Laporan wartawan TribunJatim.com, Surabaya
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) di kawasan Ngagel, Surabaya, bukan menjadi satu-satunya proyek hunian vertikal yang disiapkan Pemerintah Kota (Pemkot).
Selain Ngagel, Pemkot juga merancang pembangunan rusunami serupa di kawasan Tambakwedi.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, Iman Kristian, mengatakan bahwa proyek di Tambakwedi pada dasarnya sudah siap berjalan.
Namun, pelaksanaannya masih menunggu keberhasilan skema pembangunan di Ngagel.
“Kalau yang satunya lagi di Tambakwedi itu sebenarnya tinggal jalan saja. Cuma posisinya, antara Tambakwedi sama Ngagel ini lebih banyak yang tertarik di Ngagel dulu,” ujar Iman ketika dikonfirmasi di Surabaya.
Ia menjelaskan, apabila skema pembiayaan dan pembangunan rusunami di Ngagel berjalan lancar, maka proyek di Tambakwedi akan langsung menyusul.
Baca juga: Bukan Rusunawa, Pemkot Blitar Kaji Usulan Pembangunan Rusunami ke Pemerintah Pusat
“Kalau skema di Ngagel bisa jalan, Tambakwedi otomatis langsung gas bisa jalan juga,” imbuhnya.
Dari sisi konsep, kedua proyek tersebut dirancang memiliki kemiripan, baik dari segi tipologi bangunan maupun kapasitas unit. Masing-masing lokasi diproyeksikan mampu menyediakan sekitar 1.000 unit hunian.
“Kurang lebih sama nanti tipologinya. Masing-masing sekitar 1.000 unit, ukuran lahannya juga kurang lebih sama,” jelasnya.
Tak hanya Pemkot Surabaya, pengembangan hunian vertikal di Kota Pahlawan juga melibatkan pihak lain. Salah satunya adalah PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang tengah menyiapkan proyek hunian berbasis stasiun di kawasan Stasiun Gubeng.
Proyek ini merupakan bagian dari pengembangan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD), yang mengintegrasikan hunian dengan akses transportasi publik, khususnya kereta api.
Rencana tersebut juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program nasional 3 juta rumah.
Hunian milik KAI di Surabaya dirancang cukup besar, dengan total sekitar 1.489 unit yang akan dibangun dalam dua tower. Rinciannya, satu tower setinggi 30 lantai dan tower lainnya 20 lantai, dilengkapi podium komersial untuk menunjang aktivitas penghuni.
Meski demikian, lokasi awal yang diusulkan sempat berada di kawasan Lapangan Mendut. Namun, karena statusnya sebagai ruang terbuka hijau (RTH), Pemkot Surabaya menyarankan agar pembangunan dialihkan ke lahan lain milik KAI di kawasan Gubeng, seperti Balai Yasa.
Iman menegaskan, pihaknya kini terus melakukan koordinasi dengan KAI agar pengembangan hunian vertikal di Surabaya tidak saling bersaing secara tidak sehat. Terutama, dari sisi harga jual.
Dengan beberapa proyek yang berjalan bersamaan, Pemkot Surabaya berharap kebutuhan hunian masyarakat, khususnya kalangan berpenghasilan menengah, dapat terpenuhi secara bertahap.
Selain itu, pengembangan hunian vertikal berbasis transportasi publik juga diharapkan mampu mendorong pola hidup yang lebih efisien dan terintegrasi di perkotaan.
“Makanya kita konsolidasi juga sama KAI," ujar Iman.
