Pansus LKPj DPRD Kaltara Konsultasi ke Kemendagri, Perkuat Pengawasan Kinerja Gubernur
Cornel Dimas Satrio April 12, 2026 07:14 PM

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Kalimantan Utara bergerak cepat memastikan evaluasi kinerja pemerintah daerah berjalan akuntabel.

Langkah ini diwujudkan melalui konsultasi intensif ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Jakarta guna mematangkan pengawasan terhadap LKPj Gubernur Kaltara Tahun Anggaran 2025.

Langkah strategis diambil Pansus LKPj DPRD Kaltara agar proses penilaian terhadap capaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara tidak hanya berjalan sesuai aturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki indikator yang tajam dan objektif demi kepentingan masyarakat.

Rombongan Pansus dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain, didampingi Ketua Pansus Dino Andrian beserta anggota pansus lainnya.

Fokus utama kunjungan ini adalah membedah mekanisme penyusunan LKPj dan menyamakan persepsi mengenai indikator penilaian kinerja Gubernur Kaltara.

Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain, menegaskan konsultasi ini merupakan bagian krusial untuk memperkuat fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif.

"Melalui konsultasi ini, kami mendapatkan penjelasan teknis yang komprehensif terkait penyusunan LKPj serta indikator penilaian yang harus diperhatikan," ujarnya, Minggu (12/4/2026).

12042026 Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain 02
PERKUAT PENGAWASAN - Wakil Ketua DPRD Kaltara, Muddain memimpin rombongan Pansus LKPj DPRD Kaltara konsultasi intensif ke Kemendagri. Langkah ini diambil untuk mempertajam indikator penilaian terhadap pengawasan kinerja Gubernur Kalimantan Utara.

Data dan arahan teknis yang diperoleh dari Kemendagri akan dijadikan landasan utama bagi Pansus dalam merumuskan rekomendasi resmi DPRD terhadap laporan pertanggungjawaban Gubernur Kaltara.

Muddain menambahkan hasil pertemuan ini akan sangat menentukan kualitas evaluasi akhir.

"Hasil dari konsultasi tersebut akan menjadi bahan penting bagi pansus dalam menyusun rekomendasi terhadap LKPj Gubernur Kalimantan Utara," tambah Muddain.

Melalui rangkaian konsultasi dan monitoring yang ketat, DPRD Kaltara berharap dapat menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

Dengan indikator penilaian yang lebih tajam dan transparan, kinerja pemerintah daerah diharapkan terus meningkat, sehingga program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat Kaltara.

(adv)

Penulis : Desi Kartika Ayu

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.