TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG – Sektor kuliner di Palembang kini tengah menghadapi ujian berat.
Belum tuntas persoalan sulitnya mendapatkan pasokan minyak goreng murah bermerek Minyakita, para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kini harus memutar otak menghadapi tren kenaikan harga minyak goreng kemasan dan perlengkapan pendukung seperti kantong plastik.
Kenaikan yang terjadi secara bertahap namun konsisten ini mulai mengancam margin keuntungan para pedagang yang selama ini mengandalkan stabilitas harga bahan pokok.
Reni Novianty Refly, pemilik Kedai Siru yang akrab disapa Anthie, membeberkan fakta lapangan mengenai kenaikan harga yang terjadi beruntun dalam waktu singkat. Menurut catatannya, harga minyak goreng merek Fortune satu kardus (isi 24 kemasan) telah mengalami tiga kali lonjakan harga.
"Awalnya saya beli satu dus seharga Rp471 ribu (sekitar Rp19.625 per kemasan). Kemudian naik menjadi Rp485 ribu, dan sekarang sudah menyentuh Rp494 ribu per kardus. Naiknya memang sedikit-sedikit, tapi kalau berkali-kali sangat terasa dampaknya," keluh Anthie kepada Tribun Sumsel, Jumat (17/4/2026).
Keresahan Anthie bukan tanpa alasan. Sebagai pelaku usaha kuliner, ia berada di posisi dilematis. Di satu sisi, beban operasional meningkat tajam karena harga plastik pembungkus pun ikut naik. Di sisi lain, ia belum berani menaikkan harga jual menu karena khawatir kehilangan pelanggan. "Sementara ini kami bertahan, tapi sampai kapan? Kami sangat berharap harga segera stabil," tambahnya.
Lain Anthie, lain pula strategi yang diterapkan Wita, pemilik Bake Wita. Untuk menyiasati harga yang tidak menentu, ia terpaksa lebih proaktif memantau pergerakan harga di pasar swalayan.
"Sebagai usaha kuliner, kami harus pintar membaca situasi. Saya menyiasatinya dengan membeli minyak goreng saat ada promo besar-besaran. Jika harga promo bisa menyentuh Rp38 ribu per 2 kilogram, saya akan langsung stok dalam jumlah banyak," ujar Wita.
Baginya, menjaga kualitas bahan baku adalah harga mati, namun efisiensi biaya pengadaan menjadi kunci agar dapur tetap bisa mengepul tanpa harus membebankan kenaikan harga kepada konsumen secara mendadak.
Selain kenaikan harga pada merek premium, produk subsidi pemerintah, Minyakita, dilaporkan semakin sulit ditemukan di pasar-pasar tradisional di Palembang. Jika pun ada, harganya sering kali sudah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Menanggapi fenomena ini, pihak Bulog terus berupaya melakukan langkah-langkah strategis untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga di pasar. Operasi pasar dan pendistribusian langsung ke agen-agen diharapkan mampu meredam gejolak harga sebelum berdampak lebih luas pada inflasi daerah.
Kenaikan harga minyak goreng ini diduga merupakan dampak turunan dari kondisi geopolitik global yang memengaruhi harga komoditas dunia. Di tingkat lokal, hal ini menjadi ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi Palembang yang saat ini berada di angka 5,60 persen. Jika stabilitas bahan pokok tidak segera teratasi, sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan dikhawatirkan akan mengalami penurunan produktivitas secara signifikan.
Baca juga: UMKM di Palembang Resah Harga Minyak Goreng Naik Sudah 3 Kali Dalam Sebulan
Baca juga: Wamen Perdagangan RI Tinjau Pelaku UMKM di Kota Palembang, Fasilitasi Masuk Ritel Modern
Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Ihsan, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan intervensi guna menjaga stabilitas harga Minyakita di pasar.
"Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan, Bulog bersama BUMN Pangan mendapatkan alokasi sekitar 30 persen dari total suplai minyak goreng ke pasar," kata Ihsan, Jumat (17/4/2026).
Namun, saat ini suplai tersebut mengalami penurunan sehingga berdampak pada ketersediaan barang di lapangan. Untuk stok Minyakita di Bulog saat ini ada 65.382 liter.
“Dengan stok yang tersedia, kami fokuskan penyaluran ke pasar-pasar agar masyarakat tetap bisa mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau,” kata Ihsan.
Lebih lanjut, Bulog juga telah mengirimkan surat kepada para produsen minyak goreng agar dapat meningkatkan suplai atau setidaknya tidak mengurangi distribusi. Langkah ini diharapkan dapat mendukung intervensi pasar secara lebih masif guna mendukung stabilisasi harga minyakita di pasar.
Selain itu, Bulog menghimbau kepada para pedagang pasar untuk ikut serta dalam penyaluran Minyakita dengan mendaftar ke Bulog sebagai mitra penyalur Minyakita. Untuk pengurusan NIB sebagai prasyarat menjadi mitra tersebut dapat berkoordinasi dengan dinas perdagangan setempat.
"Bulog berkomitmen untuk terus menyalurkan Minyakita ke pasar-pasar tradisional. Harga jual dari Bulog ke pedagang pengecer ditetapkan sebesar Rp 14.500 per liter, sehingga para pedagang masih dapat menjualnya di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 15.700 per liter," katanya.
Dengan berbagai langkah ini, diharapkan pasokan Minyakita kembali lancar dan harga minyak goreng di pasaran dapat segera stabil, sehingga tidak memberatkan masyarakat.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan, Ruzuan Efendi, menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak goreng, termasuk kategori premium, dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan domestik.
"Lonjakan harga bahan baku Crude Palm Oil (CPO) menjadi faktor utama. Pada April 2026, harga CPO diproyeksikan mencapai Rp 18.776 per kilogram, salah satunya dipicu konflik di Timur Tengah," katanya.
Selain itu, kenaikan harga bijih plastik di pasar global turut mendorong naiknya biaya produksi minyak goreng kemasan.
Dari sisi distribusi, terganggunya jalur pelayaran internasional, terutama di Selat Hormuz, menyebabkan biaya logistik dan angkut meningkat.
Faktor lain yang turut berpengaruh adalah kebijakan energi, di mana penggunaan CPO sebagai bahan baku campuran biodiesel dalam program B50 meningkatkan permintaan domestik, sehingga ikut mendorong kenaikan harga.
Dengan berbagai tekanan tersebut, pelaku UMKM berharap adanya stabilisasi harga agar usaha mereka tetap bertahan di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
Kenaikan harga plastik di pasar global mulai menghimpit napas para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sumatera Selatan.
Merespons kondisi ini, Komisi II DPRD Sumsel mendorong pemerintah daerah untuk segera menginisiasi penggunaan bahan kemasan alternatif yang lebih terjangkau dan ramah lingkungan sebagai solusi jangka panjang.
Ketua Komisi II DPRD Sumsel, Rita Suryani, mengungkapkan bahwa lonjakan harga plastik saat ini merupakan dampak berantai dari kenaikan harga minyak bumi serta tingginya permintaan industri global. Ketergantungan terhadap bahan baku impor memperparah biaya distribusi yang harus ditanggung pelaku usaha kecil di daerah.
Solusi Substitusi Kemasan Menurut Rita, sekadar melakukan pemantauan harga tidaklah cukup. Ia menekankan pentingnya langkah strategis dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk membantu UMKM mengurangi ketergantungan pada plastik kemasan sekali pakai yang harganya terus melambung.
"Kami menyarankan Pemprov mulai mendorong penggunaan alternatif bahan kemasan. Selain lebih ramah lingkungan, bahan-bahan non-plastik berbasis kearifan lokal bisa menjadi solusi agar biaya operasional UMKM tidak tergerus harga plastik yang tidak menentu," ujar Rita, Jumat (17/4/2026).
Politisi PDI Perjuangan ini menilai, stabilitas harga bahan kebutuhan usaha sangat krusial dalam menjaga daya saing ekonomi daerah. Jika beban biaya kemasan terus naik tanpa ada solusi substitusi, hal ini akan memicu kenaikan harga barang dan melemahnya daya beli masyarakat Sumsel.
Pengawasan Distribusi dan Dampak Global Di sisi lain, Komisi II juga meminta OPD terkait untuk memperketat pengawasan terhadap distribusi bahan baku plastik di pasaran guna mencegah kelangkaan yang sengaja diciptakan.
"Industri global seperti otomotif dan elektronik sedang menyedot pasokan plastik dunia dalam jumlah besar. Akibatnya, pasokan kurang dan harga global naik. Masalah ini bukan hanya kita yang mengalami, tapi dampaknya di tingkat lokal harus kita mitigasi segera agar UMKM tetap bertahan," tegas Rita.
DPRD berharap Pemprov Sumsel segera menyusun peta jalan (roadmap) transisi kemasan bagi pelaku usaha perdagangan dan industri kecil, sehingga sektor ekonomi kerakyatan Sumsel memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap gejolak pasar internasional.
Ikuti dan bergabung dalam saluran whatsapp Tribunsumsel.com
