominan dalam pemanfaatan air permukaan, maka kontribusi mereka sangat dinantikan untuk menunjang kesejahteraan rakyat," kata Mahyeldi.
Ia menambahkan bahwa pajak yang dibayarkan oleh perusahaan nantinya akan dikembalikan lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan yang berkelanjutan.
Gubernur juga menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini bertujuan agar implementasi Pajak Air Permukaan di lapangan tidak tumpang tindih dan membingungkan pelaku usaha.
"Keselarasan kebijakan sangat penting agar ada kepastian hukum bagi pengusaha. Jangan sampai ada aturan yang bertabrakan," tegas Mahyeldi.
Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan para pengusaha lebih sadar dan sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Penutup kegiatan tersebut membawa harapan besar bagi percepatan pembangunan di Solok Selatan dan Sumatera Barat secara umum. Optimalisasi sektor pajak air permukaan diprediksi akan menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi PAD jika dikelola secara maksimal.
Bupati Khairunas berharap, setelah sosialisasi ini, tidak ada lagi alasan bagi perusahaan untuk menunda kewajiban pajaknya.
Sinergi yang harmonis antara pemerintah dan dunia usaha diyakini akan membawa dampak positif bagi kemajuan ekonomi daerah di masa depan.
