Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Pengamat ekonomi Lampung menilai melonjaknya harga bahan bangunan bakal mendongkrak harga rumah.

Kenaikan harga bahan bangunan seperti besi, pasir, semen hingga thinner mulai dikeluhkan masyarakat di sejumlah daerah, termasuk Lampung, dalam beberapa pekan terakhir pasca-Lebaran.

Di sejumlah titik, harga pasir dilaporkan naik belasan hingga puluhan ribu rupiah per kubik. 

Sementara itu, produsen semen dan baja juga disebut telah menaikkan harga.

Kondisi ini dinilai semakin memberatkan masyarakat yang mulai kembali merencanakan renovasi atau pembangunan rumah setelah Idul Fitri.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (Unila), Nairobi, menilai fenomena tersebut sebagai indikasi awal tekanan inflasi dari sisi biaya produksi atau cost-push inflation di sektor konstruksi.

"Di tingkat hulu, industri semen dan baja menghadapi kenaikan biaya energi global, terutama batu bara dan BBM. Selain itu, gangguan logistik akibat ketegangan geopolitik juga turut mendorong naiknya ongkos produksi," kata Nairobi, Minggu (19/4/2026).

Ia menambahkan, pelemahan nilai tukar rupiah turut memperburuk kondisi karena membuat bahan baku impor seperti bijih besi dan bahan kimia untuk cat dan tiner menjadi lebih mahal.

Di sisi lain, persoalan distribusi juga menjadi faktor penting.

Menurutnya, kelangkaan bahan bangunan di daerah sering kali bukan karena produksi nasional yang terbatas, melainkan hambatan distribusi dan faktor cuaca.

"Untuk Lampung, pasokan semen dan besi masih sangat bergantung dari Jawa. Distribusinya melalui jalur penyeberangan Bakauheni–Merak dan transportasi darat, yang sensitif terhadap kenaikan harga BBM," jelasnya.

Kenaikan harga BBM nonsubsidi, lanjut dia, turut berdampak pada biaya operasional proyek konstruksi.

Berdasarkan catatan asosiasi kontraktor, beban proyek bisa meningkat sekitar 3 hingga 8 persen, terutama dari sisi material dan transportasi.

Dampaknya, kenaikan harga bahan bangunan berpotensi mendorong kenaikan harga rumah dan biaya pembangunan infrastruktur di daerah.

Rumah tangga berpenghasilan menengah ke bawah diperkirakan akan menunda rencana pembangunan atau renovasi rumah akibat membengkaknya rencana anggaran biaya (RAB).

Selain itu, pengembang perumahan juga harus menyesuaikan ulang harga jual dan skema proyek.

Jika kondisi ini berlangsung lama, dikhawatirkan dapat menahan laju pertumbuhan sektor konstruksi di Lampung serta mengurangi penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut.

Nairobi menekankan pentingnya respons kebijakan dari pemerintah daerah untuk meredam dampak tersebut.

"Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dengan produsen dan distributor agar distribusi lancar dan harga lebih transparan. Selain itu, asumsi biaya dalam proyek APBD juga perlu disesuaikan agar kontraktor tidak terbebani," katanya.

Ia juga menilai, kebijakan nasional terkait energi, BBM, dan stabilisasi nilai tukar rupiah akan sangat menentukan arah perkembangan harga bahan bangunan ke depan.

"Apakah ini hanya kenaikan sementara pasca-Lebaran atau akan berkembang menjadi inflasi struktural, sangat tergantung pada respons kebijakan tersebut," pungkasnya.

( Tribunlampung.co.id / Dominius Desmantri Barus )