TRIBUNNEWS.COM - Media pemerintah Iran mengkritik Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan tim negosiasinya setelah ia mengumumkan pembukaan kembali Selat Hormuz.
Pengumuman Araghchi dinilai menimbulkan kebingungan dan memberi Presiden AS Donald Trump kesempatan untuk mengklaim kemenangan, dilansir Iran International.
"Sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon, jalur bagi semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka selama sisa periode gencatan senjata, melalui rute terkoordinasi sebagaimana telah diumumkan oleh Organisasi Pelabuhan dan Maritim Republik Islam Iran," tulis Araghchi di X, Jumat (17/4/2026).
Beberapa menit kemudian, Trump menulis di akun Truth Social miliknya:
"IRAN BARU SAJA MENGUMUMKAN BAHWA SELATNYA TELAH SEPENUHNYA TERBUKA DAN SIAP UNTUK DILALUI. TERIMA KASIH!"
Unggahan Araghchi tersebut, dikritik luas oleh kelompok garis keras dan media mereka, termasuk Mehr News yang dikelola pemerintah.
Mehr menyatakan bahwa cuitan Araghchi memberi peluang bagi Trump untuk melampaui fakta, mengklaim diri sebagai pemenang perang, dan merayakan kemenangan.
"Jelas bahwa negosiasi terkait gencatan senjata tidak hanya ditangani oleh Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, seluruh tim seharusnya secara kolektif menjelaskan keputusan yang telah diambil," kata Mehr News.
Media yang berafiliasi dengan IRGC itu menilai pengumuman tersebut tidak memuat penjelasan yang memadai mengenai kondisi, mekanisme, dan pembatasan yang mengatur lalu lintas kapal, sehingga memunculkan berbagai pertanyaan.
"Kapal harus merupakan kapal komersial. Pelayaran kapal militer dilarang, dan baik kapal maupun muatannya tidak boleh terkait dengan negara-negara musuh. Kapal juga harus melewati rute yang ditentukan oleh Iran, serta transitnya harus dikoordinasikan dengan pasukan Iran yang mengatur pelayaran."
Baca juga: Hari ke-50 Perang Iran: Selat Hormuz Dibuka Bersyarat, Ancaman Penutupan dan Blokade AS Memanas
Sumber tersebut menambahkan bahwa Iran menganggap kelanjutan blokade angkatan laut AS sebagai pelanggaran gencatan senjata dan akan kembali menutup Selat Hormuz jika blokade tersebut tidak dicabut.
Tasnim juga menilai, unggahan Araghchi di X tidak disertai penjelasan lisan maupun klarifikasi tertulis yang memadai, yang dianggap sebagai bentuk komunikasi yang sangat buruk.
Media tersebut, mendesak Kementerian Luar Negeri untuk merevisi pendekatannya atau meminta Dewan Keamanan Nasional Tertinggi turun tangan.
Kritik serupa juga disampaikan oleh Fars, yang secara langsung mempertanyakan sikap diam para pejabat.
"Para pejabat, setidaknya jelaskan alasan 'kurangnya penjelasan' Anda," tulis Fars, seraya memperingatkan bahwa minimnya komunikasi telah membuat publik kebingungan.
Fars menambahkan bahwa meskipun masyarakat mempercayai para pejabat untuk menjaga garis merah nasional, mereka tetap mengharapkan transparansi terkait alasan detail tertentu dirahasiakan.
Fars juga memperingatkan bahwa tanpa pesan yang jelas, narasi dari pihak lawan dan media yang bermusuhan dapat mengisi kekosongan informasi tersebut. Mereka menekankan bahwa 'kurangnya penjelasan' itu sendiri perlu dijelaskan.
Baca juga: Lewati Selat Hormuz, Kapal Tanker Malaysia Angkut 1 Juta Ton Minyak Tiba dengan Selamat
Setelah menyambut baik pengumuman Iran terkait pembukaan penuh Selat Hormuz, Trump menegaskan bahwa blokade angkatan laut di wilayah tersebut akan tetap berlaku hingga transaksi antara AS dan Iran selesai.
Ia mengklaim proses tersebut akan berlangsung cepat karena sebagian besar poin yang menjadi kendala telah dinegosiasikan.
"Selat Hormuz sepenuhnya terbuka dan siap untuk bisnis serta lalu lintas penuh, tetapi blokade angkatan laut akan tetap diberlakukan sepenuhnya terhadap Iran sampai transaksi kita dengan Iran selesai 100 persen," tulis Trump.
"Proses ini seharusnya berjalan sangat cepat karena sebagian besar poin sudah dinegosiasikan."
Menurut Associated Press, harga minyak mentah anjlok hingga 10 persen setelah pengumuman pembukaan Selat Hormuz.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)
