TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah sorotan terhadap kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, reaksi publik mulai mengeras.

Apa yang semula hanya menjadi perbincangan, kini berkembang menjadi gelombang protes yang semakin nyata.

Ribuan warga bersama mahasiswa dijadwalkan turun ke jalan pada 21 April 2026.

Mereka berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kaltim dan Kantor Gubernur Kaltim sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara langsung.

Aksi ini tidak muncul tanpa sebab. Sejumlah kebijakan anggaran dinilai memicu polemik dan dianggap kurang peka terhadap kondisi masyarakat.

Perhatian publik tertuju pada rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar, serta pembangunan rumah jabatan yang mencapai Rp 25 miliar, dua hal yang dinilai kontras dengan situasi yang sedang dihadapi warga.

Baca juga: Setelah Mobil Rp8,5 M & Rumah Dinas Rp25 M, Pemprov Kaltim Usul Uang Saku Ormas Rp 42 Juta, Dikritik

Menjelang hari pelaksanaan, persiapan aksi terus dimatangkan.

Panitia telah mendirikan tiga posko yang difungsikan sebagai pusat koordinasi sekaligus penghubung antar peserta.

Tak hanya itu, dukungan dari masyarakat juga terus berdatangan.

Bentuknya beragam, mulai dari dukungan moral hingga donasi untuk membantu kelancaran aksi.

Irma Suryani, salah satu relawan aksi 21 April, mengungkapkan bahwa keresahan publik saat ini berada di titik yang cukup tinggi.

Menurutnya, sejumlah kebijakan yang diambil kerap memicu kontroversi.

“Gerah ya, selalu blunder, selalu bikin gaduh,” ujar Irma saat diwawancarai, Jumat (17/4/2026).

Ia menambahkan, aksi yang akan digelar tersebut membawa tiga tuntutan utama sebagai bentuk aspirasi masyarakat.
 Pertama, mengevaluasi seluruh kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Kedua, menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Ketiga, mendesak DPRD Kaltim agar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.

Menurut Irma, dugaan praktik KKN menjadi salah satu isu yang paling disorot.

Ia menyinggung adanya keterkaitan kekuasaan yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

“Kalau gubernurnya, sudah ketua DPRD, terus gimana? Mau selesai di meja makan?” ucapnya.

Selain itu, kebijakan anggaran yang dianggap tidak berpihak pada rakyat juga menjadi perhatian.

Irma mencontohkan sejumlah pengeluaran yang dinilai tidak mendesak, seperti pengadaan fasilitas mewah.

“Itu salah satu yang menghabiskan anggaran, rumah jabatan Rp 25 miliar, mobil dinas, ada beli aquarium, alat fitness, meja biliar. Itu untuk apa?” katanya.

Ia menilai pemerintah seharusnya lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi kesulitan.

“Harusnya sensitif dengan keadaan masyarakat yang sekarang susah. Kok malah uangnya dipoyok-poyokan,” lanjutnya.

Baca juga: Rincian Anggaran Rp 25 M untuk Renovasi Rumah Dinas Gubernur Kaltim, Rudy Masud Klaim Supaya Efisien

Irma memperkirakan jumlah massa yang akan turun dalam aksi tersebut mencapai 3.000 hingga 4.000 orang.

Hingga saat ini, sekitar 60 organisasi masyarakat disebut telah bergabung.

Dukungan terhadap aksi juga datang dari masyarakat umum.

Salah satunya Ivan (46), warga yang turut memberikan donasi di posko aksi.

Ia mengaku terdorong berpartisipasi karena menilai kebijakan anggaran yang tengah menjadi sorotan tidak sejalan dengan kondisi masyarakat saat ini.

Ivan mengaku mengikuti isu pengadaan mobil dinas dan rumah jabatan yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

“Ya, tahulah, Rp 25 miliar buat kapasitas rumah dinas, Rp 8 miliar untuk mobil. Sebenarnya sudah sejalan dengan arahan dari pusat kalau kita harus efisiensi, tapi di sini tidak sepenuhnya,” katanya.

Ia berharap pemerintah dapat lebih memprioritaskan kebutuhan masyarakat, terutama di sektor dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

“Supaya bisa lebih baik lagi kepada rakyat. Anggaran untuk pendidikan, kesehatan itu bisa diperluas lagi,” ucapnya.

Sementara itu, Rian, mahasiswa yang terlibat dalam persiapan aksi, menilai kebijakan anggaran yang tidak transparan menjadi alasan utama mahasiswa ikut turun ke jalan.

“Dana-dana yang dikeluarkan itu tidak jelas penggunaannya, untuk kepentingan yang menurut saya kurang penting. Dari Rp 8 miliar, Rp 25 miliar itu kebijakan yang tidak jelas dan transparansinya tidak ada,” ujar Rian.

Ia menegaskan, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan publik, terlepas dari adanya program bantuan pendidikan seperti “gratis pol” yang dicanangkan pemerintah.

“Memang tugas mahasiswa seperti itu. Dan pendidikan dari awal itu memang sudah seharusnya gratis,” ucapnya.

Rian juga menyinggung bahwa implementasi program pendidikan gratis belum sepenuhnya merata di lapangan.

Menurut dia, masih terdapat berbagai kendala, termasuk persoalan transparansi dan pelaksanaan di tingkat kampus.

“Gratis pol itu belum merata. Di setiap kampus pasti punya masalah, entah dari transparansi atau pelaksanaannya yang terhambat,” katanya.

Aksi unjuk rasa pada 21 April diperkirakan menjadi salah satu mobilisasi massa terbesar dalam beberapa waktu terakhir di Kalimantan Timur, seiring meningkatnya sorotan publik terhadap kebijakan anggaran pemerintah daerah.

(TribunTrends/Kompas)