Surat Connie Bakrie ke Prabowo soal AS Bebas Akses Udara RI: Indonesia Bisa Dianggap Target Serangan
Ni'amu Shoim Assari Alfani April 16, 2026 01:42 PM

- Pakar militer Connie Rahakundini Bakrie menuliskan surat terbuka pada Presiden Prabowo Subianto yang ia masukkan dalam kategori sangat mendesak dan penting.

Surat yang dituliskan Connie berisi atensinya atas kedaulatan ruang udara NKRI yang disebut akan bebas diakses oleh pasukan militer AS.

Surat itu dituliskan Connie melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @connierahakundinibakrie pada Rabu (15/4/2026).

Surat ini disusun oleh pakar militer Connie Rahakundini Bakrie, menyusul beredarnya dokumen Pentagon soal “Operationalizing U.S. Overflight”.

Dalam analisisnya, Connie menegaskan bahwa ruang udara Indonesia merupakan kedaulatan penuh negara yang diatur dalam hukum nasional dan internasional.

Ia mengingatkan, proposal “blanket overflight” berpotensi menggerus kendali operasional TNI AU secara real-time.

Selain itu, kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia.

Indonesia juga disebut berisiko masuk dalam pusaran konflik global.

Terutama dalam rivalitas kekuatan besar seperti di kawasan Taiwan dan Laut China Selatan.

Dalam skenario tersebut, Indonesia bisa dipersepsikan sebagai bagian dari operasi militer AS dan menjadi target retaliasi.

Melalui dokumen itu, Connie merekomendasikan agar pemerintah menunda penandatanganan final.

Dalam surat tersebut, Connie juga memberikan analisa dampak yang bisa terjadi jika “blanket overflight” disetujui.

Dalam skenario konflik Taiwan dan Laut China Selatan, Indonesia disebut berisiko menjadi jalur logistik militer dan target retaliasi.

Connie juga memprediksi respons China, mulai dari tekanan ekonomi, operasi siber, hingga peningkatan aktivitas militer di kawasan.

Connie pun merekomendasikan agar pemerintah menunda keputusan final.

Ia menekankan pentingnya guardrail ketat, seperti kendali penuh di tangan TNI AU, hak veto operasional Indonesia, hingga pembatasan wilayah lintasan.

Selain itu, kerja sama harus bersifat terbatas, transparan, dan dapat dibatalkan sewaktu-waktu.

Dokumen ini juga mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak menjadi medan tempur atau alat kepentingan pihak lain.

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.