TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggaran ppenataan halaman Gedung Sate rupanya bersumber dari realokasi anggaran operasional Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Dari data Sistem Informasi Rencaan Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP, total anggaran penataan plaza Gedung Sate tersebut total mencapai Rp 15.822.777.000.
Dedi Mulyadi memangkas sejumlah pos pengeluaran untuk anggaran proyek tersebut.
Sejumlah pos yang dipangkas di antaranya perjalanan dinas hingga fasilitas gubernur.
Renovasi plaza Gedung Sate tersebut akan berlangsung pada 8 April-6 Agustus 2026.
Baca juga: Dedi Mulyadi Ungkap Alasan Penataan dan Perluasan Halaman Gedung Sate
Relokasi anggaran operasional Gubernur Jabar tersebut disampaikan Dedi Mulyadi lewat akun TikTok pribadinya, dilansir dari Kompas.com, Minggu (19/4/2026).
"Uangnya dari realokasi. Realokasi anggaran perjalanan dinas gubernur dihapus Rp 1,5 miliar," ujarnya.
Sejumlah pos yang dihapus adalah anggaran baju dinas, pemeliharaan mobil dinas, hingga pembelian mobil dinas.
"Dan uangnya itu di antaranya digunakan untuk melakukan penataan halaman Gedung Sate ini," ujarnya.
Dedi Mulyadi menyebut, kebijakan penataan dan perluasan halaman Gedung Sate diputuskannya meski berisiko mendapat kritik dari publik.
Dirinya mengaku memilih tetap memperbaiki plaza Gedung Sate dibandingnya uang habis untuk kemeptingan yang tidak bermanfaat.
"Pilih uangnya saya habiskan tapi tidak ada yang marah, atau pilih saya gunakan untuk kepentingan yang bermanfaat, baik hari ini maupun ke depan?" tanyanya.
Dedi Mulyadi menegaskan, pemimpin perlu memutuskan pilihan, tak hanya mencari kesenangan.
Penataan Gedung Sate, menurutnya, tak akan mengubah bangunan utama karena merupakan cagar budaya yang dilindungi undang-undang.
Baca juga: Lahan Gasibu Jadi Jalan Baru, Dedi Mulyadi Targetkan Integrasi Gedung Sate Rampung Agustus 2026
Dedi Mulyadi, menyebut penataan dan perluasan halaman Gedung Sate dilakukan untuk memastikan akses lalu lintas di kawasan tersebut tetap berjalan lancar, terutama saat ada kegiatan atau terjadi aksi unjuk rasa.
Dedi mengatakan, Jalan Diponegoro selalu ditutup setiap ada aksi demonstrasi atau kegiatan pemerintah di depan Gedung Sate. Kondisi itu menimbulkan kemacetan dan mengganggu aktivitas masyarakat.
“Ke depan tidak akan terjadi lagi penutupan Jalan Diponegoro. Jalan akan tetap terbuka dan tidak terganggu oleh kegiatan di halaman Gedung Sate,” ujar Dedi di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (15/4/2026).
Menurutnya, konsep penataan dilakukan dengan mengintegrasikan kawasan halaman Gedung Sate agar aksesnya lebih tertata. Satu di antaranya melalui rekayasa jalur melingkar di sekitar kawasan tersebut.
Nantinya, arus kendaraan dari Jalan Diponegoro akan diarahkan memutar ke depan area sekitar Hotel Pullman, kemudian terhubung ke jalur utama lagi.
Selain itu, sebagian area Lapangan Gasibu akan dimanfaatkan untuk mendukung konektivitas jalur tersebut.
