Jakarta (ANTARA) - “Pendidikan merupakan senjata ampuh untuk mengubah dunia” kata mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela.

Vitalnya pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga disuarakan tokoh muslim Afrika-Amerika Malcom X.

Malcom X menyatakan pendidikan adalah paspor menuju masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Pernyataan kedua tokoh tersebut menggambarkan pendidikan sebagai tulang punggung dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni di masa depan.

Hal ini tentu sejalan dengan target bangsa dalam menciptakan generasi emas Indonesia tahun 2045 sehingga semua harus dipersiapkan sejak dini, terutama sumber daya manusia Indonesia. Untuk meraih masa depan yang paripurna, kuncinya adalah meluaskan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang beruntung secara ekonomi.

Pemerintah tentu dapat mengintervensi agar pendidikan mudah diakses melalui sejumlah program yang berpihak pada mereka yang kurang beruntung. Konstitusi juga mengamanatkan 20 persen dari APBN atau APBD harus dialokasikan untuk pendidikan yang merupakan kewajiban konstitusional. Hal ini jelas tertuang dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 dan pasal 49 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kondisi ini dipahami betul oleh Pemprov DKI Jakarta. Gubenur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno langsung menggebrak dengan sejumlah program kerja yang mengintervensi pendidikan anak-anak Jakarta.

Pemprov DKI meluaskan akses pendidikan bagi warga Jakarta yang kurang beruntung merupakan ikhtiar dalam memutus angka kemiskinan atau ketidakberuntungan secara ekonomi yang dialami warga Jakarta. Pramono paham betul angka gini rasio di DKI Jakarta yang cukup tinggi menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antara kelas atas dan kelas bawah. Pekerjaan rumah ini kerap mengganggu tidur mantan Menteri Sekretaris Negara era Presiden Joko Widodo tersebut.

Pihaknya berikhtiar menciptakan program yang mempermudah warga Jakarta dengan latar belakang ekonomi lemah dalam mengakses pendidikan di berbagai tingkatan.

Sebenarnya konsep ini sudah dipakai oleh para orang tua zaman dahulu. Para orang tua bertekad memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka meski di tengah kesulitan ekonomi. Para orang tua zaman dulu harus bekerja keras dan banting tulang di sawah, baik sebagai petani, buruh tani.

Atau orang tua yang memeras keringat dengan bekerja sebagai sopir, hingga nelayan tradisional atau pekerjaan serabutan lainnya, untuk menghasilkan uang dan ditabung agar anak mereka dapat mengenyam pendidikan tinggi.

Orang tua ini terus berusaha memberikan bekal pendidikan kepada anak mereka dengan tujuan mampu mengubah ekonomi anak di kemudian hari.

Investasi yang dilakukan para orang tua dahulu sudah terlihat saat ini, beragam pejabat atau tokoh publik yang dulunya tidak beruntung secara ekonomi, perlahan bangkit dan mampu berbuat banyak untuk bangsa di masa sekarang, dengan modal pendidikan.

Ini yang coba diterapkan Pramono Anung lewat sejumlah program yang bertujuan meningkatkan ekonomi warga lewat pendidikan. Program itu, mulai dari melanjutkan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang memberikan bantuan uang bagi pelajar dalam mengakses pendidikan dan saat ini sudah dinikmati 707.513 pelajar di Jakarta.

Pemprov DKI menggelontorkan anggaran Rp1,6 triliun dari APBD untuk membantu warga mengakses pendidikan, baik dari tingkat sekolah dasar, menengah, hingga tinggi, dengan program KJP.

Jumlah penerimanya akan ditambah, sesuai dengan jumlah warga Jakarta yang membutuhkan bantuan biaya pendidikan dari sekolah dasar, hingga pendidikan menengah.

Pemprov Jakarta juga membuat program sekolah swasta gratis yang awalnya hanya 40 sekolah swasta, kini bertambah menjadi 103 sekolah yang tersebar di DKI Jakarta pada Juli 2026. Hal ini tentu menjadi semangat baru bagi pelajar di Jakarta yang bersekolah di swasta karena biaya pendidikan mereka sudah digratiskan, sama dengan sekolah negeri.

Biasanya pelajar yang tidak tertampung di sekolah negeri akan memutuskan melanjutkan pendidikan di swasta dengan konsekuensi harus mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan fasilitas pendidikan tersebut. Meski jumlahnya masih terbatas dan masih ada sekolah swasta yang belum gratis, tapi semangat ini menjadi gambaran betapa mudahnya akses pendidikan itu nantinya didapatkan warga Jakarta.

Gebrakan lain yang dilakukan adalah melakukan pemutihan bagi pelajar yang ijazahnya tertahan di sekolah karena belum melunasi SPP atau biaya lainnya saat bersekolah.

Konsep pemutihan ini bertujuan agar pelajar yang telah tamat sekolah langsung dapat memilih apakah mereka akan memutuskan bekerja atau melanjutkan pendidikan dengan ijazah yang mereka miliki. Hingga Desember 2025 total ada 6.050 ijazah tertahan yang dibebaskan dan diberikan kepada pemiliknya lewat lima tahap program pemutihan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta.

Program ini menelan biaya Rp14.904.310.77 untuk melunasi semua tunggakan biaya 6.050 pelajar di Jakarta. Bahkan, mereka membuka ruang pengaduan bagi pelajar yang ijazah mereka masih tertahan.

Pendidikan tinggi

Pemprov DKI Jakarta juga menciptakan program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang diberikan kepada warga Jakarta yang menempuh pendidikan tinggi, baik di Strata 1, program magister, hingga program doktoral.

Pramono juga berencana membentuk lembaga semacam LPDP yang akan mengelola dana pendidikan untuk memfasilitasi warga Jakarta kuliah ke luar negeri, dan nantinya, mereka mampu mengangkat ekonomi keluarga.

Dengan adanya fasilitas ini, tentu tak membuat anak-anak Jakarta enggan bermimpi mengenyam pendidikan di luar negeri, seperi Oxford Inggris, Sourbone Prancis, Harvard Amerika Serikat, atau National University of Singapore (NUS) Singapura.

Mereka memiliki pilihan untuk bisa bersekolah di kampus terbaik di dunia dengan adanya ketersediaan dana pendidikan yang membantu warga berkekurangan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pendidikan

Beragam program yang menyentuh pendidikan ini diharapkan sejalan dengan peningkatan indeks pembangunan manusia di DKI Jakarta dan membuat angka kemiskinan terus berkurang dan banyak lahir pekerja produktif serta peluang bagi anak-anak Jakarta bekerja di dalam negeri maupun luar negeri.

Apa yang dilakukan Pemprov DKI ini bukan untuk dinikmati dalam satu atau dua tahun ke depan. Manfaatnya akan terasa, setelah pendidikan itu didapatkan anak-anak Jakarta dan mereka tumbuh menjadi warga dunia, melengkapi kota mereka yang akan berdiri sejajar dengan kota-kota yang ada di dunia.

Jakarta akan menjadi kota global dan tentu anak Jakarta harus ikut bersaing di sana untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluarga

Anak Jakarta tidak hanya sebagai penonton, tapi ikut terlibat dalam persaingan global karena memiliki sumber daya manusia yang mumpuni di masa mendatang.