TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Pasuruan - Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus mendorong optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) agar lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Upaya diperjelas dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pasuruan, Jumat (17/4/2026) di Hotel Dalwa.

Kepala BKAD Kabupaten Pasuruan Yuswianto menyampaikan, forum ini menjadi ruang terbuka untuk menyatukan pandangan antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam mengelola aset daerah secara lebih optimal.

“Forum ini menjadi sarana kolaborasi, agar pengelolaan aset daerah tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga memberi manfaat nyata dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Baca juga: Jalan Wonosari-Pungging Dikeluhkan, DPRD Apresiasi Respons Cepat Pemkab Pasuruan

Menurutnya, pengelolaan BMD ke depan tidak cukup hanya mengandalkan pola konvensional.

Dibutuhkan langkah pembaruan, salah satunya melalui digitalisasi sistem pengelolaan aset yang terintegrasi.

Fokus utama optimalisasi tersebut mencakup pemanfaatan aset daerah, khususnya dalam skema sewa tanah dan pinjam pakai.

Dengan sistem digital, proses administrasi diharapkan menjadi lebih sederhana, cepat, dan minim kendala.

Baca juga: Kades di Pasuruan Jadi Tersangka Kasus Tambang Ilegal, Total 3 Orang Terlibat

“Melalui aplikasi aset yang terintegrasi, kami ingin memastikan pelayanan menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses,” jelasnya.

Yuswianto menambahkan, digitalisasi ini juga menjadi langkah strategis untuk meminimalkan potensi permasalahan administratif sekaligus meningkatkan akurasi data aset daerah.

Dengan demikian, kata dia, pemanfaatan aset bisa lebih tepat sasaran dan memberikan nilai tambah bagi daerah.

“Harapannya, seluruh aset daerah bisa dimanfaatkan secara maksimal, tidak hanya tercatat, tetapi juga produktif dan berdampak,” imbuhnya.

Melalui penguatan sistem dan kolaborasi lintas sektor, ia optimistis pengelolaan BMD dapat semakin tertata, sekaligus menjadi salah satu penopang peningkatan pendapatan daerah di masa mendatang.