Laporan Reporter Tribunbengkulu.com, Yayan Hartono

TRIBUNBENGKULU.COM, SELUMA – Bupati Seluma, Teddy Rahman, menyoroti keberadaan perusahaan yang tidak tertib perizinan di wilayahnya karena dinilai berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pemerintah daerah segera menyiapkan langkah penertiban dan evaluasi terhadap pelaku usaha yang diduga melanggar ketentuan.

Langkah tersebut merupakan salah satu respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran dan rencana penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) mulai 2027 mendatang.

Langkah tersebut difokuskan pada penguatan organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil PAD, penertiban perizinan perusahaan, hingga pencegahan kebocoran pendapatan daerah.

“PAD harus kita tingkatkan. Ini menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah kebijakan efisiensi anggaran,” ujar Teddy Rahman, dikonfirmasi Sabtu (18/4/2026).

Respons Kebijakan dan Fokus PAD

Bupati menegaskan bahwa penguatan OPD akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) hingga optimalisasi kinerja dalam menggali potensi pendapatan.

Menurutnya, selain memaksimalkan sumber PAD yang sudah ada, pemerintah daerah juga akan mengidentifikasi dan menggarap potensi-potensi baru yang selama ini belum tergarap secara optimal.

“Kita akan maksimalkan semua potensi yang ada, sekaligus mencari sumber-sumber baru PAD yang bisa dikembangkan,” kata Teddy.

Penertiban Perizinan Perusahaan

Salah satu langkah strategis yang akan ditempuh adalah penertiban perizinan perusahaan.

Bupati menyebut bahwa masih terdapat perusahaan yang diduga tidak tertib administrasi dan berupaya menghindari kewajiban terhadap pemerintah daerah.

“Kalau perusahaan tidak tertib perizinan, tentu berdampak pada PAD. Ini yang akan kita evaluasi dan tertibkan,” tegasnya.

Teddy menginstruksikan OPD terkait untuk segera melakukan pemetaan terhadap perusahaan-perusahaan yang terindikasi melanggar ketentuan perizinan.

Pendekatan awal akan dilakukan secara persuasif, namun pemerintah daerah tidak segan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak kooperatif.

“Kita utamakan pendekatan persuasif. Tapi kalau tetap membangkang, tentu akan ada sanksi sesuai aturan,” ujarnya.

Imbauan dan Pengawasan Internal

Bupati juga mengimbau seluruh pelaku usaha di Kabupaten Seluma agar bersikap terbuka dan kooperatif, terutama dalam melengkapi perizinan usaha.

“Kalau ada perizinan yang belum lengkap, segera lapor ke OPD terkait. Kita bantu prosesnya sesuai aturan,” imbuhnya.

Selain itu, Teddy Rahman menekankan pentingnya pengawasan internal untuk mencegah kebocoran PAD.

Ia mengingatkan seluruh OPD agar tidak bermain-main dengan pendapatan daerah.

“Tidak boleh ada kebocoran PAD, satu rupiah pun tidak boleh hilang. Semua harus masuk ke kas daerah sesuai target yang telah ditetapkan,” tegas Teddy Rahman.