TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Duta Besar Umar Hadi menegaskan bahwa tidak ada negosiasi soal keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian.
Berkenaan dengan itu, Umar mendesak Dewan Keamanan PBB memakai semua instrumen yang tersedia untuk memperkuat perlindungan pasukan perdamaian di tengah konflik.
“Keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian PBB tidak dapat ditawar. Kami mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan seluruh instrumen yang tersedia guna memperkuat perlindungan bagi pasukan penjaga perdamaian di tengah situasi yang semakin berbahaya,” kata Umar Hadi, dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI, Minggu (12/4/2026).
Di sisi lain, Indonesia juga mengambil peran dengan menginisiasi pernyataan bersama tentang urgensi perlindungan para pasukan perdamaian di bawah misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Hingga 9 April 2026, sudah 73 negara dan pengamat Perserikatan Bangsa-Bangsa bergabung dan menyatakan dukungannya terhadap Pernyataan Bersama tersebut.
Baca juga: Israel Terus Menyerang Lebanon, Legislator PAN Desak PBB Ambil Tindakan Tegas
Beberapa negara yang hadir dan bergabung diantaranya Inggris, Rusia, RRT, Pakistan, Bahrain, Spanyol, dan Malaysia.
Inisiatif tersebut tidak muncul tanpa alasan. Sejak akhir Maret 2026, serangkaian serangan di Lebanon telah menelan korban dari kalangan pasukan penjaga perdamaian, termasuk tiga personel TNI yang gugur, serta beberapa lainnya luka-luka.
Situasi ini mendorong Kemlu RI untuk terus menekan Dewan Keamanan PBB agar melakukan investigasi menyeluruh atas insiden-insiden tersebut.
Selain itu, negara-negara kontributor UNIFIL juga menyerukan penghentian kekerasan dan mendorong deeskalasi konflik, dengan harapan semua pihak kembali ke jalur diplomasi demi mencapai solusi damai.
Dalam pernyataan bersama itu, disampaikan juga keprihatinan mendalam atas meningkatnya ketegangan sejak awal Maret 2026, serta dampaknya terhadap keselamatan personel penjaga perdamaian. (*)
