BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui sinergi dengan lembaga pengawasan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui audiensi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah berjalan lebih efektif. Selain itu, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) turut menjadi fokus dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan. Pengawasan yang kuat menjadi kunci dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program pembangunan. Tanpa pengawasan yang optimal, potensi kebocoran anggaran dan inefisiensi dapat terjadi.

“Dengan sinergi yang kuat, kami optimistis pengelolaan keuangan daerah dapat semakin baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar dia kepada Bangkapos.com, Rabu (15/4/2026).

Debby membeberkan, dalam pertemuan itu membahas berbagai strategi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Fokus pembahasan adalah penguatan peran BUMD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan serta pembangunan daerah agar berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Ia menilai bahwa penguatan tata kelola pemerintahan harus dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program. Ia menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berbasis data dan kebutuhan masyarakat agar tepat sasaran. Selain itu, evaluasi berkala juga menjadi hal penting untuk memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

BPKP juga turut memberikan masukan dan rekomendasi terkait penguatan sistem pengawasan internal pemerintah daerah. Hal ini mencakup peningkatan efektivitas pengendalian internal serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan. Dengan adanya pendampingan dari BPKP, diharapkan pemerintah daerah dapat meminimalisir potensi risiko dalam pengelolaan anggaran.

“Kami ingin setiap program yang dijalankan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Wabup.

Menurutnya, koordinasi dengan BPKP merupakan langkah penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan di berbagai sektor, termasuk dalam penguatan peran BUMD.

Apalagi, BUMD dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi daerah jika dikelola secara profesional dan transparan.

Pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Ia menilai bahwa kompetensi aparatur sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yang telah dirancang.

Oleh karena itu, pemerintah daerah akan terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pendampingan.

“Kami menyadari bahwa peningkatan kualitas SDM menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Melalui koordinasi ini, Debby berharap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bangka Selatan dapat semakin baik ke depannya. Sinergi yang terjalin akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah secara berkelanjutan. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam setiap aspek pengelolaan pembangunan.

“Bunda berharap melalui koordinasi ini, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bangka Selatan semakin baik sehingga setiap program yang dijalankan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Debby. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)