TRIBUNNEWSBOGOR.COM - Pemerintah sudah menyiapkan jadwal pencairan gaji ke-13 pada Juni 2026.
Gaji ke-13 ini diketahui merupakan program rutin yang biasannya dilakukan pemerintah di setiap pertengahan tahun.
Secara umum, besaran gaji ke-13 setara dengan satu kali penghasilan bulanan.
Nominalnya bervariasi tergantung golongan dan jenis tunjangan yang diterima.
Khusus PPPK dengan masa kerja kurang dari satu tahun, gaji ke-13 diberikan sesuai jumlah bulan bekerja.
Sementara PPPK yang masa kerjanya kurang dari satu bulan kalender sebelum 1 Juni 2026 tidak berhak mendapatkan gaji ke-13.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pencairan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026.
Dalam regulasi tersebut, komponen gaji ke-13 meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, hingga tunjangan kinerja.
Adapun penerimanya mencakup:
Isu Terkena Efisiensi
Gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) tahun 2026 dihadapkan dengan isu efisiensi pemerintah.
Sebab di tengah gejolak perang Timur Tengah, Pemerintah sudah menginstruksikan efisiensi energi di semua wilayah, tidak menutup kemungkinan ini merembet ke efisiensi anggaran.
Sehingga muncul isu pemotongan gaji pejabat negara, namun sementara ini belum ada keputusan dari pemerintah.
Dilansir dari Kompas.tv, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, hingga kini skema pencairan gaji ke-13 masih dalam tahap pembahasan.
Ia meminta publik, khususnya ASN, untuk menunggu hasil kajian yang sedang berjalan.
“Masih dipelajari [efisiensi gaji ke-13 ASN]. Nanti ditunggu,” kata Purbaya di Jakarta, pada Selasa (7/4/2026) lalu.
Pernyataan ini muncul di tengah ramainya spekulasi soal kemungkinan penyesuaian hingga pemangkasan belanja pegawai.
Isu tersebut sempat memicu kekhawatiran, terutama karena gaji ke-13 selama ini menjadi salah satu penopang kebutuhan tahunan ASN.
