Laporan Wartawan Tribun Papua, Yulianus Magai

TRIBUN PAPUA.COM, JAYAPURA – Anggota DPD RI perwakilan Provinsi Papua Pegunungan, Sopater Sam, menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil di tengah operasi keamanan yang berlangsung di sejumlah wilayah pegunungan Papua.

Ia menilai kondisi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan harus segera menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun aparat keamanan untuk dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Menurut Sopater, pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan di wilayah pegunungan dinilai belum sepenuhnya memberikan rasa aman bagi masyarakat sipil. 

Ia menegaskan karakteristik wilayah Papua Pegunungan yang didominasi oleh masyarakat sipil dengan aktivitas keseharian yang sederhana, menuntut adanya pendekatan yang lebih hati-hati, terukur, dan mengedepankan sisi kemanusiaan.

Baca juga: OPM Dituding Tembak Warga Sipil di Puncak Papua Tengah, Satu Ibu dan Dua Anak Terluka

“Perlu ada evaluasi total terhadap pendekatan keamanan yang dilakukan saat ini. Jangan sampai penyisiran maupun tindakan penembakan justru menyasar warga sipil yang tidak tahu apa-apa."

"Kita harus ingat bahwa di wilayah pegunungan ini mayoritas adalah masyarakat sipil yang membutuhkan perlindungan dari negara,” ujar Sopater Sam kepada Tribun Papua, Kamis (16/4/2026).

Ia menambahkan, situasi keamanan yang tidak terkendali justru berpotensi menimbulkan trauma berkepanjangan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan lansia.

Dalam kondisi seperti ini, aparat keamanan diminta untuk lebih mengedepankan pendekatan persuasif dibandingkan tindakan represif.

“Kita tidak bisa menutup mata bahwa di sana ada ibu hamil, anak-anak, dan orang tua yang hidup dalam keterbatasan. Mereka bukan bagian dari konflik, tetapi bisa saja terdampak."

"Karena itu, aparat harus mampu menahan diri dan benar-benar mempertimbangkan setiap langkah yang diambil di lapangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sopater Sam menilai bahwa pendekatan keamanan yang berlebihan tidak hanya berpotensi menimbulkan korban jiwa, tetapi juga dapat memperkeruh hubungan antara masyarakat dan aparat.

Ia mengingatkan bahwa rasa aman tidak bisa dibangun melalui tekanan, melainkan melalui kepercayaan dan perlindungan yang nyata.

“Kalau pendekatan dilakukan secara berlebihan, ini bisa melampaui batas kemanusiaan. Masyarakat bisa merasa takut dan tidak percaya lagi. Padahal yang kita butuhkan adalah membangun kepercayaan, bukan menciptakan ketakutan di tengah masyarakat,” katanya.

Ia juga menyoroti perlunya peninjauan ulang terhadap pola operasi keamanan yang saat ini diterapkan, termasuk evaluasi terhadap jumlah personel dan metode yang digunakan di wilayah sipil.

Menurutnya, kehadiran aparat seharusnya memberikan rasa aman, bukan sebaliknya.

“Kalau memang dinilai sudah berlebihan, maka perlu ada peninjauan kembali, bahkan penyesuaian di lapangan. Pendekatan humanis harus menjadi prioritas, agar masyarakat merasa dilindungi dan dihargai sebagai warga negara,” ujarnya.

Sopater Sam juga mendorong pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan pendekatan keamanan semata, tetapi juga memperkuat pendekatan dialog, sosial, dan pembangunan sebagai bagian dari solusi jangka panjang di Papua Pegunungan.

“Pendekatan keamanan saja tidak cukup. Harus ada pendekatan dialog, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan begitu, kita bisa menciptakan situasi yang lebih damai dan berkelanjutan,” tambahnya.

Di sisi lain, ia menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap penanganan kasus yang melibatkan warga sipil.

Ia meminta agar setiap insiden yang terjadi dapat diusut secara terbuka dan adil, sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Salah satu kasus yang kini menjadi perhatian publik adalah penembakan terhadap warga sipil Elki Wunungga di Kampung Marini, Distrik Bokondini, Kabupaten Tolikara, pada Selasa (14/4/2026).

Baca juga: Warga Sipil Tewas Ditembak Aparat di Tolikara Papua Pegunungan, Keluarga Desak Otopsi Transparan

Peristiwa tersebut terjadi saat aparat kepolisian merespons konflik internal keluarga yang sedang berlangsung dalam suasana duka, namun berujung pada tindakan penembakan yang menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian.

Menanggapi hal tersebut, Sopater Sam menekankan bahwa peristiwa seperti ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi aparat di lapangan.

“Kasus seperti ini tidak boleh terulang. Setiap tindakan harus sesuai prosedur dan mengedepankan keselamatan warga sipil. Kita minta agar ada kejelasan dan pertanggungjawaban atas kejadian ini,” tegasnya.\

Saat ini, pihak keluarga korban telah meminta dilakukan visum dan otopsi secara transparan untuk memastikan penyebab pasti kematian.

Jenazah korban diketahui telah berada di ruang jenazah RSUD Wamena sejak Rabu (15/4/2026) sore, sambil menunggu proses lebih lanjut.

Masyarakat pun berharap adanya keadilan serta langkah nyata dari pemerintah dan aparat keamanan untuk memperbaiki pendekatan yang ada.

Evaluasi menyeluruh dinilai menjadi kunci penting agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.

Sopater Sam menutup pernyataannya dengan harapan agar negara benar-benar hadir untuk melindungi seluruh warga tanpa terkecuali, khususnya masyarakat di wilayah Papua Pegunungan.

“Negara harus hadir untuk melindungi rakyatnya. Itu yang paling utama. Jangan sampai masyarakat sipil justru menjadi korban dari situasi yang seharusnya bisa kita kelola dengan lebih baik dan manusiawi,” pungkasnya. (*)