TRIBUNJAMBI.COM - 9.000 karyawan berpotensi terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pernyataan ini dilontarkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, Jumat (17/4/2026).

9.000 karyawan yang terancam kena PHK itu berasal dari 10 perusahaan besar.

Said mengatakan, bayang-bayang PHK itu datang karena 10 perusahaan itu terdampak perang Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran yang mengakibatkan rantai pasok bahan baku terganggu serta kenaikan biaya energi.

“Saat ini tercatat 9.000 berpotensi, berpotensi 9.000 karyawan akan terjadi PHK,” kata Said.

Said mengaku belum bisa mengungkapkan nama-nama perusahaan tersebut karena tidak diperbolehkan anggota serikat pekerja di sana.

Ia hanya menyebut, sebagian besar perusahaan tersebut bergerak di bidang industri plastik dan industri tekstil.

Kedua sektor ini terdampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) industri yang tidak disubsidi pemerintah dan mengikuti harga pasar.

Mereka juga terpukul akibat bahan baku impor yang sulit didapatkan imbas perang dan penutupan Selat Hormuz.

“Susah mendapatkan barang impor, logistik, dan delivery-nya akibat perang, maka bahan baku impor naik tajam,” ujar Said.

Baca juga: Poli Jantung RSUD Kolonel Abundjani Merangin Resmi Operasi, 5 Fasilitas Modern

Baca juga: Jadwal Perjalanan Haji 2026, Haji Jambi Berangkat Mulai 5 Mei

Industri garmen dan tekstil misalnya, mengandalkan bahan baku impor dari India, Australia, dan AS yang kini melonjak tajam karena perang.

Kemudian, industri plastik juga ikut terpukul karena harga bahan baku naik imbas pasokan dari negara-negara Teluk terputus.

Padahal, produk plastik digunakan dalam berbagai komoditas termasuk kendaraan bermotor dan elektronik seperti radio dan televisi.

Kedua sektor industri itu akan melakukan efisiensi internal lantaran biaya produksi meningkat.

“Untuk melakukan penekanan biaya buruh adalah pengurangan karyawan,” tuturnya.

Said mengatakan, informasi mengenai ancaman PHK ini KSPI terima dari para serikat buruh yang berdiskusi dengan manajemen perusahaan mengenai dampak perang.

“Ini akan terlihat di tiga bulan ke depan,” kata Said.

Berkaca dari situasi tersebut, KSPI meminta pemerintah tidak menaikkan BBM industri dengan memberikan subsidi jangka pendek sekitar dua hingga tiga bulan.

Kemudian, jika setelah tiga bulan perang mereda rantai pasok dan harga bahan baku diharapkan kembali normal.

Selain itu, KSPI juga meminta pemerintah menurunkan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 10 atau 9 persen.

Baca juga: Tak Punya Utang, Total Harta Kekayaan Anwar Usman Capai Rp37,9 M

Penurunan pungutan pajak diharapkan membuat perusahaan bisa tetap memasarkan tanpa menaikkan harga produknya.

“Kalau barang tetap bisa dijual dengan tidak menaikkan harga barang maka produksi akan tetap berjalan, tidak perlu melakukan efisiensi pengurangan karyawan,” tutur Said.

Sebagaimana diketahui, perang di Asia Barat telah berlangsung selama lebih dari satu bulan.

Gejolak geopolitik itu membuat harga minyak dunia melejit, mengerek harga berbagai komoditas lain karena biaya logistik menjadi mahal. (*)

Simak informasi lainnya di media sosial Facebook, Instagram, Thread dan X Tribun Jambi

Baca juga: Poli Jantung RSUD Kolonel Abundjani Merangin Resmi Operasi, 5 Fasilitas Modern

Baca juga: Jadwal Perjalanan Haji 2026, Haji Jambi Berangkat Mulai 5 Mei