TRIBUNKALTIM.CO - Pengelolaan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang mengurusi Program Makan Bergizi Gratis (BGN) menjadi sorotan kali ini dalam penggunaan untuk membayar jasa Event Organizer (EO).
Anggaran jasa EO yang dipergunakan BGN ramai menjadi sorotan publik dikaitkan dengan program MBG yang menjadi kewenangan lembaga.
Publik menyoroti apakah jasa EO yang dipakai BGN bertugas mengurus MBG bisa meningkatkan gizi masyarakat.
Di medsos ramai sorotan anggaran jasa EO yang salah satunya dibagikan pengguna X (dulu Twitter) yang diunggah 11 April 2026.
Baca juga: Daftar Anggaran BGN yang Disorot, dari Motor Listrik hingga Tablet, Anggaran Makanan Paling Kecil
Selain cuitan, pengguna @ferizanxxx juga membagikan daftar 16 perusahaan EO yang mendapatkan tender atau kontrak dari BGN.
"Rp113,9 miliar anggaran publik digelontorkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membayar jasa Event Organizer (EO)... data PBJP mencatat 31 paket pekerjaan dengan total kontrak mencapai Rp 113.916.541.381, tersebar ke 16 perusahaan," tulis @ferizanxxx.
Publik berhak mempertanyakan indikator output dari belanja sebesar ini: apakah kegiatan yang diselenggarakan benar-benar berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, atau sekadar memenuhi kebutuhan administratif dan seremoni kelembagaan...?
Transparansi dan akuntabilitas menjadi krusial, sebab setiap rupiah anggaran negara sejatinya bersumber dari pajak rakyat—yang semestinya kembali dalam bentuk program yang terasa, bukan sekadar acara yang terlihat....” tulis lagi cuitan tersebut.
Pemilik akun tersebut menyatakan, informasi adanya penggadan anggaran untuk jasa EO itu bersumber dari perspektiv.idn.
Kepala BGN pun Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi terkait penggunaan anggaran miliar untuk jasa EO yang menjadi sorotan publik.
Anggaran itu tercatat dalam data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) untuk 31 paket pekerjaan dengan total kontrak kisaran Rp113.916.541.381.
Anggaran tersebut diketahui masuk ke dalam 16 perusahaan.
Daftar itu ramai diperbincangkan di tengah isu efisiensi anggaran dan prioritas belanja pemerintah.
Perusahaan Maria Utara Jaya tercatat memperoleh nilai kontrak terbesar, mencapai Rp 18,47 triliun untuk satu paket pekerjaan.
Perusahaan Anugrah Duta Promosindo menyusul dengan nilai Rp 17,42 triliun untuk empat paket pekerjaan.
Falah Eka Cahya mendapat Rp 16,59 triliun untuk satu paket pekerjaan.
Dadan beralasan, pihaknya belum memiliki keahlian mumpuni dalam penyelenggaraan event, kampanye publik, dan sosialisasi nasional yang berskala besar dan kompleks, diperlukan dukungan pihak profesional.
EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara yang profesional, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, pengelolaan teknis lapangan, hingga mitigasi risiko operasional.
“Hal-hal ini membutuhkan pengalaman dan tim yang solid yang secara realistis belum sepenuhnya dimiliki oleh BGN di fase awal pembentukannya," jelasnya di Jakarta, Minggu (12/4/2026).
Lebih lanjut, kehadiran jasa EO merupakan bagian dari kebutuhan strategis BGN sebagai lembaga baru yang tengah membangun sistem dan tata kelola operasional.
Pada tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri.
Selain aspek teknis, penggunaan EO juga dinilai mendukung tata kelola administrasi dan keuangan yang lebih tertib.
Dengan melibatkan pihak ketiga, proses pengadaan barang dan jasa, pembayaran vendor, hingga pelaporan kegiatan dapat dilakukan secara terpusat dan sistematis.
"Hal ini justru memudahkan proses audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, karena seluruh komponen kegiatan terdokumentasi secara sistematis," ujar Dadan.
Ia menjelaskan, kegiatan BGN yang dipegang oleh EO bukan sekadar acara seremonial saja, melainkan bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional dan juga kegiatan strategis lainnya seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) para penjamah makanan agar keamanan pangan dikelola oleh SDM yang terlatih.
Penggunaan EO dinilai lebih efisien dibanding membentuk tim internal secara cepat, karena membutuhkan waktu, biaya pelatihan, dan proses rekrutmen yang tidak singkat.
EO menjadi solusi sementara agar program dapat segera dijalankan tanpa mengorbankan kualitas dan waktu.
"EO ini sebagai solusi bridging (jembatan) agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu," ujar Dadan.
Dadan menjelaskan, EO tidak hanya sebagai pelaksana acara, tetapi juga mitra strategis dalam perencanaan, komunikasi, pengelolaan audiens, dan efisiensi anggaran.
Meski demikian, BGN tetap menekankan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, di mana seluruh penggunaan anggaran, termasuk jasa EO, dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dan dapat diawasi oleh lembaga internal maupun eksternal.
"Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal," ujar dia.
Baca juga: BGN Anggarkan Rp6,9 Miliar untuk Kaos Kaki, Anggaran untuk Makanan Justru Paling Kecil
(*)
