TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Ketimpangan infrastruktur nasional di Sulawesi Selatan kembali jadi sorotan. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengungkap fakta mencolok.
Panjang jalan tol di Sulsel baru sekitar 25 kilometer. Tak sampai 1 persen dari total nasional.
Kondisi ini dinilai menjadi salah satu pemicu utama kemacetan. Bahkan di luar musim mudik.
Andi Iwan mendorong pemerintah pusat untuk menambah pembangunan jalan tol di Susel.
Pasalnya, panjang jalan tol di wilayah tersebut saat ini dinilai masih sangat minim.
“Tidak hanya saat lebaran, di hari biasa pun kemacetan sudah menjadi persoalan serius di Sulawesi Selatan,” kata Andi Iwan kepada wartawan Jumat (17/4/2026).
Selain minimnya jalan tol, Andi juga menyoroti kondisi ruas jalan utama Makassar–Parepare yang menjadi penghubung vital antarwilayah di Pulau Sulawesi.
Ia menyebut, jalan tersebut hampir 24 tahun tidak mengalami peningkatan signifikan.
Menurutnya, selama ini penanganan hanya sebatas pemeliharaan rutin tanpa rekonstruksi menyeluruh.
Bahkan, anggaran yang sempat dialokasikan sebelumnya disebut tidak terserap sehingga proyek peningkatan jalan tidak berjalan.
“Padahal ruas ini merupakan bottleneck atau titik kemacetan utama bagi kendaraan dari Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, hingga wilayah utara lainnya,” jelasnya.
AIA menegaskan pendekatan preservasi saja sudah tidak cukup untuk mengatasi beban lalu lintas yang terus meningkat.
Ia meminta pemerintah segera mengalokasikan anggaran lebih besar untuk rekonstruksi jalan utama di Sulsel.
“Sudah tidak memadai jika hanya dilakukan pemeliharaan. Dibutuhkan rekonstruksi agar kendaraan bisa melintas dengan normal,” kata Andi Iwan.
Di sisi lain, ia juga menyoroti minimnya fasilitas rest area di jalan tol.
Untuk mempercepat pembangunan, legislator Fraksi Partai Gerindra itu mengusulkan agar pemerintah membuka ruang investasi lebih luas bagi pihak swasta, tidak hanya bergantung pada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).
Menurutnya, banyak investor yang berminat, namun terkendala proses perizinan yang dinilai masih berbelit.
“Tidak harus BUJT yang membangun rest area. Swasta juga bisa dilibatkan agar pembangunan lebih cepat dan kebutuhan pengguna jalan terpenuhi,” katanya.
Selain isu jalan, AIA juga menyinggung pengelolaan arus kendaraan di lintasan penyeberangan Merak–Bakauheni yang dinilai sudah cukup baik.
Namun, ia menekankan pentingnya pengaturan lalu lintas yang lebih fleksibel di lapangan.
Ia mengusulkan distribusi kendaraan antar pelabuhan dioptimalkan, termasuk pemisahan jalur untuk kendaraan besar dan kecil serta skema pengalihan arus jika terjadi penumpukan.
“Koordinasi antara operator pelabuhan dan kepolisian harus diperkuat agar distribusi kendaraan lebih merata dan tidak terjadi penumpukan,” pungkasnya.
