TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang mulai berlaku Sabtu (18/4/2026) dinilai berpotensi memicu efek berantai terhadap perekonomian di daerah, khususnya di Kota Palangka Raya.

Sejumlah jenis BBM nonsubsidi mengalami kenaikan signifikan.

Pertamax Turbo kini berada di kisaran Rp19.850 per liter dari sebelumnya sekitar Rp13.350 atau naik sekitar Rp6.500 per liter.

Baca juga: Harga BBM Nonsubsidi di 38 Provinsi Indonesia 18 April 2026, Cek Kalteng dan Kalsel

Baca juga: BBM Nonsubsidi Kerap Kosong di SPBU Palangka Raya, Antrean Mengular Sampai Bahu Jalan

Baca juga: DPRD Palangka Raya Harap Konflik Timur Tengah Mereda, Kenaikan BBM Berdampak ke Seluruh Sektor

Sementara itu, Dexlite mengalami kenaikan lebih tinggi, dari sekitar Rp14.500 menjadi Rp24.150 per liter atau meningkat sekitar Rp9.650.

Adapun Pertamina Dex juga naik dari kisaran Rp14.800 menjadi Rp24.450 per liter.

Pengamat ekonomi sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya (UPR), Suherman Juhari, menyebut kenaikan BBM seperti Dexlite dan Pertamina Dex akan berdampak langsung pada biaya operasional sektor transportasi, terutama kendaraan logistik yang banyak menggunakan jenis BBM tersebut.

“Secara otomatis akan meningkatkan biaya operasional sektor transportasi, khususnya kendaraan logistik,” ujarnya kepada TribunKalteng.com, Sabtu (18/4/2026).

Ia menjelaskan, kondisi geografis Kalimantan Tengah yang luas membuat distribusi barang sangat bergantung pada transportasi antarwilayah, sehingga perubahan biaya logistik menjadi faktor penting dalam pembentukan harga barang di daerah.

“Ketika biaya BBM naik, pelaku usaha di bidang distribusi cenderung akan menyesuaikan tarif angkut. Memang tidak selalu terjadi secara langsung, tetapi biasanya berlangsung secara bertahap,” jelasnya.

Di Palangka Raya, sebagian besar bahan pangan masih didatangkan dari luar daerah, sehingga sangat sensitif terhadap perubahan biaya distribusi.

Menurutnya, ketika biaya distribusi meningkat, maka dalam jangka waktu tertentu harga barang yang diangkut juga akan ikut mengalami kenaikan.

“Ketika biaya distribusi sudah naik, lambat laun harga barang akan ikut naik,” katanya.

Kondisi tersebut, lanjutnya, akan berdampak pada daya beli masyarakat, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan.

“Ketika harga barang naik sementara pendapatan masyarakat stagnan, maka secara otomatis daya beli akan menurun,” ujarnya.

Dari sisi makroekonomi, Suherman menilai kenaikan BBM nonsubsidi dapat memicu tekanan inflasi yang bersumber dari sisi biaya atau cost-push inflation.

Meski demikian, ia menyebut tekanan inflasi yang terjadi cenderung masih terbatas, mengingat BBM subsidi seperti Pertalite dan Pertamax belum mengalami kenaikan.

“Inflasi tetap berpotensi meningkat, tetapi tidak dalam skala besar atau bersifat shock, karena masih ada jenis BBM yang tidak naik,” jelasnya.

Ia menambahkan, dampak kenaikan ini akan lebih terasa pada sektor tertentu, terutama logistik dan distribusi.

Selain itu, pelaku usaha, khususnya UMKM, juga dinilai akan menghadapi tekanan akibat meningkatnya biaya operasional.

“Dalam jangka pendek, pelaku usaha cenderung menahan kenaikan harga untuk menjaga daya beli konsumen, sehingga margin keuntungan menjadi tertekan,” katanya.

Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka panjang, bukan tidak mungkin pelaku UMKM akan kesulitan bertahan, bahkan berpotensi menghentikan usaha akibat menurunnya pemasukan.

“Kalau konsumen mulai menahan belanja, UMKM bisa terancam karena pemasukan berkurang,” ujarnya.

Ia menambahkan, selama BBM subsidi seperti Pertalite dan Pertamax belum mengalami kenaikan, dampak ekonomi masih dapat ditekan karena masyarakat masih memiliki alternatif bahan bakar.

Namun, jika ke depan kedua jenis BBM tersebut ikut mengalami kenaikan, maka tekanan terhadap perekonomian akan semakin besar.

“Kalau nanti ikut naik, dampaknya tentu akan jauh lebih terasa,” tandasnya.

Kondisi ini menjadi pengingat bahwa pergerakan harga energi memiliki dampak luas terhadap perekonomian daerah. 

Ketergantungan terhadap distribusi dari luar wilayah membuat Palangka Raya cukup rentan terhadap kenaikan biaya logistik, sehingga diperlukan langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.