TRIBUNJAKARTA.COM, CAKUNG - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyoroti kenaikan harga plastik dalam beberapa waktu terakhir yang membebani modal para pelaku usaha makanan.
Kenaikan dipicu lonjakan harga minyak dan gangguan distribusi akibat konflik di Timur Tengah khususnya Selat Hormuz, sementara untuk bahan baku plastik Indonesia masih bergantung impor.
Pramono mengatakan secara ketentuan pengaturan harga plastik di pasaran menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun Pemprov DKI tetap berupaya mencari solusi masalah.
"Harga plastik ini terus terang, kewenangan ketentuannya bukan di Pemerintah DKI Jakarta. Tetapi tentunya kami harus melakukan inovasi," kata Pramono, Minggu (12/4/2026).
Dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta menyatakan berupaya mengurangi penggunaan kantong plastik, dan beralih menggunakan wadah lain yang lebih ramah lingkungan.
Pramono mencontohkan penggunaan daun pisang sebagai wadah pembungkus yang dapat menggunakan kantong plastik, dan lebih ramah lingkungan karena jauh lebih mudah terurai.
"Kalau kondisinya tetap seperti ini, pasti akan menjadi beban. Maka untuk itu, ya kita kadang-kadang harus kembali ke cara tradisional. Pakai bungkus daun pisang dan sebagainya," ujar Pramono.
Sebagai informasi kenaikan harga kantong plastik ini setidaknya sudah terjadi sejak bulan Ramadan 1447 Hijriah lalu, kenaikan harga berkisar Rp5-Rp10 ribu tergantung ukuran kantong plastik.
Bagi pedagang kenaikan harga ini memberatkankarena mereka harus merogoh modal lebih dalam untuk belanja, sementara mereka tak lantas bisa menaikkan harga jual.
Para pedagang khawatir bila harga jual dinaikkan maka daya beli masyarakat akan terbebani, dan berisiko membuat pelanggan beralih ke tempat makan lain menawarkan harga lebih murah.
"Sementara harga satu porsi masih belum naik, soalnya kan saya masih mempertahankan langganan saya dulu," kata pedagang nasi goreng di Jatinegara, Jakarta Timur, Raden, Kamis (2/4/2026).
