Laporan Adim Mubaroq 

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Ketersediaan energi nasional dijamin tetap aman di tengah kekhawatiran masyarakat soal pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan gas. 

Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Ateng Sutisna, menegaskan masyarakat tidak perlu panik karena stok masih terjaga dan distribusi terus diawasi ketat.

“Masayarakat nggak usah panik, nggak usah khawatir. Pemerintah berusaha tidak menaikkan BBM dan menyediakan stok yang cukup,” kata Ateng di Majalengka, Sabtu (11/4/2026). 

Ia menjelaskan Komisi XII DPR RI terus melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan subsidi energi. Ateng juga membuka ruang pelaporan bagi masyarakat jika menemukan pelanggaran di lapangan.

“Kalau ada penyalahgunaan subsidi, silakan lapor ke kami. Tidak boleh ada yang menimbun BBM, gas, dan lain-lain,” tegasnya.

Baca juga: Borneo dan Persija Pesta Gol, Posisi 3 Besar Klasemen Tak Berubah Namun Persib Makin Dipepet

Untuk pasokan LPG, Ateng mengakui Indonesia masih bergantung pada impor sekitar 80 persen. Meski begitu, kondisi stok dinilai masih aman. Dari hasil pemantauan terakhir, cadangan LPG sempat berada di kisaran 9,8 hari, namun pasokan baru terus masuk sehingga ketersediaan tetap terjaga.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan panic buying karena justru bisa mengganggu distribusi.

“Kalau pembelian berlebihan, malah merusak manajemen stok yang sudah dirancang. Padahal barangnya ada,” katanya.

Ateng turut menyinggung laporan kelangkaan gas di Majalengka beberapa waktu lalu. Menurutnya, kondisi itu bukan disebabkan kekurangan suplai, melainkan lonjakan konsumsi saat arus balik Lebaran.

Baca juga: Teja Paku Alam Berpeluang Lewati Rekor Clean Sheet yang 12 Tahun Dipegang Yoo Jae-Hoon

“Bukan suplai yang kurang, tapi penduduk tiba-tiba bertambah dari kota. Jadi konsumsi naik. Sekarang sudah teratasi,” jelasnya.

Dalam jangka panjang, Ateng mendorong masyarakat mulai beralih ke energi listrik yang dinilai lebih murah dan pasokannya melimpah. Termasuk penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi ketergantungan impor energi.

“Ketersediaan listrik kita tinggi, bahkan lebih besar dari yang diserap. Jadi kalau bisa beralih ke kompor listrik atau kendaraan listrik, itu lebih baik,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan biodiesel berbasis kelapa sawit seperti B50 untuk menekan impor BBM, bahkan membuka peluang ekspor biosolar ke depan. (*)