TRIBUNPAPUABARAT.COM, BINTUNI - Seorang ibu janda berusia 45 tahun di Kampung Iboysrati, Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, harus berjuang sendiri menghidupi dua anak laki-lakinya sekaligus merawat anak sulungnya yang tengah sakit, tanpa akses layanan kesehatan memadai.
Sejak ditinggal suami, ibu tersebut menggantungkan hidup dari berjualan di pasar dengan hasil kebun.
Ia mengasuh dua anak berusia 10 tahun dan 16 tahun. Namun, cobaan datang pada Desember 2025, ketika anak sulungnya mulai mengalami sakit.
Meski sempat dibawa berobat, keterbatasan ekonomi serta tidak adanya kartu Kartu Indonesia Anak (KIA) maupun BPJS Kesehatan membuat pengobatan tidak dapat dilanjutkan.
Hingga April 2026, sang anak hanya dirawat di rumah dengan kondisi yang memprihatinkan.
Baca juga: Warga Kembali Palang Gudang Material Proyek BSPS 2025 di Fakfak, Ini Tuntutannya
Dalam kunjungan yang dilakukan oleh pihak peduli setempat, sang ibu mengaku tidak mampu membawa anaknya ke rumah sakit karena ketiadaan biaya.
“Kami tidak punya biaya untuk berobat ke rumah sakit,” ujarnya
Melihat kondisi tersebut, pihak yang berkunjung berinisiatif membantu proses pengurusan administrasi agar pasien dapat segera dirujuk ke rumah sakit guna mendapatkan penanganan medis lanjutan.
Namun, kondisi keluarga ini dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Fraksi DPR Papua Barat, Agus Oroscomna, mendesak Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat serta Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari untuk segera turun tangan.
Ia menilai kasus ini menunjukkan masih adanya masyarakat Orang Asli Papua yang belum mendapatkan akses layanan kesehatan secara layak, terutama akibat tidak memiliki BPJS Kesehatan.
“Kami meminta Dinas Kesehatan segera meninjau langsung kondisi pasien yang saat ini masih berada di rumahnya di Kampung Iboysrati. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya, Senin,(13/4/2026).
Baca juga: Ketua PPI-MIB Inggris Ajak Anak Pesisir Manokwari Berani Bermimpi Tinggi
Agus juga menyoroti implementasi program “Papua Barat Sehat” yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus).
Menurutnya, program tersebut harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya Orang Asli Papua.
“Jangan sampai anggaran besar dari Otsus tidak berdampak nyata. Masyarakat Orang Asli Papua masih menghadapi persoalan kesehatan yang serius. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.
Kasus ini menjadi cerminan masih adanya kesenjangan akses layanan kesehatan di wilayah Papua Barat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu di daerah kampung.
Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah cepat dan tepat agar pasien mendapatkan penanganan medis yang layak serta memastikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat. (*)
