TRIBUN-MEDAN.com - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan segera melakukan perombakan kabinet. Sejumlah menteri akan diberhentikan dan digantikan yang baru. 

Sejumlah nama mulai dibahas di kalangan pengamat politik dan pemerintahan. 

Analis komunikasi politik Hendri Satrio atau yang akrab disapa Hensa, menegaskan bahwa reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.

Meski begitu, ia menilai wajar jika publik ikut menyoroti kapan langkah tersebut akan diambil, mengingat dampaknya terhadap arah pemerintahan ke depan.

"Dalam pemerintahan, presiden paham dan punya kewenangan penuh untuk menentukan siapa yang masuk dan keluar kabinet, meski begitu wajar juga rakyat ingin tahu reshuffle kabinet akan dilakukan," ujar Hensa kepada wartawan, Sabtu (18/4/2026).

Menurut Hensa, ada tiga faktor utama yang biasanya menjadi pertimbangan dalam reshuffle.

Pertama adalah faktor subjektif, yang berkaitan dengan kecocokan atau kepercayaan presiden terhadap menterinya.

Kedua, faktor objektif yang menyoroti kinerja.

Menteri yang dinilai tidak mampu memenuhi target atau menunjukkan hasil kerja signifikan berpotensi diganti.

Ketiga, faktor politik yang tak kalah penting, yakni soal soliditas kabinet.

Menteri yang dinilai mengganggu kekompakan pemerintahan bisa menjadi kandidat kuat untuk dicopot.

Baca juga: TNI AL Benarkan Kapal Perang AS Terdeteksi Berada di Selat Malaka Perairan Timur Belawan

Baca juga: KISAH DESI Mahasiswi Abadi di Aceh: Depresi Akibat Skripsi Dicuri, Tetap Kuliah Meski Tak Terdaftar

"Ada tiga menurut saya yang menentukan presiden melakukan reshuffle yaitu subjektifitas alias suka atau tidak suka, objektifitas terkait kinerja, dan yang paling penting politis dalam arti mengganggu soliditas kabinet atau tidak," kata Hensa.

Selain itu, Hensa juga menyinggung pentingnya meritokrasi dalam penempatan pejabat negara. Ia menilai jabatan seharusnya diisi oleh orang yang benar-benar kompeten di bidangnya.

"Buat pejabat, ini penting buat pejabat di sini, kalau emang tidak bisa di bidang itu, jangan diterima kerjaan itu, jadilah pejabat yang meritokrasi," kata Hensa.

Ia bahkan menilai praktik meritokrasi di Indonesia masih belum berjalan optimal. Tak sedikit pejabat yang dinilai belum sepenuhnya memahami bidang yang mereka tangani.

"Semisal contoh, Nadiem misalnya, kalau tidak bisa jadi menteri pendidikan ya jangan diambil (jabatannya), atau misalnya siapa lah, kalau tidak bisa jadi menteri kehutanan, jangan diambil, yang susah tuh rakyat," ujar Hensa.

Sebagai founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hensa berharap setiap pejabat bisa memahami peran masing-masing agar kinerja pemerintahan lebih maksimal.

"Setiap orang punya perannya sendiri-sendiri, saya juga punya peran sendiri, jadi harus hormati peran itu," ujarnya.

Meski isu reshuffle terus bergulir, Hensa menegaskan dirinya tidak bisa berspekulasi soal siapa saja yang akan diganti. Keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan presiden.

"Nama saya Hendri Satrio, bukan Prabowo Subianto, yang tahu kapan dan siapa saja yang akan di reshuffle ya hanya pak Prabowo sebagai seorang presiden," pungkas Hensa.

Sudah Tiga Kali

Presiden Prabowo Subianto telah melakukan perombakan kabinet sebanyak tiga kali sejak menjabat pada Oktober 2024.

Reshuffle Pertama (19 Februari 2025) : Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Brodjonegoro digantikan oleh Brian Yuliarto.
Reshuffle Kedua (8 September 2025) : Perubahan sejumlah posisi menteri dan wakil menteri, termasuk pengisian jabatan yang kosong.
Reshuffle Ketiga (17 September 2025) : Erick Thohir digeser menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

Kabar soal Reshuffle Terbaru

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya beberapa kali dikabarkan melakukan sejumlah reshuffle kabinet.

Kali ini, isu itu kembali mencuat di tengah konflik Timur Tengah yang semakin memanas.

Isu perombakan kabinet jilid VI ini sebelumnya santer akan dilakukan Presiden pada Februari lalu setelah Thomas Djiwandono bertukar posisi dengan Juda Agung, dari posisi Wakil Menteri Keuangan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Reshuffle nanti dilakukan setelah usia Pemerintahan Prabowo-Gibran setahun lebih. Beredar kabar rencana perombakan kabinet sudah dibahas Presiden Prabowo pada akhir tahun 2025. 

Awalnya, reshuffle akan dieksekusi pada Januari sepulang dari lawatan luar negeri yakni Inggris dan London.

Perombakan kabinet yang rencananya akan dilakukan Presiden, diisukan akan menyasar lebih dari lima kementerian. 

Perombakan semakin menguat setelah adanya tukar guling antara Thomas Djiwandono dengan Juda Agung. Namun, pelantikan Wamenkeu dilakukan lebih dulu.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya merespons mengenai isu perombakan kabinet yang akan dilakukan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Dia hanya menjawab singkat mengenai isu tersebut.

“Tunggu saja,” kata Teddy singkat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Teddy tidak menjawab tegas apakah perombakan kabinet akan dilakukan dalam pekan ini atau tidak. 

Menurutnya, soal perombakan kabinet akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo.

“Nanti Bapak Presiden yang menceritakan,” katanya.

(*/tribun-medan.com)