Laporan Adim Mubaroq 

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Ketua DPW PPP Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) segera merealisasikan keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Makassar, terutama terkait penyempurnaan dan evaluasi kepengurusan partai, termasuk posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen).

Desakan tersebut disampaikan usai Musyawarah Cabang (Muscab) PPP Majalengka, Minggu (19/4/2026).

Uu menilai, hingga kini struktur kepengurusan di tingkat pusat belum sepenuhnya lengkap, sementara partai sudah harus bersiap menghadapi Pemilu 2029.

“Masih banyak posisi yang kosong. Padahal kita sudah menuju 2029. Ini harus dimulai dari sekarang, karena 38 provinsi itu bukan jumlah kecil. Kalau kepengurusan tidak lengkap, kinerja juga tidak akan maksimal,” ujarnya.

Baca juga: 5 Teks Amanat Pembina Upacara Peringatan Hari Kartini 2026 Buat di Sekolah SD/SMP/SMA pada 21 April

Sejumlah daerah termasuk DPW PPP Jabar menyoroti kinerja Sekjen PPP, Taj Yasin Maimoen.

 Sejumlah DPW menilai Sekjen DPP PPP disebut tidak aktif menjalankan tugas organisasi sejak diterbitkannya Surat Keputusan Kementerian Hukum sekitar enam bulan lalu.

Menurut Uu, kondisi tersebut bertentangan dengan hasil Mukernas I PPP di Makassar yang mengamanatkan pemberhentian kader yang tidak aktif selama tiga bulan berturut-turut.

“Kalau mengacu pada keputusan Mukernas, kader yang tidak aktif selama tiga bulan harus dievaluasi, bahkan diberhentikan. Ini sudah enam bulan, tentu harus ada sikap tegas,” tegasnya.

Ia juga menyinggung adanya sejumlah pengurus yang telah masuk dalam SK dan bahkan sudah dilantik, namun tidak menunjukkan kinerja optimal. Bahkan, menurutnya, ada yang justru mempermasalahkan langkah-langkah DPP.

Baca juga: Jadwal Badminton Thomas dan Uber Cup 2026, Tim Putra Indonesia Main 24 April 2026

“Banyak yang sudah ada dalam SK, tetapi tidak bekerja. Ini membuat daerah bingung dan terus dipertanyakan soal arah partai,” katanya.

Uu menambahkan, polemik internal juga diperkeruh dengan beredarnya surat-surat kepartaian yang dinilai menimbulkan kegaduhan dan berpotensi mengganggu jalannya organisasi.

DPW PPP Jawa Barat pun mendorong DPP untuk segera mengambil keputusan tegas, termasuk melakukan evaluasi total dan pergantian terhadap pengurus yang tidak aktif.

Uu menegaskan, konsolidasi internal yang kuat menjadi kunci bagi PPP untuk bangkit dan menghadapi Pemilu 2029 secara lebih solid dan terarah.

“Kalau perlu diganti, segera diganti. Masih banyak kader yang mampu, militan, dan siap membesarkan PPP,” pungkasnya.