TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Deru mesin ekskavator masih terdengar nyaring di Kelurahan Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Di atas kertas, progres pemulihan fisik pascabencana banjir bandang dan longsor akhir tahun lalu tampak impresif. 

Jembatan-jembatan yang sempat putus mulai tersambung, dan aliran sungai dinormalisasi agar air tak lagi menerjang pemukiman. Namun, bagi warga seperti Syamsuardi, pemulihan fisik tersebut terasa sunyi di balik piring nasi yang kian sulit terisi.

Di kawasan Batu Busuk, pemulihan hanyalah kata benda yang belum menyentuh urusan perut. Syamsuardi menatap nanar hamparan sawahnya yang kini tak ubahnya padang batu. Tak ada lagi hijau daun padi yang tersisa hanyalah material sedimen dan bongkahan batu besar yang mustahil disingkirkan dengan tangan kosong.

"Ada sekitar dua hektar kebun durian yang terdampak, dan sawah yang biasanya menghasilkan 60 karung gabah sekarang tidak bisa dipanen lagi," ujar Syamsuardi dengan nada getir, Sabtu (14/3/2026).

Kondisi lahannya kini mati total. Tanpa intervensi alat berat untuk membersihkan material sisa bencana, lahan tersebut mustahil digarap kembali.

Baca juga: Semen Padang FC Evaluasi Total Jelang Lawan Persijap, Imran: Menang atau Kalah Tetap Dievaluasi

Ironisnya, di tengah kelumpuhan ekonomi ini, warga merasa pemerintah terjebak pada pendekatan teknokratis yang hanya fokus pada infrastruktur. 

“Pemerintah masih fokus membangun jembatan dan lainnya. Sementara kami, tidak ada yang bisa dikerjakan lagi. Pemuda di sini terpaksa mengambil batu dan pasir sungai hanya untuk menyambung hidup harian," terangnya.

Persoalan bukan sekadar ketiadaan bantuan, melainkan ketidaksesuaian antara program pemerintah dengan realitas kebutuhan warga di lapangan. 

Warga lainnya bernama Abu Qasar mengatakan hamparan sawah tuntas ditanam, kini raib ditelan arus luapan sungai yang datang tiba-tiba dengan debit tinggi akhir tahun lalu.

"Sawah itu nyawa kami. Hasilnya untuk makan sehari-hari. Kalau sawah sudah jadi begini, kami mau makan apa ke depannya?" ujar Abu Qasar dengan suara parau saat ditemui di lokasi terdampak.

Ia memiliki kebun durian yang siap panen. Namun, rencana tinggal rencana. Akses jalan yang putus total membuat durian-durian tersebut tidak bisa diangkut ke pasar.

Padahal, ia sudah memiliki rencana mulia. Hasil panen durian itu rencananya akan dikumpulkan sebagai bekal biaya hidup sebulan sebelum memasuki bulan puasa kemarin.

Baca juga: Update Kondisi Korban Kecelakaan di Lembah Anai, Sopir Luka Robek di Kepala dan Belum Bisa Bicara

Ia berharap, dengan uang hasil durian tersebut, ia bisa fokus beribadah tanpa harus memikirkan beban ekonomi selama Ramadhan. Namun, banjir bandang mengubah segalanya dalam semalam.

Pihak kelurahan memang telah mendata kerugian warga, namun realisasi bantuan untuk pemulihan lahan (rehabilitasi lahan) masih menjadi tanda tanya besar.

Persoalan utama yang dihadapi warga saat ini adalah pembersihan material. Tanpa alat berat, mustahil bagi petani untuk memindahkan batu-batu besar dan kayu gelondongan yang bersarang di tengah sawah mereka secara manual. 

Setiap hari yang terbuang tanpa pembersihan berarti semakin lama pula mereka kehilangan sumber pendapatan.

Krisis ini juga mengancam ketahanan pangan lokal di Kelurahan Lambuang Bukik. 

Kerusakan sawah akan memaksa warga beralih menjadi pembeli beras di pasar, yang secara otomatis menambah beban pengeluaran rumah tangga.

Kondisi serupa dialami oleh Liyi, warga lain yang mengalami kerugian luar biasa. Banjir bandang kali ini menghanguskan sedikitnya 14 hamparan sawah miliknya. 

Baca juga: Semen Padang FC Wajib Menang Lawan Persijap, Laga Hidup Mati Kabau Sirah Keluar dari Zona Merah

Lahan yang seharusnya bersiap memasuki masa produktif kini tak ubahnya sungai mati yang dipenuhi material keras.

Murni, seorang penghuni Hunian Sementara (Huntara) Kapalo Koto, menceritakan bagaimana sawahnya yang biasa menghasilkan 20 karung beras kini tertimbun pasir hingga batas antar-lahan tak lagi terlihat.

Murni mengaku telah didata oleh Pemerintah Kota Padang terkait kerusakan sawah, namun ia menyimpan kekhawatiran besar. 

“Jika ada bantuan bibit, kami bukan menolak, tapi mau ditanam di mana? Lahan belum bisa diolah karena dipenuhi batu," tuturnya. 

Baginya, bantuan bibit tanpa pembersihan lahan adalah kebijakan yang panggang jauh dari api.

Keresahan serupa dirasakan Irwan Ija, warga Huntara Mandiri lainnya. Sebelum bencana, ia menggantungkan hidup dari usaha pembuatan batu lado. Namun, seluruh alat produksi dan modal usahanya hanyut disapu galodo. Kini, ia dan suaminya terjebak dalam ketidakpastian profesi.

"Sudah didata, tapi tidak tahu apa hasilnya nanti. Belum ada pelatihan atau bantuan modal untuk memulai usaha baru. Yang terpenting bagi kami adalah bagaimana mata pencaharian ke depan," kata Ija yang kini juga didera masalah kesehatan.

Baca juga: Pertamina Patra Niaga Gelar Pasar Murah di Padang, Warga Tebus Sembako Murah Hanya Rp30 Ribu

Janji pemerintah untuk memberikan ganti rugi pun masih kabur. Syamsuardi menyebut warga hanya diminta mengumpulkan nomor rekening tanpa kejelasan nominal maupun waktu pencairan. 

Katanya, ketidakpastian ini memperpanjang fase transisi yang tak berujung meski memiliki jalan yang bagus untuk dilewati, namun tak memiliki komoditas apa pun untuk dibawa ke pasar.

Bencana memang telah berlalu, namun bagi warga Batu Busuk, ujian sesungguhnya baru saja dimulai saat mereka menyadari bahwa rumah yang kokoh tak akan berarti banyak jika dapur mereka tetap dingin.

Dampak bencana banjir bandang yang menerjang penghujung tahun lalu masih menyisakan pilu bagi sektor pertanian di Kecamatan Pauh, Kota Padang. 

Ratusan petani dilaporkan kehilangan mata pencaharian utama akibat lahan sawah yang rusak berat, bahkan beberapa di antaranya hilang tersapu arus hingga tak lagi bisa ditanami.

Pemerintah Kecamatan Pauh mencatat sedikitnya 392 warga yang mengelola sawah dan kolam ikan terdampak langsung oleh bencana tersebut. 

Dari jumlah tersebut, konsentrasi kerusakan terparah berada di dua wilayah, yakni Kelurahan Lambung Bukik dan Kelurahan Kapalo Koto.

Baca juga: Korban Terakhir Banjir Alahan Mati Pasaman Ditemukan Meninggal, Tim SAR: 8 KM dari Lokasi Awal

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kasi Trantibum) Kecamatan Pauh, Hendri Yoza, mengungkapkan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan eskalasi kerusakan yang cukup mengkhawatirkan bagi ketahanan ekonomi warga lokal.

"Di Kapalo Koto tercatat ada 172 orang yang lahannya terdampak, sementara di Lambung Bukik mencapai 126 orang. Secara total se-kecamatan, ada 392 orang yang kehilangan produktivitas sawah dan kolam mereka," ujar Hendri saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/4/2026).

Kondisi paling memprihatinkan terpantau di Kelurahan Lambung Bukik. Menurut Hendri, banyak lahan persawahan di wilayah tersebut yang secara fisik hanyut atau tertimbun material sedimen sisa banjir yang sangat tebal. 

Hal ini membuat lahan tidak mungkin kembali ditanami dalam waktu dekat tanpa adanya proses rehabilitasi tanah yang masif.

"Apalagi yang parah di Kelurahan Lambung Bukik, banyak sawah yang hanyut tidak bisa ditanam kembali. Sedimen sisa banjir masih ada di sana," imbuhnya.

Mengenai rincian luas lahan yang rusak secara teknis, pihak kecamatan menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Pertanian Kota Padang untuk melakukan penghitungan akurat. 

Saat ini, fokus kecamatan adalah pendataan by name para pengelola lahan guna keperluan penyaluran bantuan di masa mendatang.

Baca juga: Agustrio Balikkan Badan Lihat Asap Hitam, Kebakaran Rumah di Padang Hanguskan Bangunan Jadi Abu

Hendri menjelaskan bahwa koordinasi dengan dinas terkait mengenai bantuan terus berjalan. Namun, ia mengakui bahwa hingga saat ini belum ada program pelatihan kerja khusus bagi para petani yang kehilangan mata pencahariannya sebagai upaya alih profesi pascabencana.

Di sisi lain, upaya mitigasi jangka panjang sedang digenjot di kawasan Batu Busuk. Alat-alat berat masih terus dikerahkan untuk melakukan perbaikan aliran sungai yang menjadi pemicu meluapnya air ke permukiman dan lahan tani.

"Perbaikan aliran sungai di kawasan Batu Busuk masih terus dilakukan. Alat berat masih bekerja. Jika sungai telah diperbaiki, itu menjadi langkah pencegahan agar banjir tidak kembali menghantam rumah warga di masa depan," tegas Hendri.

Pemerintah kecamatan pun mengimbau kepada masyarakat yang lahannya tidak mengalami kerusakan permanen atau kategori rusak ringan untuk tetap produktif. 

Warga disarankan melakukan diversifikasi tanaman daripada membiarkan lahan menganggur sembari menunggu bantuan rehabilitasi total.

"Lahan yang tidak rusak berat disarankan untuk ditanami komoditas lain seperti sayur atau jagung. Jangan dibiarkan kosong," katanya.

Meski sebagian besar petani memiliki pekerjaan sampingan, hilangnya akses terhadap lahan sawah tetap memberikan tekanan ekonomi yang signifikan. 

Baca juga: Update Minibus Masuk Jurang di Padang Pariaman, Warga Minta Penerangan Jalan Ditambah

Pihak kecamatan menekankan bahwa pemulihan ekonomi di Kecamatan Pauh tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah setempat.

Dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah kota, sektor swasta, hingga relawan untuk membangkitkan kembali sektor pertanian yang menjadi tulang punggung warga Pauh.

"Kami sangat butuh kerja sama dari berbagai pihak untuk membantu meningkatkan kembali perekonomian masyarakat. Sektor pertanian kita benar-benar terdampak," pungkas Hendri.

Upaya pemulihan sektor pertanian pascabencana di Kota Padang menghadapi tantangan berat, terutama pada lahan sawah yang hilang akibat tergerus arus. 

Pemerintah Kota Padang bersama Kementerian Pertanian kini memprioritaskan rehabilitasi 102 hektare lahan sawah yang tertimbun dan optimalisasi 210 hektare lahan rusak ringan. 

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) mulai mengucurkan dana segar untuk memulihkan sektor pertanian di Kota Padang yang luluh lantak akibat bencana alam akhir tahun lalu.

Total anggaran sebesar Rp 7,6 miliar telah dialokasikan untuk memperbaiki ratusan hektare sawah dan irigasi yang rusak di sejumlah kecamatan.

Baca juga: Mobil Travel Masuk Jurang di Lembah Anai, Sopir Luka Berat dan Lima Penumpang Luka Ringan

Kepala Dinas Pertanian Kota Padang, Yoice Yuliani menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan pemulihan ekonomi petani yang kehilangan mata pencaharian.

"Anggaran yang sudah disupport menteri pertanian untuk Kota Padang yang sudah dialokasikan sekitar Rp 7,6 miliar," ujarnya saat ditemui, Selasa (31/3/2026).

Pemerintah tidak memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai yang dibagi-bagikan begitu saja kepada individu.

Sebaliknya, proses pengerjaan rehabilitasi lahan ini menggunakan metode padat karya yang melibatkan langsung kelompok tani setempat.

Untuk menjamin transparansi, dana bantuan tersebut akan ditransfer langsung oleh Kementerian Pertanian ke rekening masing-masing kelompok tani.

"Uangnya ditransfer oleh Kementan ke rekening kelompok tani hingga bisa diperbaiki seperti semula," jelas Yoice.

Sistem ini diharapkan dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran di tingkat birokrasi.

Dijelaskannya, Kecamatan Kuranji menjadi salah satu wilayah dengan dampak kerusakan cukup parah akibat tertimbun sedimen.

Baca juga: Cek Jadwal dan Harga Tiket Terbaru Bioskop di Padang Jumat 17 April 2026: Ada Tiba-Tiba Setan

Setidaknya ada 102 hektare sawah di wilayah ini yang masuk kategori rusak sedang hingga berat.

Untuk lahan kategori ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15,5 juta per hektare.

Fokus utama di Kuranji adalah melakukan rehabilitasi lahan dengan cara mengeluarkan material sedimen yang menimbun sawah.

Saat ini, prosesnya sudah memasuki tahap perencanaan bersama konsultan dan pemilik lahan.

Setidaknya ada lima kelompok tani di Kecamatan Kuranji yang akan segera memulai pengerjaan fisik setelah dokumen perencanaan rampung.

Selain lahan rusak berat, terdapat 210 hektare sawah yang mengalami kerusakan kategori ringan.

Untuk lahan ini, pemerintah menjalankan program optimalisasi lahan dengan anggaran Rp 4,6 juta per hektare.

Berbeda dengan lahan rusak berat, pengerjaan fisik untuk lahan rusak ringan ini dikabarkan sudah berjalan cukup signifikan.

Khusus untuk optimalisasi lahan rusak ringan, pengerjaan di lapangan disebut sudah mencapai angka 50 persen.

"Optimalisasi lahan rusak ringan fisiknya sudah jalan sekitar 50 persen. Pengerjaan sudah lebih sebulan," ungkap Yoice.

Baca juga: Cek Jadwal dan Harga Tiket Terbaru Bioskop di Padang Jumat 17 April 2026: Ada Tiba-Tiba Setan

Pihaknya menargetkan seluruh proses pengerjaan rehabilitasi secara umum akan memakan waktu sekitar tiga bulan.

Meski dikelola oleh kelompok tani, pemerintah tetap menempatkan konsultan pengawas di lapangan.

Selain konsultan perencanaan yang menyusun dokumen awal, konsultan pengawasan bertugas memastikan spesifikasi pekerjaan sesuai aturan.

Langkah ini diambil agar kualitas lahan yang diperbaiki benar-benar layak untuk ditanami kembali.

Perbaikan lahan hanyalah langkah awal dari rangkaian panjang pemulihan sektor pertanian.

Setelah kondisi lahan dan irigasi kembali baik, Dinas Pertanian Kota Padang berencana mengusulkan bantuan lanjutan.

Bantuan tersebut mencakup bibit, pupuk, hingga alat mesin pertanian (alsintan) untuk mendukung swasembada pangan.

Namun, tantangan besar masih membayangi wilayah Kecamatan Pauh, khususnya di Kapalo Koto dan Lambung Bukik.

Baca juga: Cek Cuaca Sumbar Jumat 17 April 2026: Waspada Potensi Hujan Sedang hingga Lebat di Sejumlah Wilayah

Sekitar 40 hektare sawah di wilayah tersebut hilang hanyut terbawa arus dan kini berubah menjadi aliran sungai berbatu.

Hingga saat ini, belum ada solusi pasti atau bantuan dari pusat untuk lahan yang hilang total tersebut.

Berbeda dengan daerah kabupaten yang memiliki lahan luas, Kota Padang kesulitan dalam program cetak sawah baru.

Keterbatasan lahan di area perkotaan membuat petani yang kehilangan sawahnya di Pauh masih harus menunggu solusi yang cocok.

"Belum ada bantuan pasti dari menteri pertanian dan masih mencari solusi yang cocok untuk sawah hanyut," tambahnya.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Padang juga menyiapkan bantuan melalui skema Belanja Tidak Terduga (BTT).

Bantuan ini rencananya akan menyasar kepala keluarga yang terdampak secara ekonomi. Nilai bantuan tersebut diperkirakan berkisar antara Rp 600 ribu hingga Rp 1 juta per KK.

Pihak pemerintah ingin memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar mereka yang berhak dan terdata sebagai petani penggarap maupun pemilik. Proses verifikasi saat ini masih terus berjalan di tingkat pemerintah kota.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Mentawai Jumat 17 April 2026, Malam hingga Dini Hari Berpotensi Hujan Ringan

Yoice juga mengatakan fakta di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas petani di Kota Padang adalah petani penggarap, bukan pemilik lahan.

Kondisi ini menjadi pertimbangan khusus bagi Dinas Pertanian dalam menyalurkan bantuan agar tepat sasaran.

Banyak di antara mereka yang merupakan petani sambilan yang memiliki usaha lain untuk bertahan hidup.

Kerusakan irigasi akibat banjir menjadi salah satu hambatan utama untuk memulai masa tanam.

Karena perbaikan permanen membutuhkan waktu lama, saat ini dilakukan penanganan sementara agar air bisa segera mengalir ke sawah.

Kerjasama antar instansi seperti BWS V Kementerian PU RI, Dinas PSDA Provinsi Sumbar dan Dinas PU PR Kota Padang dilakukan agar petani tidak terlalu lama membiarkan lahan mereka menganggur.

Dinas Pertanian mengakui saat ini belum memiliki roadmap tertulis jangka panjang pasca bencana. Namun, pemetaan terhadap kelompok tani yang berada di sepanjang aliran sungai sudah dikantongi.

Di tengah proses pemulihan fisik kota, Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Koperasi dan UMKM tengah berpacu memulihkan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung penghidupan warga di empat kecamatan terdampak.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Fauzan Ibnovi saat ditemui di Padang, Kamis (9/4/2026), mengungkapkan bahwa berdasarkan pendataan terbaru, terdapat 660 pelaku UMKM yang terdampak langsung oleh bencana tersebut. 

Kerusakan yang dialami bervariasi, mulai dari hilangnya tempat usaha hingga hancurnya alat-alat produksi utama yang selama ini digunakan untuk menyambung hidup.

Baca juga: Prakiraan Cuaca Kota Padang Jumat 17 April 2026, Dini Hari Berpotensi Hujan Ringan

"Total nilai kerugian fisik yang dialami 660 pelaku usaha ini mencapai Rp5,3 miliar. Kami menerjunkan petugas ke lapangan untuk mendata secara mendalam, dilengkapi dengan bukti foto dan rincian barang-barang yang hanyut atau rusak agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran," ujar Fauzan.

Dalam mengklasifikasikan kerusakan, Dinas Koperasi dan UMKM merujuk pada barometer yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Kategorisasi dibagi menjadi rusak ringan, sedang, dan berat untuk memastikan skala prioritas penanganan.

Fauzan menegaskan bahwa data yang dihimpun tidak berdiri sendiri. Pemerintah memastikan adanya sinkronisasi dengan data Rencana Kontinjensi (RKP3) milik BNPB guna menghindari terjadinya tumpang tindih pemberian bantuan. 

Prinsip keadilan dan pemerataan menjadi komitmen utama pemerintah daerah.

"Jangan sampai ada satu orang yang menerima bantuan berkali-kali sementara yang lain tidak mendapatkan sama sekali. Sejauh ini, bantuan yang telah tersalurkan dari berbagai pihak, baik kampus maupun lembaga donor, berjalan lancar tanpa ada komplain berarti. Namun, kami tetap membuka mata terhadap pelaku usaha yang mungkin belum termonitor agar segera masuk ke dalam sistem pendataan," tambahnya.

Langkah pemulihan tidak sekadar berhenti pada pemberian bantuan fisik atau modal. Melalui koordinasi dengan Kementerian terkait, kini hadir program "Klinik UMKM Minang Bangkit". 

Inisiatif ini dirancang sebagai command center sekaligus service center yang mengintegrasikan pendampingan usaha secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Baca juga: Respons Pemprov Sumbar Petani di Limapuluh Kota Beralih ke Tambang Emas Gegara Harga Gambir Turun

Program pemulihan ini dirancang melalui tiga fase krusial:

1. Pemulihan Mental: Melalui trauma healing bagi pelaku usaha agar memiliki resiliensi psikologis pascabencana.

2. Pemulihan Usaha: Pemberian pelatihan teknis, konsultasi manajemen, hingga fasilitasi perizinan.

3. Penguatan dan Pertumbuhan: Dukungan pemasaran digital dan memasukkan produk lokal ke dalam E-Katalog pemerintah agar akses pasar semakin terbuka lebar.

Klinik ini diharapkan menjadi ruang konsultasi bagi pelaku usaha di Kota Padang, khususnya di Kecamatan Pauh, Kuranji, Nanggalo, dan Lubuk Minturun yang menjadi wilayah terdampak paling parah. Sinergi dengan perbankan, lembaga non-bank, hingga jaringan perantau Minang terus diperkuat untuk memastikan keberlanjutan program ini.

Fauzan menyadari bahwa memulihkan ekonomi pascabencana bukan sekadar memindahkan lokasi berjualan. 

Karakteristik pelaku usaha kecil di Padang menunjukkan daya tahan yang luar biasa; mereka seringkali tetap berupaya berjualan meski dalam kondisi darurat. Namun, intervensi pemerintah harus dilakukan secara hati-hati tanpa mengabaikan aspek sosiologis.

"Konversi kehidupan masyarakat tidak mudah. Kita tidak bisa tiba-tiba menyuruh seorang petani menjadi nelayan hanya karena situasi berubah. Pendekatan kita harus tetap berbasis pada keahlian dan kebiasaan mereka sebelumnya, namun dengan penguatan infrastruktur dan modal yang lebih baik," jelasnya.

Baca juga: WFH ASN Pemko Padang Mulai Berlaku Besok, Aparatur Sipil Negara Dilarang Libur 100 Persen

Saat ini, Pemerintah Kota Padang di bawah arahan Wali Kota juga tengah mengkaji pemberian bantuan stimulan dalam bentuk modal awal tunai. Bantuan ini diharapkan menjadi pelumas bagi mesin ekonomi warga yang sempat macet akibat bencana. 

Dengan integrasi antara bantuan modal, pendampingan mental, dan akses pasar digital, UMKM di Kota Padang diharapkan tidak sekadar kembali berdiri, namun mampu melompat lebih jauh menuju kemandirian ekonomi.

Guru Besar dan Akademisi Universitas Andalas, Prof. Isril Berd, menegaskan bahwa pemulihan dampak banjir di Batu Busuk memerlukan pendekatan yang total dan rasional. Menurutnya, karakteristik DAS Kuranji yang unik berhulu di kaki Bukit Barisan dengan dua percabangan utama, Batang Aia Janiah dan Batang Aia Karuh menjadikannya sangat sensitif terhadap intensitas hujan.

"Dua hulu ini sangat menentukan. Jika debit air dari keduanya bertemu dalam volume besar, terutama di musim hujan, kapasitas badan sungai tidak akan sanggup menampung beban tersebut," ujar Isril saat dihubungi pada Selasa (14/4/2026).

Data menunjukkan bahwa pada banjir November tahun lalu, debit air melampaui 250 meter kubik per detik. Angka ini jauh di atas daya tampung alami badan sungai di kawasan Batu Busuk, yang mengakibatkan air meluap ke sisi kiri dan kanan, menghancurkan infrastruktur, serta menimbun lahan produktif warga.

Isril menekankan bahwa normalisasi sungai tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Landasan utamanya haruslah perhitungan matematis yang presisi mengenai debit banjir maksimal.

"Pembangunan talud di kiri dan kanan badan sungai harus bertumpu pada volume banjir maksimal. Jangan sampai infrastruktur yang dibangun justru jebol kembali karena salah perhitungan. Rasionalisasi sungai berarti mempertimbangkan segala variabel alam secara ilmiah," tegasnya.

Lanjut Isril dampak banjir tidak hanya menyisakan kerusakan fisik pada bangunan, tetapi juga melumpuhkan urat nadi ekonomi warga: sawah dan irigasi. Berhektar-hektar sawah di Batu Busuk hingga kini masih tertutup material sedimen tebal, menjadikannya lahan tidur yang tidak bisa ditanami.

Bagi masyarakat lokal, sawah adalah sumber penghidupan utama. Jika pemerintah lamban dalam memulihkan fungsi irigasi dan membersihkan sedimen lahan, Isril mengkhawatirkan lahirnya kantong-kantong kemiskinan baru di pinggiran Kota Padang.

Baca juga: WFH ASN Pemko Padang Mulai Berlaku Besok, Aparatur Sipil Negara Dilarang Libur 100 Persen

"Infrastruktur harus didahulukan, tetapi jangan lupakan aspek ekonomi. Pemulihan mata pencaharian warga adalah harga mati. Pemerintah harus hadir secara nyata, menyediakan kemampuan bagi masyarakat untuk hidup lebih baik, bukan sekadar memberikan janji-janji retoris," kata Isril.

Persoalan DAS Kuranji dinilai terlalu kompleks jika hanya dibebankan pada satu instansi. Isril mendesak adanya kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah komando Wali Kota Padang. 

Ketidakpastian ini memperpanjang fase transisi yang tak berujung bagi warga mereka memiliki jalan yang bagus untuk dilewati, namun tak memiliki komoditas apa pun untuk dibawa ke pasar.

Tanpa adanya roadmap atau "exit strategy" yang konkret dari dinas terkait seperti Dinas Pertanian atau Dinas Koperasi dan UMKM, warga Batu Busuk dikhawatirkan akan terus bergantung pada bantuan sosial tanpa mampu mandiri kembali.

Diperlukan sebuah roadmapatau peta jalan yang jelas untuk memastikan pemulihan berjalan secara sistematis.

Beberapa poin krusial yang harus masuk dalam peta jalan tersebut antara lain:

* Pemulihan Hulu: Memastikan tidak ada pembukaan lahan baru (lahan terbuka) di area tangkapan air Bukit Barisan.

* Rehabilitasi Irigasi: Memperbaiki saluran air agar petani dapat segera kembali ke sawah.

* Penguatan Tebing: Pembangunan talut permanen yang sesuai dengan spesifikasi hidrologi terkini.

* Stimulus Ekonomi: Pendampingan bagi warga yang kehilangan aset produksinya akibat bencana.

Fungsi pejabat publik, terutama Wali Kota, diuji dalam situasi pascabencana seperti ini. Kepemimpinan diharapkan mampu menciptakan rasa nyaman dan sejahtera bagi warganya melalui kebijakan yang pro-rakyat dan berbasis data.

"Masyarakat butuh kepastian kapan mereka bisa bertani lagi. Mereka butuh rasa aman bahwa saat hujan turun di hulu, rumah dan sawah mereka tidak lagi terendam. Di sinilah kehadiran negara diuji; apakah mampu menghadirkan solusi konkret atau hanya berhenti di meja diskusi," pungkas Isril. (*)

(Liputan mendalam ini didukung oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI)