TRIBUNNEWS.COM - Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO (Presidential Communication Office), Hasan Nasbi mengungkap reaksi Presiden RI Prabowo Subianto terkait adanya seruan menggulingkan kekuasaan.
Menurut Hasan, Prabowo pasti merasa sedih dan kecewa, meski sudah menyinggung bahwa pemakzulan atau impeachment harus dilakukan dalam koridor peraturan dan mekanisme yang benar dalam pidato pada pekan pertama April 2026 lalu.
"Pasti sedih dan kecewa," ungkap Hasan Nasbi saat menjadi tamu dalam podcast/siniar Bikin Terang yang diunggah di kanal YouTube Official iNews, Sabtu (11/4/2026).
"Kemarin di pidato kan kita lihat juga beliau kelihatan kecewa kan ya. Walaupun beliau bilang, 'Ya boleh-boleh ini' segala macam, 'tapi lewat jalur,' itu kan ya tampak kecewa."
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024 itu menilai, Kepala Negara merasa kecewa ada narasi digulingkan.
Sebab saat ini, ia sedang berusaha membangun bangsa, menjalankan tugas di bawah sumpah presiden, dan mewujudkan program-program yang dia janjikan.
"Beliau lagi ngebangun nih. Lagi menjalankan sumpahnya, lagi memenuhi kewajiban sesuai program yang ditawarkan kepada masyarakat dan program yang dipilih oleh masyarakat. Lagi jalan, terus direcokin dan mau diancam digulingkan," jelas Hasan.
Kata Hasan, seruan menggulingkan kekuasaan serupa dengan ancaman.
Namun, menurutnya pemerintah hanya memiliki strategi khusus dalam menghadapi seruan tersebut, tetapi bukan dengan melakukan preemptive action alias langkah proaktif yang diambil lebih awal untuk mencegah potensi ancaman.
Sehingga, wajar jika Prabowo merasa kecewa dengan isu penggulingan kekuasaan.
Baca juga: Prabowo Bertolak ke Rusia, akan Bertemu Presiden Putin Bahas Penguatan Ketahanan Energi Nasional
"Itu kan ancaman. Kalau antarnegara, ancaman-ancaman itu bisa berakhir dengan preemptive action, preemptive strike. Sebelum diserang, menyerang duluan. Tapi kan pemerintah enggak begitu," tutur Hasan yang kini menjadi Komisaris Pertamina.
"Jadi, kalau saya melihat dari sisi pemerintah, wajarlah kecewa. Lagi ngebangun baik-baik, terus tiba-tiba ada isu ini."
Hasan Nasbi lantas mempertanyakan, ada siapa dan kepentingan apa di balik seruan menggulingkan Prabowo dari kursi Presiden RI.
"Isu dari mana ya, ada kepentingan apa atau kepentingan siapa?" kata Hasan.
"Kok enggak sabar sampai pemilu 2029? Kepentingan siapa yang dibawa itu? Kepentingan rakyat yang banyak atau rakyat yang sedikit?"
Saat menyampaikan taklimat dalam Rapat Kerja Pemerintah Anggota Kabinet Merah Putih, Rabu (8/4/2026) lalu, Prabowo sudah menyinggung soal pergantian pemerintahan.
Prabowo menegaskan, Indonesia telah memilih sistem demokrasi sebagai dasar dalam kehidupan bernegara, termasuk untuk mekanisme pergantian pemerintahan.
Menurutnya, dalam sistem demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat.
Oleh karena itu, apabila ada pemerintahan yang dinilai tidak berjalan dengan baik, masyarakat memiliki hak untuk menggantinya melalui mekanisme yang sah dan damai.
Lantas, Prabowo menjelaskan bahwa pergantian pemerintahan dapat dilakukan melalui pemilihan umum maupun melalui mekanisme konstitusional seperti pemakzulan (impeachment), selama mengikuti jalur yang telah diatur.
Ia juga merasa tidak masalah dengan adanya impeachment.
"Nggak ada masalah kalau ada pemerintah yang dinilai tidak baik, ya ganti pemerintah, itu ada mekanismenya, dengan baik, dengan damai, bisa melalui Pemilihan Umum, tidak ada masalah," tutur Prabowo.
“Tapi, impeachment ya melalui saluran. Ada salurannya, DPR, MK, MPR. Dilakukan, tidak masalah."
Ada dua tokoh yang jadi sorotan lantaran dianggap telah melontarkan seruan untuk menggulingkan kekuasaan, yakni:
Keduanya pun dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan makar dan penghasutan untuk menggulingkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Dikutip dari KompasTV, Saiful Mujani dan Islah Bahrawi dilaporkan oleh Ketua Umum Presidium Kebangsaan 08 H. Kurniawan pada Jumat (10/4/2026).
Laporan tersebut dilayangkan Presidium Kebangsaan 08 karena menilai ada upaya penggulingan Prabowo Subianto dari kursi Presiden RI.
Selain itu, Polda Metro Jaya juga telah menerima laporan dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur yang diwakili Robina Akbar.
Laporan ini teregister dalam Surat tanda Penerimaan Laporan (STTLP) dengan nomor: STTLP/B/2428/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 8 April 2026.
Dalam laporan tersebut, Saiful Mujani dan Islah Bahrawi diduga telah melakukan penghasutan.
Pernyataan Saiful Mujani menjadi viral setelah potongan video diunggah ulang oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia melalui akun Instagram pribadinya @leveenia.
“Ngeri ini sudah luar biasa profokasinya, ini bisa disebut makar, jaga NKRI,” tulis keterangan dalam video yang dibagikan Ulta.
Dalam cuplikan video berdurasi 35 detik itu, tampak Saiful berbicara dalam sebuah acara halal bihalal.
Saiful sempat menyampaikan pandangannya terkait kondisi politik nasional dan menyebut perlunya konsolidasi untuk menjatuhkan Presiden.
“Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo. Hanya kita yang bisa, rakyat gitu lho,” ucap Saiful.
Ia juga menyebut upaya menasihati Presiden tidak akan efektif. Saiful juga menilai langkah menjatuhkan Presiden tidak dapat dilakukan melalui mekanisme formal seperti pemakzulan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Kalau menasihati Prabowo enggak bisa juga. Bisanya hanya dijatuhkan. Itulah menyelamatkan, bukan menyelamatkan Prabowo, tapi menyelamatkan diri kita dan bangsa ini,” ucap Saiful.
(Tribunnews.com/Rizki A.)
