TRIBUNNEWS.COM - Badan Kepegawaian Nasional (BKN) memperkirakan rangkaian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2026 akan dimulai pada Mei 2026.

Hal ini disampaikan oleh Plt Direktur Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) BKN, Muhammad Ridwan dalam konferensi pers secara daring pada Kamis (16/4/2026).

Ridwan mengungkapkan pada Mei 2026 tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, diperkirakan akan merilis formasi yang dibutuhkan dalam Seleksi CPNS 2026.

Dia menjelaskan, setelah itu, pendaftaran diperkirakan akan dibuka pada Juni 2026.

"Sehingga pada akhir bulan Mei tahun ini tahun 2026, mestinya formasi untuk masing-masing instansi itu bisa dikeluarkan oleh Menteri PAN-RB dan proses seleksi ASN-nya bisa mulai berlangsung setelah itu yaitu bulan Juni 2026," katanya dikutip dari YouTube BKN, Minggu (19/4/2026).

Baca juga: Menteri Hukum Umumkan Rencana Seleksi CPNS 2026, Cari Lulusan IT hingga Ahli Kimia dan Fisika

Dia lantas menjelaskan terkait timeline penyusunan pertimbangan teknis terkait kebutuhan formasi ASN untuk tahun 2026.

Ridwan mengatakan Rini sudah menerbitkan surat edaran yang berisi permintaan agar instansi terkait bisa mengirimkan formasi yang dibutuhkan.

Adapun surat edaran itu sudah terbit sejak Maret 2025 lalu.

Ia mengungkapkan seluruh pengajuan kebutuhan tersebut lantas diolah oleh BKN.

"Kemudian ketika akhir Maret 2025, instansi telah menyerahkan kepada kami (terkait kebutuhan formasi ASN), kami punya waktu sekitar tiga bulan yaitu April, Mei, Juni (2025)," jelasnya.

"Sampai dengan pada bulan Juli 2025, kami wujudkan verifikasi dan validasi oleh BKN itu dalam wujud Dokumen Pertimbangan Teknis Nasional yang ditandatangani oleh Kepala BKN dan diserahkan ke Ibu Menteri PAN-RB," jelas Ridwan.

Selanjutnya, Ridwan mengatakan dokumen tersebut diberikan kepada Kementerian PAN-RB agar menjadi panduan dalam merancang jumlah kebutuhan formasi yang dibutuhkan untuk tahun 2026.

Ia mengungkapkan dokumen itu telah diterima Kementerian PAN-RB pada pertengahan tahun 2025.

"Dalam jangka waktu sembilan bulan sampai satu tahun, teman-teman di Kementerian PAN-RB punya waktu untuk merancang kembali dengan hire level hierarchy tentang perencanaan kebutuhan ASN nasional untuk tahun berikutnya atau tahun ini 2026," jelasnya.

Baca juga: Kemenag Tegaskan Tidak Ada Rekrutmen CPNS dan PPPK, Masyarakat Diminta Waspadai Hoaks

Ia menuturkan setelah itu, tahapan berlanjut dengan Kementerian PAN-RB meminta pertimbangan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait alokasi pembiayaan seleksi CPNS 2026.

Dia mengatakan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Menteri PAN-RB akan meminta pendapat ke Menteri Keuangan apakah pertimbangan teknis yang diusulkan Kepala BKN dapat dibiayai dengan APBN atau APBD. Gampangnya apakah belanja pegawainya tersedia," tuturnya.

Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan rasio ASN di Indonesia dibanding penduduk sebesar 2,4 persen.

Dalam pemaparannya, total ASN di Indonesia saat ini mencapai 6,7 juta orang. Sementara, total penduduk Indonesia mencapai 285 juta orang.

"Rasio ASN di Indonesia sebesar 2,4 persen atuau 23,56 ASN per 1.000 penduduk," demikian tertulis dalam slide pemaparan yang ditampilkan Ridwan.

Rasio tersebut, sambungnya, lebih kecil dengan negara lain seperti Malaysia ataupun Thailand.

Adapun total ASN di Malaysia sebanyak 1,7 juta orang dengan jumlah penduduk mencapai 34 juta orang. Sehingga rasionya adalah 5 persen.

Sedangkan Thailand, pegawai ASN mencapai 2,7 juta orang dengan total penduduk sebanyak 71 juta orang. Rasionya yakni, 3,8 persen.

Berkaca dari data tersebut, Ridwan menyebut akan adanya peningkatan rasio jumlah ASN menjadi 3-3,4 persen atau 30-34 ASN per 1.000 penduduk.

"Bahwa untuk menopang Asta Cita, Indonesia perlu bergerak dari rasio 2,4 persen menjadi 3 atau 3,4 persen," tuturnya."

Baca juga: Bocoran Pendaftaran CPNS 2026 Akan Dibuka, BKN Minta Formasi Fresh Graduate Lebih Banyak

Namun, dia menjelaskan bahwa tujuan tersebut bisa tercapai bukan tanpa tantangan yaitu perlunya perencanaan yang matang terkait kebutuhan formasi ASN yang diperlukan.

Ridwan mengatakan bahwa peningkatan rasio jumlah ASN juga harus disertai perbaikan pelayanan publik.

"Tapi tidak sekedar itu, ada beberapa hal yang mungkin perlu diketahui bahwa perencanaan kebutuhan ini ada di hulu atau awal titik manajemen ASN."

"Sehingga kita semua merancang dan menjamin bagaimana agar layanan publik ini lebih baik yaitu tepat, merata, dan berdampak," katanya.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)