WARTAKOTALIVE.COM, Magelang— Presiden Prabowo Subianto memilih berbicara secara tertutup dalam forum retret Ketua DPRD se-Indonesia yang digelar di Akademi Militer, Sabtu (18/4/2026).

Di hadapan sekitar 500 pimpinan legislatif daerah, Prabowo menegaskan keinginannya untuk menyampaikan pandangan secara jujur dan apa adanya, meski berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi sebagian pihak.

“Saya ingin bicara apa adanya. Mungkin kalau saya bicara nanti ada yang kurang berkenan, tersinggung, sedih,” ujar Prabowo saat membuka pidatonya.

Pernyataan itu menjadi pengantar sebelum ia memastikan bahwa sesi yang berlangsung merupakan forum tertutup tanpa peliputan media.

Dalam momen tersebut, Prabowo sempat menanyakan keberadaan wartawan di dalam ruangan.

Ia juga memastikan bahwa perangkat kamera yang tersedia merupakan aset negara, bukan milik media.

Setelah itu, ia meminta agar tidak ada peliputan terhadap isi pidatonya.

“Maaf, ya, wartawan karena ada masalah di dunia sekarang ini,” kata dia, tanpa merinci lebih jauh konteks yang dimaksud.

Keputusan Presiden untuk menutup akses media dalam forum tersebut menandai adanya pembatasan informasi dalam sebuah agenda strategis yang melibatkan pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia.

Retret ini sendiri merupakan bagian dari program Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia yang berlangsung pada 15–19 April 2026.

Kegiatan bertajuk Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) itu menghadirkan sejumlah pejabat tinggi sebagai narasumber, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, serta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto.

Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily sebelumnya menjelaskan bahwa retret ini bertujuan untuk menyelaraskan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dengan kebijakan pemerintah daerah.

Selain itu, forum tersebut juga menjadi ruang pembahasan mengenai tantangan geopolitik global serta arah program strategis nasional ke depan.

Menurut Ace, kegiatan ini tidak hanya berorientasi pada sinkronisasi kebijakan, tetapi juga diarahkan untuk membentuk kepemimpinan daerah yang berintegritas dan berwawasan kenegaraan.