TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Model pembinaan narapidana berbasis kearifan lokal yang diterapkan Indonesia mulai dilirik dunia sebagai alternatif solusi atas krisis pemasyarakatan global, mulai dari overkapasitas hingga tingginya angka residivisme.

Perhatian itu mencuat dalam ajang The 7th World Congress on Probation and Parole 2026, ketika delegasi dari puluhan negara turun langsung meninjau praktik pembinaan di lapangan.

Tak sekadar forum diskusi, para peserta diajak melihat bagaimana pendekatan pemasyarakatan di Indonesia mulai bergeser—dari sekadar menghukum menjadi memulihkan.

Kunjungan dilakukan di Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli serta Griya Abhipraya Dharma Laksana, Jumat (17/4/2026).

Di Bangli, delegasi menyaksikan langsung berbagai program pembinaan yang dirancang untuk membangun kemandirian warga binaan.

Mulai dari pelatihan keterampilan, unit kerja produktif, hingga layanan kesehatan yang terintegrasi dalam Sarana Asimilasi dan Edukasi.

Yang menarik perhatian, pembinaan tidak berhenti pada aspek teknis. Nilai-nilai budaya lokal turut diintegrasikan untuk membentuk karakter dan kesiapan sosial warga binaan saat kembali ke masyarakat.

Kesan serupa muncul saat rombongan melanjutkan kunjungan ke Karangasem.

Di Griya Abhipraya Dharma Laksana, proses pembimbingan klien pemasyarakatan dikombinasikan dengan pelatihan vokasional dan penguatan nilai budaya, bekerja sama dengan Yayasan Pesraman Guru Kula.

Pendekatan ini dinilai memberi dimensi baru dalam sistem pemasyarakatan.

“Saya sangat mengapresiasi kunjungan ini. Ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana nilai budaya bisa diintegrasikan dalam proses pembinaan,” ujar Ayyub dari Singapore Prison Service.

Baca juga: Fakta Kafe di Kendari Lokasi Narapidana Bertemu Rekan Kerja, Supriadi Kini Dipindah ke Nusakambangan

Bagi para delegasi, model Indonesia dinilai tidak hanya membekali keterampilan, tetapi juga menyentuh akar persoalan: membangun kembali identitas, nilai, dan kesiapan sosial warga binaan.

Hal ini menjadi pembeda penting dibanding pendekatan konvensional yang lebih menitikberatkan pada hukuman.

Sebelumnya, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan bahwa paradigma pemasyarakatan Indonesia memang tengah mengalami transformasi.

“Sistem pemasyarakatan tidak lagi semata tentang pemenjaraan, tetapi juga tentang pemulihan,” ujarnya saat membuka kongres di Bali International Convention Center, 14 April lalu.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi menambahkan, forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi global sekaligus bertukar praktik terbaik antarnegara.

Dengan lebih dari 400 peserta dari 44 negara, kongres ini menegaskan bahwa tantangan pemasyarakatan bukan lagi isu domestik, melainkan persoalan global yang membutuhkan pendekatan baru.

Indonesia, melalui model berbasis kearifan lokal, kini mulai menempatkan diri sebagai salah satu rujukan.

Di tengah berbagai persoalan sistem pemasyarakatan dunia, pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan ini menjadi harapan baru bahwa proses pembinaan tidak hanya mengubah perilaku, tetapi juga mengembalikan manusia ke masyarakat secara utuh.