TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M. Taufik Zoelkifli menyoroti berbagai permasalahan yang masih terjadi di kawasan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara.

Ia menilai, sejumlah kendala seperti akses yang belum optimal hingga kepadatan kapal masih menjadi persoalan serius yang perlu segera ditangani oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Menurut Taufik, kondisi akses menuju pelabuhan saat ini masih kerap tergenang dan menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi barang.

“Karena itu, akses menuju pelabuhan harus diperbaiki agar mobilitas orang dan barang lebih lancar,” kata pria yang akrab sisapa MTZ, Minggu (19/4/2026).

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu menegaskan, Pelabuhan Muara Angke memiliki peran strategis sebagai pusat aktivitas perikanan sekaligus pintu transportasi laut bagi masyarakat, termasuk akses wisata ke Kepulauan Seribu.

Namun, ia menilai kondisi di lapangan menunjukkan masih adanya berbagai tantangan yang memerlukan penanganan serius.

Terlebih, pelabuhan tersebut dinilai sangat vital, tidak hanya bagi nelayan, tetapi juga untuk mendukung sektor pariwisata dan distribusi pangan laut di Jakarta.

Selain persoalan akses, Taufik juga menyoroti kondisi overkapasitas kapal yang menyebabkan kepadatan di area pelabuhan.

Menurut dia, kondisi tersebut tidak hanya menghambat aktivitas bongkar muat, tetapi juga berpotensi meningkatkan risiko keselamatan.

“Ini harus segera ditata dengan sistem yang lebih baik agar tidak menimbulkan risiko, termasuk potensi kebakaran atau kecelakaan,” tegasnya.

Meski demikian, pria yang akrab disapa MTZ itu mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang telah melakukan revitalisasi fasilitas pelabuhan agar lebih modern dan nyaman, khususnya bagi penumpang.

Ia juga menilai kebijakan pemberian subsidi bagi nelayan kurang mampu merupakan langkah positif.

Namun ke depan, Taufik mengingatkan agar perhatian juga diberikan pada aspek fungsional bagi nelayan, termasuk penataan kapal dan akses logistik.

“Ke depan, perhatian juga harus diberikan kepada aspek fungsional bagi nelayan, termasuk penataan kapal dan akses logistik,” ucapnya.

Taufik berharap adanya kolaborasi antara pemerintah daerah dan berbagai instansi untuk melakukan penataan secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur, manajemen pelabuhan, hingga pemberdayaan nelayan.

“Muara Angke bisa menjadi pelabuhan perikanan yang modern, tertib, dan menjadi kebanggaan Jakarta,” pungkasnya.