SURYA.co.id – Moskow menyatakan kesiapannya untuk ikut berperan dalam meredakan ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat yang kembali memanas sejak awal 2026.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, dalam komunikasi terbaru dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi.
“Lavrov menyoroti pentingnya mencegah dimulainya kembali konfrontasi bersenjata dan menegaskan kembali kesiapan Rusia untuk terus berkontribusi dalam menyelesaikan krisis, yang tidak memiliki solusi militer," sebut Kementerian Luar Negeri Rusia, dikutip SURYA.co.id dari Tribunnews.
Ia juga menyinggung inisiatif Rusia dalam merancang konsep keamanan kawasan Teluk Persia yang melibatkan negara-negara regional serta dukungan pihak eksternal yang dinilai mampu mendorong proses diplomasi secara konstruktif.
Dalam percakapan tersebut, Abbas Araghchi turut memaparkan perkembangan terbaru terkait dialog Iran dan Amerika Serikat yang berlangsung di Islamabad pada 11 April 2026.
“Rusia menyambut baik kesediaan Iran untuk melanjutkan upaya diplomatik guna menemukan solusi yang memungkinkan untuk mengatasi akar penyebab konflik dan memastikan stabilitas jangka panjang di kawasan tersebut, dengan mempertimbangkan kepentingan sah Iran dan negara-negara tetangganya,” tambah pernyataan itu.
Meski komunikasi diplomatik masih berjalan, negosiasi antara Teheran dan Washington belum menghasilkan kesepakatan konkret.
Sergey Viktorovich Lavrov lahir 21 Maret 1950.
Ia adalah Menteri Luar Negeri Rusia. Sebelumnya Sergey adalah duta besar Rusia untuk PBB dari tahun 1994 sampai 2004.
Sergey mampu berbicara bahasa Rusia, Inggris, Prancis dan Sinhala.
Sebagai anggota partai Rusia Bersatu, ia menjabat sebagai Duta Besar Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dari 1994 hingga 2004.
Lavrov berada di bawah sanksi pribadi di Uni Eropa, Britania Raya, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia atas perannya dalam invasi Rusia ke Ukraina 2022.
Seregy lulus dari Moscow State Institute of International Relations (MGIMO) pada 1972.
Dia lalu menjadi diplomat Uni Soviet untuk Sri Lanka, yang dia lakukan sampai tahun 1976.
Dia kemudian kembali ke Moskow dan bekerja di Departemen Organisasi Internasional, bagian dari Departemen Luar Negeri.
Pada 1981, dia dikirim sebagai penasihat senior untuk misi Soviet di PBB di New York City.
Dia menjabatnya hingga tahun 1988. Dia bekerja di Kementerian Luar Negeri sampai tahun 1994 dan kembali bekerja di PBB, kali ini sebagai perwakilan permanen Rusia.
Pada periode selanjutnya, dia menjadi presiden Dewan Keamanan PBB pada Desember 1995, Juni 1997, Juli 1998, Oktober 1999,[6] Desember 2000, April 2002, dan Juni 2003.
Pada 9 Maret 2004, Presiden Vladimir Putin mengangkat Lavrov sebagai menteri luar negeri.
Pada 15 Januari 2020, ia mengundurkan diri sebagai bagian dari kabinet, setelah Presiden Vladimir Putin menyampaikan Pidato Presiden kepada Majelis Federal, di mana ia mengusulkan beberapa amendemen konstitusi.
Pada 21 Januari 2020, ia mempertahankan posisinya di Kabinet Mikhail Mishustin.[9] Kini Lavrov berada di bawah sanksi pribadi oleh berbagai negara barat atas perannya dalam invasi Rusia ke Ukraina 2022.
Ketegangan memuncak setelah militer Amerika Serikat melancarkan serangan besar ke Iran pada 28 Februari 2026.
Operasi tersebut menewaskan Pemimpin Revolusi Islam Iran, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, beserta sejumlah komandan militer.
Sebagai respons, Iran meluncurkan serangan balasan selama 40 hari yang menyasar instalasi militer Amerika Serikat di Timur Tengah dan Israel.
Serangan tersebut dilaporkan menimbulkan kerusakan signifikan terhadap aset militer kedua pihak, sekaligus memperpanjang konflik dan memperburuk stabilitas kawasan.
Upaya meredakan konflik menghasilkan kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan yang mulai berlaku pada 8 April 2026.
Momentum ini dimanfaatkan untuk membuka jalur negosiasi yang dimediasi di Islamabad, Pakistan.
Dalam forum tersebut, Iran mengajukan sepuluh poin tuntutan utama.
Beberapa di antaranya mencakup penarikan pasukan Amerika Serikat, pencabutan sanksi ekonomi, serta pengakuan terhadap kendali Iran atas Selat Hormuz yang strategis.
Namun, setelah melalui pembicaraan intensif selama 21 jam, delegasi Iran memutuskan kembali ke Teheran tanpa kesepakatan.
Mereka menilai proses negosiasi belum menemukan titik temu, terutama karena rendahnya tingkat kepercayaan serta tuntutan yang dianggap berlebihan dari pihak Amerika Serikat.
Pasca kegagalan perundingan, Pakistan tetap berupaya menjaga jalur komunikasi antara pihak-pihak terkait. Hal ini diungkapkan oleh sumber diplomatik setempat.
Sebuah sumber diplomatik kepada IRNA pada hari Selasa mengatakan bahwa Pakistan tetap berkomitmen pada upaya mediasi setelah pembicaraan di Islamabad berakhir pada hari Minggu tanpa terobosan.
Menanggapi berbagai spekulasi mengenai putaran negosiasi berikutnya, sumber tersebut menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi.
“Saat ini tidak ada informasi tentang kesepakatan apa pun untuk mengadakan diskusi baik di Islamabad maupun di tempat lain.”
Sumber tersebut juga menambahkan bahwa peluang perundingan lanjutan tetap terbuka.
Putaran dialog berikutnya disebut bisa berlangsung kapan saja dan di lokasi mana pun, meski hingga kini belum ada kepastian jadwal maupun tempat pelaksanaan.
Meski konflik militer telah mereda sementara melalui gencatan senjata, situasi di kawasan Timur Tengah masih tergolong rapuh. Eskalasi dapat kembali terjadi jika jalur diplomasi tidak membuahkan hasil konkret.
Keterlibatan Rusia dan peran mediasi Pakistan menjadi faktor penting dalam menjaga peluang penyelesaian damai, di tengah kompleksitas kepentingan geopolitik yang melibatkan banyak pihak.
