TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Program pembangunan Koperasi Merah Putih terus dikebut Pemkab Nunukan. Dari target 30 koperasi yang harus rampung hingga Agustus, baru satu yang selesai 100 persen.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Helmi Pudaaslikar, menyebut koperasi yang telah rampung berada di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).
“Satu koperasi di Tanjung Harapan progresnya sudah 100 persen. Tinggal menunggu distribusi sarana dan prasarana seperti kendaraan dan rak gerai,” ujarnya kepada TribunKaltara.com, Kamis (17/4/2026).
Helmi Pudaaslikar menjelaskan, saat ini terdapat 15 koperasi lainnya masih dalam tahap pembangunan. Dengan demikian, total 16 koperasi sudah berjalan, sedangkan 14 sisanya segera dimulai dalam waktu dekat.
Baca juga: Kunjungi Tarakan, Wamen Koperasi Bongkar Fakta soal 83.500 Koperasi Merah Putih se-Indonesia
“Target kita sampai Agustus ada 30 koperasi. Saat ini 16 sudah proses, 14 lagi akan segera kita bangun,” jelasnya.
Tak hanya pembangunan fisik, Pemkab Nunukan juga menyiapkan langkah strategis dengan menugaskan Aparatur Sipil Negera (ASN) dari kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu maupun paruh waktu untuk mendampingi operasional koperasi.
Setiap koperasi nantinya akan diisi 1 hingga 3 ASN yang bertugas memastikan manajemen berjalan optimal.
Menurut Helmi, langkah ini dinilai strategis karena sebaran koperasi hingga ke desa-desa.
PPPK yang ditugaskan juga diprioritaskan berasal dari wilayah setempat agar lebih cepat beradaptasi.
“Mereka bukan pelaku utama, tapi memastikan prosesnya berjalan,” tegasnya.
Baca juga: Ketua Koperasi Merah Putih Selumit Titip Sampel Pupuk ke Wamenkop, Harap Izin Edar Dipermudah
Pendampingan difokuskan pada tiga bidang krusial, yakni administrasi dan manajemen, logistik, serta akuntansi keuangan. Menariknya, para ASN ini akan ditugaskan hingga lima tahun di koperasi desa.
Namun, di balik rencana tersebut, ada kendala yang dihadapi. Tidak semua ASN PPPK memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 seperti yang dipersyaratkan.
Sebagai solusi, DPMD Nunukan akan mengusulkan penyesuaian kualifikasi dengan membuka peluang bagi PPPK lulusan Diploma hingga SMA.
“Kalau tidak memungkinkan, kita akan koordinasi dengan BKPSDM untuk alternatif dari lulusan SMA atau diploma,” ungkap Helmi.
Sebanyak 90 ASN disiapkan untuk mendukung program ini, dengan prioritas penempatan di wilayah masing-masing seperti Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, dan wilayah Kabudaya.
Sementara itu, wilayah Kecamatan Krayan belum tersentuh karena pembangunan koperasi di daerah tersebut belum dimulai.
Dengan skema ini, pemerintah berharap koperasi yang telah dibangun bisa langsung beroperasi tanpa hambatan berarti.
(*)
Penulis: Fatimah Majid
