SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Dinas Peternakan Aceh menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga ketersediaan dan kestabilan harga daging ayam ras dan telur di Provinsi Aceh, sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi pangan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema: Ketersediaan dan Kestabilan Harga Daging Ayam Ras dan Telur untuk Mencegah Inflasi di Provinsi Aceh, yang digelar di Aula Dinas Peternakan Aceh, Kamis (16/4/2026).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Peternakan Aceh, drh Safridhal, dan dihadiri jajaran internal dinas, termasuk sekretaris, para kepala bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran, kepala UPTD, serta perwakilan perusahaan perunggasan, mitra usaha, peternak, dan pedagang.
Selain itu, forum tersebut juga dihadiri organisasi profesi, di antaranya Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dan Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI), yang turut memberikan masukan dalam penguatan sektor perunggasan di Aceh.
Dalam forum tersebut, Safridhal menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas sektor perunggasan melalui penguatan pembinaan dan dukungan terhadap pelaku usaha.
“Pemerintah Aceh berkomitmen untuk meningkatkan pembinaan peternak, memfasilitasi akses pembiayaan, serta mendorong pembangunan pabrik pakan di Aceh guna memperkuat ketahanan sektor perunggasan daerah,” ujar Safridhal.
Ia menyebutkan, langkah strategis yang disiapkan tidak hanya berfokus pada sisi hilir, tetapi juga menyasar sektor hulu, mulai dari peningkatan produksi hingga efisiensi biaya.
Baca juga: Uranium Iran Jadi Target Baru, AS Dihadapkan Operasi Militer Paling Rumit
Baca juga: Ini Deretan Negara Terdampak Blokade Selat Hormuz, Ada Italia, Inggris, Jerman hingga Indonesia
Dalam pembahasan FGD, salah satu isu krusial yang disorot adalah pentingnya menjaga kestabilan pasokan DOC (day old chick/anak ayam) dan ketersediaan listrik.
Gangguan listrik dinilai berpotensi memicu kematian ayam secara massal yang berdampak langsung terhadap pasokan dan harga di pasar.
Perwakilan perusahaan perunggasan dalam forum tersebut menyampaikan bahwa kondisi stok ayam relatif stabil, meski terjadi fluktuasi penjualan pada periode tertentu.
Untuk menjaga keseimbangan pasokan, direncanakan peningkatan produksi DOC hingga 20 persen pada tahun 2026.
Selain itu, modernisasi sistem kandang juga terus didorong. Sebagian besar kandang mitra dilaporkan telah beralih ke sistem tertutup (close house) guna meningkatkan efisiensi dan menekan risiko kematian ternak.
Dari sisi kebijakan, pemerintah juga menyoroti pentingnya kemandirian pakan melalui produksi lokal sebagai upaya menekan biaya produksi.
Intervensi pasar, seperti operasi pasar dan penguatan pengawasan harga, turut disiapkan terutama menjelang hari besar keagamaan dan tahun baru.
Sementara itu, peternak dan pedagang menyampaikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi di lapangan, antara lain kerugian akibat bencana, fluktuasi harga yang tinggi, serta kendala perizinan dan lingkungan usaha.
“Peternak berharap ada peningkatan peran pemerintah dalam pembinaan dan pendampingan usaha, agar usaha yang dijalankan lebih berkelanjutan,” ungkap salah satu perwakilan peternak dalam forum tersebut.
Baca juga: VIDEO Kisah di Balik Pemekaran Aceh Singkil, H Anhar Husen Pinjam Uang Biayai Perjuangan
Baca juga: Berperilaku Mengkhawatirkan, Mantan Dokter Gedung Putih Nilai Trump Perlu Evaluasi Medis
Selain itu, peternak juga berharap dukungan dari sektor perbankan agar lebih terbuka dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor perunggasan, baik melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun fasilitas pembiayaan lainnya.
“Kami berharap perbankan dapat lebih berpihak kepada peternak, terutama dalam kemudahan akses pembiayaan seperti KUR, sehingga usaha peternakan bisa berkembang dan tidak terhambat modal,” ujar perwakilan peternak.
Muncul pula usulan penguatan investasi di sektor perunggasan, seperti pembangunan breeding farm, penambahan kapasitas kandang, serta kemudahan akses pembiayaan melalui skema KUR.
Sebagai tindak lanjut, Dinas Peternakan Aceh bersama para pemangku kepentingan sepakat memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit unggas seperti flu burung, serta mendorong pelaporan rutin kesehatan ternak.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan membuka kanal pengaduan bagi peternak serta menggelar pertemuan berkala dan pasar pangan asal hewan sebagai instrumen pengendalian harga di Aceh.(*)
